Inti Berita:
• APBD Perubahan 2026 Trenggalek mendapat tambahan belanja modal sekitar Rp 46 miliar, dengan Rp 35 miliar di antaranya untuk jalan, jaringan, dan irigasi.
• Penambahan tersebut salah satunya berasal dari efisiensi belanja pegawai sekitar Rp20 miliar lebih.
• Untuk 2027, efisiensi belanja pegawai masih berlanjut.
SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali melakukan efisiensi belanja pegawai dalam perubahan APBD 2026.
Efisiensi tersebut turut membuka ruang penambahan belanja modal sekitar Rp 46 miliar, dengan porsi terbesar diarahkan untuk jalan, jaringan, dan irigasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Trenggalek, Edi Santoso, mengatakan kebijakan efisiensi menjadi salah satu dinamika dalam penyusunan APBD Perubahan 2026.
“2026 ini untuk PAK atau APBD perubahan 2026 memang mengalami penambahan-pengurangan yang cukup progresif, terutama kebijakan efisiensi ini belanja operasi, terutama belanja pegawai ini bisa kita geser sekitar Rp 20 miliar sekian,” kata Edi, Kamis (13/8/2026).
Di sisi lain, belanja modal dalam postur APBD perubahan tahhn 2026 mengalami penambahan cukup signifikan, yakni sekitar Rp 46 miliar.
“Sedangkan belanja modal ini mengalami penambahan yang cukup signifikan ya sekitar 46 miliar yang paling banyak ada di belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 35 miliar,” ujarnya.
Sementara sisa penambahan belanja modal tersebut tersebar pada belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta sejumlah kebutuhan lainnya.
Postur APBD Dinilai Semakin Sehat
Edi menjelaskan, perubahan tersebut merupakan hasil dari dinamika pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta arahan pimpinan.
“Jadi, apa yang terjadi di dinamika Komisi Banggar, kemudian pertimbangan TAPD, arahan pimpinan, itu semuanya mengarah pada postur APBD yang semakin sehat,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi belanja pegawai diarahkan agar porsi belanja tersebut semakin mendekati ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Artinya belanja pegawainya semakin efisien walaupun belum mencapai angka yang ditetapkan dalam undang-undang HKPD tapi menuju ke sana,” katanya.
Pada saat yang sama, porsi belanja modal atau belanja yang diarahkan untuk kebutuhan publik semakin besar.
“Sedangkan belanja modalnya atau belanja untuk publik ini juga porsinya semakin besar. Dan itu pun juga cukup signifikan tadi penambahannya,” imbuhnya.
Belanja Pegawai 2027 Masih Diefisiensikan
Kebijakan efisiensi belanja pegawai juga akan diterapkan dalam penyusunan anggaran 2027.
“Untuk tahun depan juga hampir sama, belanja pegawainya juga kita efisiensikan,” kata Edi.
Namun, angka final belanja modal untuk 2027, termasuk alokasi infrastruktur jalan, belum dapat disampaikan.
Edi mengatakan data masih bergerak karena sejumlah OPD masih melakukan input berdasarkan hasil rapat TAPD terakhir.
“Masih bergerak karena beberapa OPD masih nginput berdasarkan hasil rapat TAPD terakhir kemarin,” ujarnya.
Menurut Edi, proses input tersebut juga membutuhkan waktu, salah satunya karena kendala dalam mengakses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Nah, kenapa bergerak? Satu, SIPD itu ya kita tahu untuk mengaksesnya kan juga tidak secepat yang kita bayangkan ya. Jadi ada jeda, ada harus apa? Trouble, jaringan, dan seterusnya,” jelasnya.
Karena itu, Edi belum dapat memastikan nominal belanja modal untuk layanan publik dalam KUA-PPAS 2027.
“Namun untuk 2027 belum bisa kami sampaikan angkanya ya karena sampai dengan hari ini masih bergerak data itu,” katanya.
Belanja Pegawai 2027 Berpotensi Turun Rp 25 – Rp 30 Miliar
Meski angka final belum tersedia, Edi menyebut berdasarkan rencana dalam RKPD, belanja pegawai 2027 berpotensi mengalami penurunan sekitar Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar.
“Belanja pegawai aja bisa diturunkan sampai 30 miliar. Antara 25 sampai 30 lah ya, antara 25 sampai 30,” ujarnya.
Penurunan tersebut terutama berkaitan dengan gaji dan tunjangan yang dipengaruhi validasi jumlah pegawai yang pensiun serta penyederhanaan kelembagaan atau jabatan.
“Belanja pegawai ini yang diturunkan ini dari sisi pendapatan ASN atau yang lain, paling banyak itu dari gaji, gaji dan tunjangan yang dipengaruhi oleh kita validasi terkait dengan jumlah yang pensiun, kemudian penyederhanaan kelembagaan atau jabatan-jabatan,” jelasnya.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan terhadap honor kegiatan.
“Honor-honor kegiatan ini juga dilakukan efisiensi. Jadi total memang cukup signifikan untuk ini,” kata Edi.
Sementara pada belanja modal, sektor jalan, jaringan dan irigasi kembali menjadi penerima porsi terbesar.
“Kebanyakan di belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang memperoleh porsi cukup besar ya, yang paling besar,” pungkasnya.
