Inti Berita:
• Wakil Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Murkam menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Desa Sawahan, Watulimo, untuk menyerap aspirasi 65 warga terkait infrastruktur, pendidikan, hingga ketepatan bansos.
• Aspirasi utama masyarakat mendesak pengaspalan jalan, PJU, perbaikan drainase/TPJ cegah longsor, rehabilitasi ruang kelas/sarana ibadah, serta perbaikan data desil kemiskinan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
SUARA TRENGGALEK – Persoalan infrastruktur dasar hingga ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, kepada Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Murkam.
Berbagai keluhan dan usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan reses DPRD Kabupaten Trenggalek Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 periode jabatan 2024–2029 yang berlangsung di kompleks MI Sawahan II, Minggu (8/11/2026).
Sebanyak 65 warga menghadiri kegiatan tersebut. Dalam pertemuan itu, Murkam membuka ruang dialog agar masyarakat dapat menyampaikan langsung kebutuhan, persoalan, dan usulan pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Kami ingin mendengar kebutuhan, keluhan, dan usulan warga secara langsung,” ungkap Murkam di hadapan warga.
Dalam sesi dialog, persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi masyarakat. Warga mengusulkan pemasangan penerangan jalan umum (PJU), pengaspalan jalan desa, serta perbaikan jalan lingkungan.
Selain itu, masyarakat juga meminta pembangunan paving blok, drainase, talut, hingga tembok penahan jalan dan tebing (TPJ/TPB) untuk mengantisipasi potensi longsor.
“Persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari penerangan jalan, paving, drainase, hingga pembangunan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah,” jelas Murkam.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan kondisi fasilitas pendidikan dan keagamaan. Warga meminta rehabilitasi ruang kelas TK, PAUD, RA, MI, SD, dan madrasah diniyah. Mereka juga mengusulkan renovasi musala serta masjid setempat.
Di sektor ekonomi, masyarakat berharap adanya dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga menjadi perhatian karena ketiganya merupakan sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.
Sementara di bidang pelayanan sosial, warga menyoroti ketepatan sasaran penerima bansos, pengelompokan data desil kemiskinan, hingga persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan informasi mengenai regulasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
“Selain pembangunan fisik, masyarakat juga membutuhkan perhatian di sektor ekonomi dan sosial. Aspirasi terkait UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, bansos, dan BPJS juga kami tampung,” kata Murkam.
Di tengah kebijakan pemerintah daerah yang menghapus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Trenggalek mulai 2026, antusiasme masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui reses tetap terlihat.
Murkam menegaskan, penghapusan Pokir tidak menghilangkan ruang komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat. Menurutnya, reses tetap menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan di wilayahnya.
“Walaupun Pokir DPRD untuk Kabupaten Trenggalek dihapus mulai 2026, masyarakat tetap antusias menyampaikan aspirasi. Kami tetap membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalannya,” tegas Murkam.
Pada akhir kegiatan, Murkam menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang hadir. Bantuan tersebut disalurkan melalui kerja sama dengan anggota DPR RI Fraksi PKB, Dr. H. A. Iman Sukri, M.Hum., yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Berbagai aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut selanjutnya menjadi bahan perhatian dan pengawalan legislatif dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
