Inti Berita:
• Kasus dugaan kekerasan daycare di Yogyakarta memicu perhatian terhadap pengawasan daycare di Trenggalek.
• Novita Hardini meminta pemerintah memperketat pengawasan, pembinaan, dan perizinan daycare.
• Edukasi perlindungan anak dan literasi bahaya kekerasan dinilai penting untuk mencegah kasus serupa.
SUARA TRENGGALEK – Kasus dugaan kekerasan di sebuah daycare di Yogyakarta yang menjadi perhatian publik nasional mulai memicu kewaspadaan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Trenggalek.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek didorong untuk memperkuat pengawasan terhadap Tempat Penitipan Anak (TPA) maupun daycare agar kasus serupa tidak terjadi.
Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), para pengelola hingga pengasuh daycare diingatkan agar tidak hanya berperan sebagai penjaga anak, tetapi juga memahami hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA).
Menanggapi polemik tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini menegaskan segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik verbal maupun nonverbal, harus ditindak tegas.
“Kita harus menindak keras apa pun bentuk kekerasan, baik verbal maupun nonverbal yang terjadi di daycare. Tentu kita tidak bisa menerima hal itu,” ujar Novita, Senin (11/5/2026).
Atas kejadian di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap pengelola daycare, tenaga pengasuh, hingga orang tua murid.
“Nah, ini kami meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan juga pembinaan kepada setiap wali murid, orang tua maupun pekerja yang memang dibutuhkan di daycare,” imbuhnya.
Menurut Novita, potensi kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di daycare, tetapi juga bisa muncul di lingkungan sekolah maupun rumah tangga.
Karena itu, ia menilai penting membangun keberanian anak sejak dini, salah satunya melalui aktivitas olahraga yang dinilai mampu melatih kepercayaan diri dan keberanian anak untuk bersuara.
“Kalau anak-anak tidak dibiasakan olahraga sejak kecil, mereka tidak tahu bagaimana akan bersuara untuk melindungi diri mereka sendiri,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Sosial dan lintas sektor untuk memperkuat literasi perlindungan anak sekaligus memperketat pengawasan terhadap izin operasional daycare.
“Saya meminta nanti Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga tetap dengan Dinas Sosial ataupun berkolaborasi dengan lintas sektor meningkatkan literasi bahayanya kekerasan,” tegasnya.
Saat ditanya terkait kemungkinan pengetatan izin operasional daycare, Novita menyatakan hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah preventif.
“Iya, perizinan juga perlu diperketat,” pungkasnya.
