SUARA TRENGGALEK – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Trenggalek menyoroti kebijakan pemotongan anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut meresahkan karena dapat berdampak buruk pada sektor pendidikan dan infrastruktur.
Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Trenggalek.
Penolakan Efisiensi Anggaran Pendidikan
Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rian Firmansyah, menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pendidikan minimal 20% itu akan memperparah ketimpangan pendidikan di wilayah pedesaan dan perkotaan.
“Kami menuntut agar anggaran pendidikan tidak dipotong, karena kondisi pendidikan di Trenggalek belum merata. Jika tetap dipotong, kesenjangan pendidikan akan semakin jauh,” ujar Rian dalam aksinya di depan kantor DPRD Trenggalek.
Selain pendidikan, mahasiswa juga menyoroti pemotongan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan. Mereka berpendapat bahwa jalan yang rusak dapat menghambat akses masyarakat ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
“Jalan adalah akses utama yang sangat penting bagi masyarakat. Jika kondisinya memburuk akibat pemotongan anggaran, dampaknya akan terasa pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tambahnya.
Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Trenggalek.
Mahasiswa Trenggalek Tolak Makan Bergizi Gratis
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan seharusnya dialihkan untuk pendidikan gratis bagi seluruh anak bangsa.
“Banyak anak-anak di pedesaan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih membutuhkan sekolah gratis daripada program makan gratis. Jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, maka sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama,” kata Rian.
Mahasiswa Kecewa Tak Ditemui Wakil Rakyat
Aliansi mahasiswa juga mengkritik ketidakhadiran 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek dalam aksi tersebut. Menurut mereka, ketidakhadiran para wakil rakyat mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami kecewa karena tidak satu pun anggota dewan hadir untuk mendengar aspirasi kami. Ini menunjukkan mereka tidak tanggap terhadap isu nasional yang berdampak di daerah,” ujar Ketua Korlap Aliansi Mahasiswa Trenggalek yang turut serta dalam aksi.
Mahasiswa Trenggalek berjanji akan terus mengawal kebijakan ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. “Kami akan memantau respons dari DPRD dan pemerintah pusat. Jika tidak ada kejelasan, kami siap turun aksi kembali dalam waktu dekat,” tegas mereka.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk protes mahasiswa Trenggalek terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek.
