Inti Berita:
• Kebijakan HPP gabah Rp6.500 per kg dinilai sukses menjaga harga panen petani Trenggalek, bahkan pada panen MT3 harga gabah basah di tingkat petani mampu menembus Rp7.000 per kg (naik dari harga panen terdahulu yang sempat anjlok Rp5.000).
• Realisasi serapan beras oleh Perum Bulog di Kabupaten Trenggalek melonjak tajam hingga 10.600 ton pada 2026, memicu total serapan Bulog Kantor Cabang Tulungagung menembus 71.289 ton (melampaui target tahunan sebesar 64.000 ton).
SUARA TRENGGALEK – Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram yang diberlakukan sejak 15 Januari 2025 dinilai membantu menjaga harga hasil panen petani di Kabupaten Trenggalek.
Kebijakan tersebut diperkuat penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog yang memberi petani alternatif penjualan saat panen raya.
Dampaknya dirasakan Supriadi, anggota Kelompok Tani (Poktan) Tani Mulyo, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Trenggalek.
Ia mengatakan, penetapan HPP dan penyerapan Bulog membantu menjaga pendapatan petani, terutama ketika harga gabah di tingkat pembeli berpotensi turun.
“Dampaknya sangat bagus sekali. Dengan adanya penetapan harga dari pemerintah dan juga serapan Bulog, itu sangat membantu perekonomian para petani di Desa Pandean, khususnya di Poktan Tani Mulyo,” ujar Supriadi, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, sebelum HPP ditetapkan, harga gabah di tingkat petani cenderung tidak menentu. Saat musim panen, harga gabah basah bisa turun hingga Rp 5.000–Rp 5.500 per kilogram.
Sebaliknya, ketika memasuki masa paceklik, harga cenderung naik, tetapi petani umumnya sudah tidak memiliki persediaan hasil panen untuk dijual.
“Kalau sebelumnya tidak menentu. Kalau musim panen biasanya harga turun. Untuk gabah basah, paling Rp 5.000 sampai Rp 5.500 per kilogram,” imbuhnya.
Setelah pemerintah menetapkan HPP Rp 6.500 per kilogram, harga yang diterima petani di wilayah tersebut dinilai lebih baik.
Pada panen musim tanam ketiga (MT3) terakhir, Supriadi menyebut harga gabah yang diterima petani mencapai Rp 7.000 per kilogram.
“Usai penetapan itu, paling minim untuk panen MT3 kemarin sampai Rp 7.000 per kilogram,” katanya.
Selain membantu menjaga harga, penyerapan Bulog juga menjadi pilihan bagi petani untuk menjual hasil panen.
Supriadi menyebut, pada tahun sebelumnya, gabah dari wilayah Desa Pandean telah diserap Bulog dengan jumlah lebih dari 40 ton.
“Alhamdulillah, tahun kemarin kita dapat sedikit banyak kurang lebih 40 ton lebih sudah diserap Bulog,” bebernya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan penetapan harga gabah tersebut.
Serapan Bulog di Trenggalek Naik
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, mengatakan penyerapan gabah dan beras di wilayah kerjanya meningkat pada 2026.
Wilayah kerja tersebut meliputi Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar.
Ia menjelaskan, target penyerapan pada 2025 sebesar 42.000 ton setara beras. Pada 2026, target tersebut meningkat menjadi 64.000 ton atau sekitar 50 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Hingga Oktober 2026, realisasi penyerapan di seluruh wilayah kerja Bulog Cabang Tulungagung mencapai 71.289 ton setara beras, melampaui target yang ditetapkan.
“Target kita tahun ini naik menjadi 64.000 ton. Pencapaian kita di atas target. Total serapan di semua wilayah mencapai sekitar 71.000 ton setara beras,” jelas Yonas.
Khusus Kabupaten Trenggalek, realisasi penyerapan tercatat mencapai 10.600 ton setara beras.
Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada 2025 yang masih berada di kisaran 5.000 ton setara beras.
Menurut Yonas, penetapan HPP Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani turut membantu menjaga harga gabah.
Bulog mulai melakukan penyerapan pada pekan ketiga Januari 2026 dengan menerapkan harga sesuai ketentuan pemerintah.
“Kita sudah melakukan penyerapan dari awal tahun, sejak minggu ketiga Januari. Harga batas bawah memang kita kunci dari awal di Rp 6.500,” ujarnya.
Meski harga gabah di pasaran saat ini dinilai cukup tinggi dan berada di atas HPP, Bulog tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah.
“Kalau ada petani yang memang masih mau menjual ke negara, menjual ke Bulog dengan harga Rp 6.500, kami tetap siap untuk menyerap,” tegasnya.
Pola Tanam MT3 Pengaruhi Penyerapan
Terkait penyerapan gabah pada musim kemarau panjang, Yonas menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya menjadi kendala.
Sebab, luas lahan yang ditanami padi pada musim tanam ketiga biasanya tidak sebanyak pada musim tanam pertama (MT1) dan kedua (MT2).
Sebagian petani memilih menanam palawija, jagung, atau komoditas lain setelah beberapa kali menanam padi. Pola tersebut dilakukan untuk memutus siklus serangan hama sekaligus menjaga produktivitas lahan.
“Biasanya masyarakat petani itu menanam padi, padi, kemudian palawija. Mereka memilih tanaman lain untuk memutus rantai serangan hama di lahan mereka,” jelasnya.
Ia menyebut, penanaman padi secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko serangan hama, seperti tikus dan wereng.
Karena itu, pergantian komoditas menjadi salah satu pilihan petani untuk menekan risiko sekaligus menjaga sumber pendapatan.
Menurutnya, penurunan kualitas gabah pada MT3 bukan persoalan utama. Aktivitas penanaman padi pada musim tersebut memang cenderung lebih sedikit dibandingkan MT1 dan MT2 akibat perubahan pola tanam.
Setelah masa tanam palawija, petani biasanya kembali mempersiapkan lahan untuk menanam padi pada musim tanam pertama berikutnya.
Bulog Tunggu Arahan untuk 2027
Mengenai target penyerapan pada 2027, Yonas mengatakan Bulog masih menunggu arahan resmi pemerintah.
Sebagai operator pemerintah, pihaknya akan menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan pangan nasional.
“Sebagai operator pemerintah, Bulog akan menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan pangan nasional,” katanya.
Yonas memperkirakan program swasembada pangan berkelanjutan masih menjadi perhatian pemerintah pada tahun depan.
Namun, komoditas yang menjadi sasaran penguatan dapat berkembang sesuai kebutuhan negara.
“Dengan program Pak Presiden mengenai swasembada pangan berkelanjutan, saya yakin programnya tidak akan jauh berbeda. Tetap mempertahankan swasembada, dan mungkin lini komoditasnya yang akan ditambah,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah target swasembada beras tercapai, pemerintah berpeluang memperluas perhatian terhadap komoditas strategis lain, termasuk jagung.
Meski demikian, Bulog masih menunggu kebijakan resmi terkait arah penyerapan pangan pada 2027.
“Kita ini operator pemerintah, jadi tinggal menunggu arahan pemerintah seperti apa. Bisa saja jagung atau komoditas lain, sesuai apa yang dibutuhkan negara,” pungkasnya.
