SUARA TRENGGALEK – Berkunjung ke Trenggalek, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyoroti masih tingginya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kabupaten Trenggalek.
Dalam pertemuan bersama Bupati, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa, hingga pendamping sosial, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki akurasi data penerima bansos.
“Trenggalek ini termasuk daerah yang peduli terhadap data. Mekanismenya sudah ada, tapi tetap perlu dipertajam agar data pusat, provinsi, dan daerah bisa sama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pengelolaan data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara kementerian dan pemerintah daerah bertugas mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan terbesar terletak pada dinamika data yang terus berubah setiap hari, mulai dari kelahiran, kematian, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan koordinasi berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa hingga pemerintah daerah.
Gus Ipul mengungkapkan, berdasarkan estimasi, sekitar 45 persen bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako masih belum tepat sasaran.
“Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah akan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan kelompok “invisible people”, yakni masyarakat yang belum terdata dan belum tersentuh program bantuan. Kelompok ini dinilai perlu menjadi prioritas dalam proses pendataan ke depan.
Gus Ipul turut mengapresiasi perkembangan Kabupaten Trenggalek yang dinilai semakin tertata dan bersih, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Trenggalek yang masuk dalam 104 titik tahap pertama secara nasional.
Sekolah tersebut dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Ia optimistis, melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas data akan semakin akurat sehingga penyaluran bansos ke depan bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
