Inti Berita:
• Sebanyak 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek tercatat telah beroperasi, setelah satu dapur di wilayah Tamanan resmi menerima surat pencabutan suspend pada 10 November 2026.
• Satu dapur MBG di Kecamatan Karangan hingga kini masih berstatus suspend dan diberi batas waktu maksimal tiga bulan untuk menyelesaikan perbaikan sarana prasarana serta melengkapi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
SUARA TRENGGALEK – Sebanyak 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek tercatat telah beroperasi.
Namun, satu dapur di Kecamatan Karangan masih berstatus suspend dan harus menyelesaikan perbaikan sarana prasarana sebelum kembali melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Trenggalek, Sheila Ammanda Yadu Fadilla, menjelaskan jumlah tersebut merupakan total SPPG yang telah beroperasi maupun yang sebelumnya sempat dihentikan sementara.
Ia menyebut, dua SPPG sebelumnya terkena suspend akibat kejadian fatal. Salah satunya, SPPG di wilayah Tamanan, telah mendapatkan surat pencabutan suspend pada 10 November 2026 sehingga dapat segera kembali beroperasi.
“Dua sebelumnya karena kejadian KF, tinggal 70 yang operasional. Tapi per kemarin tanggal 10 kalau tidak salah, sudah keluar surat pencabutan suspend sehingga untuk yang Tamanan insyaallah bisa segera operasional,” jelas Sheila.
Sementara itu, SPPG di Kecamatan Karangan masih menjalani proses perbaikan. Selain membenahi sarana dan prasarana, pengelola juga harus mengajukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sheila menjelaskan, terdapat beberapa jenis penghentian sementara atau suspend terhadap operasional SPPG. Di antaranya suspend karena persoalan sarana prasarana, suspend khusus, serta suspend permanen.
“Untuk suspend yang berkaitan dengan sarana prasarana, terdapat batas waktu penyelesaian perbaikan maksimal tiga bulan,” ungkapnya.
Dijelaskan Sheila SPPG dapat kembali beroperasi setelah kekurangan yang menjadi dasar penghentian diselesaikan sesuai ketentuan.
Adapun suspend khusus diterapkan pada kondisi tertentu, antara lain berkaitan dengan temuan LPDH, belum dimilikinya SLHS, maupun belum terbitnya SPS2.
Terkait upaya mencegah persoalan operasional, Sheila menekankan pentingnya komunikasi antara kepala SPPG dan mitra yayasan.
Kepala SPPG memiliki peran pengawasan sehingga perlu menyampaikan apabila ditemukan fasilitas yang belum memenuhi standar atau membutuhkan perbaikan.
Menurutnya, kondisi sarana prasarana juga perlu dipantau secara berkala, termasuk ketika peralatan mengalami penurunan fungsi akibat pemakaian.
“Komunikasi yang baik jadi tidak serta-merta men-judge salah satu pihak. Jadi komunikasi antara kepala SPPG dan juga mitra yayasan sangat diperlukan,” tegasnya.
Melalui koordinasi tersebut, kekurangan fasilitas maupun kebutuhan perbaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan MBG di Trenggalek berjalan sesuai ketentuan.
