PERISTIWA

Tarif Sewa Mulai Rp 50 Ribu Per Bulan, Rusunawa Watulimo Trenggalek Sepi Peminat

×

Tarif Sewa Mulai Rp 50 Ribu Per Bulan, Rusunawa Watulimo Trenggalek Sepi Peminat

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Trenggalek, Subyantoro Retno Pamuji,
Inti Berita:
• Rusunawa Watulimo baru terisi 17 dari total 51 unit
• Tarif sewa murah, mulai Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan
• Fasilitas lengkap, tapi minat masih rendah
• Mayoritas warga nelayan dinilai kurang cocok dengan hunian vertikal
• Pemkab berencana perluas pemasaran hingga luar daerah

SUARA TRENGGALEK Tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Watulimo, Kabupaten Trenggalek, masih tergolong rendah.

Dari total 51 unit yang tersedia, hingga kini baru 17 unit yang terisi meski telah kembali dibuka pasca pandemi.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Trenggalek, Subyantoro Retno Pamuji, membenarkan kondisi tersebut.

“Sampai saat ini ada 17 unit yang disewa dari total 51 unit yang tersedia,” ujarnya.

Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2016 itu sempat terbengkalai sebelum dimanfaatkan sebagai asrama Covid-19 (Ascov) pada 2020–2021.

Setelah pandemi mereda, pemerintah daerah kembali membuka penyewaan, namun minat masyarakat belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Menurut Subyantoro, berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, termasuk menawarkan hunian tersebut ke sejumlah desa di Kecamatan Watulimo seperti Prigi, Karanggandu, dan Tasikmadu.

“Sudah kami tawarkan ke beberapa desa, tapi belum banyak yang mendaftar,” jelasnya.

Saat ini, penghuni didominasi warga lokal, terutama keluarga baru dan pekerja pabrik. Unit yang paling diminati berada di lantai dua dan tiga, sementara lantai empat belum terisi.

“Dari 17 penghuni itu paling banyak ada di lantai dua, disusul lantai tiga, dan lantai empat masih kosong. Untuk lantai satu memang tidak disewakan karena direncanakan untuk toko dan kantor,” imbuhnya.

Dari sisi tarif, rusunawa ini tergolong sangat terjangkau. Sewa lantai dua dipatok Rp100 ribu per bulan, lantai tiga Rp75 ribu, dan lantai empat Rp50 ribu per bulan.

“Kalau dibandingkan kos di sekitar sini yang bisa sampai Rp500 ribu per bulan, ini jauh lebih murah,” katanya.

Selain harga yang rendah, fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap, mulai dari dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi dalam, hingga perabot seperti ranjang dan lemari.

Namun demikian, karakteristik pekerjaan masyarakat setempat menjadi salah satu faktor rendahnya minat.

Mayoritas warga pesisir berprofesi sebagai nelayan yang membutuhkan ruang lebih luas untuk aktivitas, terutama terkait peralatan melaut.

“Karakter pekerjaan warga juga berpengaruh. Banyak nelayan yang butuh ruang lebih untuk aktivitasnya,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berupaya meningkatkan minat masyarakat dengan memperluas sosialisasi dan membuka peluang penyewa dari luar Kecamatan Watulimo, bahkan luar daerah.

Selain itu, masa sewa yang fleksibel hingga lima tahun dengan perpanjangan tahunan juga diharapkan menjadi daya tarik tambahan.

“Kami masih terus berproses. Harapannya ke depan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan rusunawa ini,” tandasnya.

Trenggalek
PERISTIWA

Perhutani Trenggalek Siaga Hadapi Ancaman Kebakaran Hutan, Gunung Orak Arik Jadi Titik Rawan

Inti Berita:
Perhutani dan instansi terkait siaga hadapi kemarau panjang 2026
Puncak kemarau diprediksi terjadi Juli–Agustus
Titik rawan kebakaran: Gunung Orak-Arik, Jaas, dan Gembleb
Pembakaran lahan jadi pemicu utama kebakaran
Antisipasi kekeringan dilakukan dengan penambahan sumber air dan biopori

SUARA TRENGGALEK – Perhutani bersama sejumlah instansi di Kabupaten Trenggalek meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan kekeringan yang diprediksi meningkat saat musim kemarau 2026.

Wakil Kepala KPH Perhutani Kediri Selatan, Hermawan, mengatakan langkah antisipasi dilakukan menyusul peringatan adanya fenomena kemarau panjang yang dipengaruhi perubahan iklim global.

“Ini bagian dari kesiapsiagaan perubahan iklim. Kita mendapat arahan langsung, termasuk dari Wakapolri, untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang tahun ini,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Hermawan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan bersama Polres Trenggalek, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, hingga instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memaparkan prediksi puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait larangan membuka lahan dengan cara dibakar.

“Kita lakukan edukasi bersama BPBD, termasuk pemasangan banner, flyer, dan kampanye di media sosial agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar,” jelasnya.

Hermawan mengungkapkan, sejumlah titik rawan kebakaran di Trenggalek telah dipetakan. Di antaranya kawasan Gunung Orak-Arik, Gunung Jaas, serta wilayah perbukitan di sekitar Desa Gembleb.

Menurutnya, aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat saat persiapan tanam menjadi salah satu pemicu utama kebakaran hutan.

“Biasanya lahan dibersihkan lalu dibakar. Ini yang menjadi pemicu kebakaran, apalagi saat angin kencang api bisa merambat ke kawasan hutan,” ujarnya.

Selain kebakaran, potensi kekeringan juga menjadi perhatian serius. Hermawan menyebut pihaknya telah berkoordinasi untuk mengantisipasi krisis air seperti yang terjadi pada 2024 lalu.

Upaya yang dilakukan antara lain memperbanyak titik penampungan air, termasuk pembuatan biopori serta inventarisasi sumber mata air di kawasan hutan.

“Kita inventarisasi mata air yang ada untuk mendukung daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, seperti wilayah Panggul dan sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana tersebut.

“Kita harus bahu-membahu agar kejadian kekeringan seperti tahun 2024 tidak terulang,” tegasnya.

Hermawan juga menyoroti potensi kebakaran di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga, khususnya di wilayah Gunung Orak-Arik.

Area tersebut dinilai rawan karena berada di atas lahan perkebunan milik warga yang kerap dibersihkan dengan cara dibakar.

“Yang paling rawan itu di Orak-Arik karena dekat dengan permukiman. Kalau pembakaran di kebun tidak diawasi, apinya bisa merambat ke atas,” ujarnya.

Selain itu, kawasan Gunung Jaas juga menjadi perhatian karena banyaknya bambu kering yang mudah terbakar.

Ia bahkan menyinggung kasus kebakaran sebelumnya yang diduga dipicu oleh aktivitas manusia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Perhutani berharap potensi kebakaran hutan dan kekeringan di Trenggalek dapat ditekan sejak dini.