Inti Berita:
• Kenaikan harga BBM menekan konsumsi Pertamax hingga 50 persen, yang turut menumpas margin laba kotor SPBU BUMD PT JET Trenggalek.
• Akurasi tera mesin dan hasil audit operasional menjadi faktor penentu margin SPBU agar tidak terkena penalti dari Pertamina.
• Volume penjualan BBM secara keseluruhan naik 15 persen, dengan tren pertumbuhan laba Pertalite mulai melonjak signifikan pada semester kedua 2026.
SUARA TRENGGALEK – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut memengaruhi kinerja penjualan SPBU milik pemerintah Kabupaten Trenggalek di bawah naungan PT Jwalita Energi Trenggalek (JET)
Konsumsi Pertamax tercatat mengalami penurunan hampir 50 persen, meski secara keseluruhan volume penjualan BBM justru tumbuh positif.
Direktur PT JET Kabupaten Trenggalek, Mardianto Harahap mengatakan kenaikan harga BBM membuat konsumsi Pertamax menurun. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada tekanan terhadap laba kotor perusahaan.
“Dengan kenaikan harga BBM memang konsumsi Pertamax itu berkurang hampir 50 persen. Sedangkan margin yang Pertamax itu cukup tinggi karena nonsubsidi. Sehingga itu juga menekan pendapatan,” terang Mardianto.
Meski demikian, ia menyebut kinerja perusahaan secara umum masih menunjukkan pertumbuhan positif. Tekanan terutama terjadi pada laba kotor yang pencapaiannya masih berada di bawah target.
“Pada dasarnya semua tumbuh dengan positif kecuali mungkin laba kotor tertekan, tapi tidak jauh. Kita hanya mencapai mungkin sampai 95 saja atau 93 persen dari rencana di 2026. Tapi di semester keduanya kita mengalami kenaikan,” jelasnya.
Menurut Mardianto, kondisi tersebut membuat PT JET tetap optimistis kinerja perusahaan pada 2026 dapat tumbuh, terutama karena tren penjualan mulai membaik memasuki semester kedua.
Ia menjelaskan, penurunan laba kotor Pertamax salah satunya berkaitan dengan margin yang diberikan Pertamina. Margin tersebut juga dipengaruhi hasil audit terhadap operasional SPBU.
“Laba kotor tergantung dengan margin yang diberikan oleh Pertamina berdasarkan hasil audit. Kalau seandainya audit pasti pas, itu ada penalti,” ujarnya.
Mardianto mencontohkan persoalan pada akurasi tera mesin. Jika terdapat selisih takaran yang melewati batas standar, kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil audit dan berujung pada penalti.
“Contohnya di tera. Tera kita kadang-kadang kelebihan, lebih menjadi melonjak. Seharusnya batasnya adalah 60 mililiter, ternyata lebih menjadi 100 mililiter. Pelanggan yang diuntungkan, kita rugi. Tapi itu tidak boleh dari standar Pertamina,” katanya.
Sebaliknya, jika mesin mengalami kekurangan takaran, pelanggan yang dirugikan. Menurut Mardianto, kondisi tersebut juga dapat menjadi persoalan ketika dilakukan audit.
“Mesinnya tiba-tiba rewel, dia minus. Nah, itu merugikan pelanggan. Nah, itu yang kendali atas mesin lama itu yang tidak bisa sehingga kita kena penalti karena mungkin pas saat audit kita temukan minusnya tinggi lebih dari standar,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat capaian laba tidak hanya ditentukan oleh volume penjualan, tetapi juga margin dan hasil audit operasional SPBU.
Volume BBM Tumbuh 15 Persen
Di sisi lain, Mardianto menyebut volume penjualan BBM secara keseluruhan justru mengalami kenaikan.
Pada 2026, volume penjualan disebut meningkat sekitar 566.000 liter atau setara pertumbuhan sekitar 15 persen dibandingkan periode sebelumnya.
“Intinya semua mengalami kenaikan. Kenaikan volume. Kalau untuk volume kita mengalami kenaikan sebesar 566.000 liter untuk keseluruhan,” ungkapnya.
Untuk Pertalite, kenaikan volume tercatat sekitar 49.000 liter atau tumbuh 3 persen.
“Kalau untuk Pertalite itu kita mengalami kenaikan sebesar 49.000 liter, jadi naik 3 persen. Jadi di tahun 2026 semester 1 itu mengalami kenaikan 3 persen konsumsi belanja masyarakat dari semester 1 di tahun sebelumnya,” jelas Mardianto.
Namun, kenaikan volume tersebut belum langsung berbanding lurus dengan laba kotor. Pada semester pertama 2026, laba kotor Pertalite disebut masih turun sekitar Rp40 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mardianto menyebut laba kotor Pertalite pada semester pertama 2026 sekitar Rp631 juta, sedangkan pada semester pertama 2025 mencapai sekitar Rp670 juta.
“Kalau laba kotor itu kita mengalami penurunan Rp40 juta. Jadi, di semester 1 kita hanya Rp631 juta dari Pertalite, kemudian di semester 1 tahun lalu Rp670 juta,” katanya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena periode awal 2026 masih dipengaruhi kenaikan harga BBM. Sementara dampak positif dari peningkatan volume penjualan baru mulai terlihat memasuki semester kedua.
“Ini kan masa-masa di awal di mana harga BBM naik. Jadi lonjakan itu penurunan Pertalite, kemudian kenaikan Pertalite itu baru di akhir-akhir semester 2. Sehingga kita memang masih belum melihat plusnya di kenaikan. Masih minus Rp40 juta dari laba yang ada dibandingkan tahun 2025,” terangnya.
Memasuki Juli-Agustus 2026, tren laba kotor Pertalite mulai menunjukkan peningkatan signifikan.
Dalam dua bulan tersebut, laba kotor Pertalite mencapai sekitar Rp300 juta, dibandingkan sekitar Rp222 juta pada periode yang sama 2025.
“Kalau kita berbicara di Juli-Agustus, di tahun 2026 Pertalite itu laba kotor kurang lebih Rp300 juta, sedangkan di 2025 Juli-Agustus laba kotor Pertalite itu adalah Rp222 juta. Sedangkan di 2026 itu Rp300 juta,” ungkapnya.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp 78 juta atau sekitar 26 persen.
“Jadi mengalami kenaikan kurang lebih Rp78 juta. Kurang lebih 26 persen lah. Jadi di dua bulan sudah mengalami kenaikan 26 persen,” tambah Mardianto.
Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa pertumbuhan volume operasional dan laba mulai terlihat pada semester kedua 2026.
“Jadi sebenarnya kenaikan nanti di volume operasional itu terlihat di semester kedua tahun 2026. Laba pun mengalami kenaikan di sana. Dan secara total kenaikan kita mencapai yang terhadap target 2026 itu tercapai di semester 2,” ujarnya.
Meski optimistis, Mardianto mengatakan kinerja tersebut tetap bergantung pada kebijakan pemerintah dan Pertamina, terutama terkait pembatasan penyaluran BBM tertentu.
“Kecuali ada kebijakan Pertamina yang kemudian membatasi. Pertamina dibatasi sehingga itu mempengaruhi pendapatan kita dari sisi Pertamina,” katanya.
Ia menambahkan, penyaluran BBM di SPBU mengikuti regulasi pemerintah dan Pertamina, terutama untuk jenis BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite.











