Inti Berita:
• Komisi IV DPRD Trenggalek mendesak pemkab untuk merealisasikan pembangunan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2027.
• Ketiadaan sarana BLK dinilai merugikan daerah karena Trenggalek kerap kehilangan kesempatan untuk mengakses dan menyerap berbagai bantuan anggaran pelatihan dari kementerian/pemerintah pusat.
SUARA TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek terus mendorong pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) mulai direalisasikan pada 2027.
Ketiadaan fasilitas tersebut dinilai membuat Trenggalek kehilangan peluang mengakses sejumlah anggaran pelatihan dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin menyayangkan belum terwujudnya UPTD BLK. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menunjang berbagai program pelatihan keterampilan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program dan anggaran kegiatan dari kementerian sebenarnya berpeluang diakses Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Namun, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menjadi kendala karena daerah belum memiliki UPTD BLK.
“Padahal kita masih perlu banyak pelatihan-pelatihan macam-macam yang anggarannya bisa diambil dari pusat, tapi karena sarana prasarana pendukung kita tidak ada, tentu pada akhirnya kita enggak bisa ngambil,” kata Sukarodin.
Dia menilai kondisi tersebut merugikan Trenggalek karena peluang anggaran yang tidak bisa dimanfaatkan akhirnya berpotensi diakses kabupaten atau kota lain.
Karena itu, pihaknya melalui Komisi IV mendorong agar pemerintah daerah mulai mengalokasikan langkah konkret untuk mewujudkan UPTD BLK pada 2027.
Sukarodin mengungkapkan, rencana pembangunan UPTD BLK sebenarnya pernah mencapai sekitar 70 persen menuju realisasi.
“Namun, rencana tersebut akhirnya terhenti karena lokasi yang sebelumnya dipersiapkan digunakan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Akibatnya, rencana pendirian UPTD BLK mengalami moratorium selama beberapa waktu.
Kini, dorongan untuk kembali merealisasikan fasilitas tersebut juga datang dari kementerian dan pemerintah provinsi.
Salah satu pertimbangannya adalah banyaknya peluang anggaran pelatihan yang belum bisa dimanfaatkan Trenggalek.
“Maka hanya ada satu kata harus memulai di tahun 2027 ini. Seberapapun akan kita mulai untuk menyongsong UPTD BLK,” tegasnya.
