SUARATRENGGALEK, TRENGGALEK – Doding Rahmadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek temui puluhan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Trenggalek dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek, Jumat (15/3/2024).
Aksi tersebut dalam rangka mengkritik kebijakan pemerintah atas kenaikan bahan pokok khususnya beras, karena pemerintah dinilai belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Juga mengkritik terkait kelayakan infrastruktur di beberapa wilayah.
“Para mahasiswa GMNI kali ini menyampaikan aspirasi tentang harga bahan pokok yang naik dan infrastruktur,” kata Doding kepada awak media.
Disampaikan Doding, bahan pokok yang disebut terutama kenaikan harga beras di pasaran. Memang di lapangan memang naik dan pemerintah harus memberikan solusi atas terjadinya inflasi.
Menjaga harga kebutuhan pokok jangan terlalu tinggi karena berbahaya di masyarakat. Maka harus ada langkah konkrit yang harus segera dilakukan sebagai upaya menjaga kedaulatan pangan.
“Pemerintah harus melakukan langkah konkrit, demi menjaga kedaulatan pangan,” tegas Doding.
Doding juga mengatakan aspirasi yang disampaikan juga terkait infrastruktur, dimana berdasarkan data pemerintah daerah jalan yang sudah berstatus baik di angka 76 persen dan yang masih dalam perhatian ada sekitar 24 persen.
Itupun pada setiap tahunnya ada prioritas untuk difokuskan dalam pembangunan, namun dengan keterbatasan anggaran maka hanya mampu mengucurkan sekitar Rp 300 – 400 miliar setiap tahunnya.
“Karena keterbatasan anggaran, maka hanya ada prioritas berdasarkan musrenbang di tingkat kecamatan,” terangnya.
Lebih lanjut Doding menambahkan, jadi usulan skala prioritas juga berdasarkan musrenbang di setiap kecamatan, sedangkan dua prioritas tertinggi sudah pasti masuk dan dianggarkan.
Dalam hal ini pemerintah terus berkomitmen, terus memperbaiki infrastruktur yang ada. Pemerintah Daerah juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dimana kita lakukan tahun 2023 kemarin.
“Untuk tahun ini ada tiga prioritas jalan di jalur Kecamatan Karangan, Suruh dan Pule total anggaran sebesar 22 miliar,” ungkapnya.
Sementara perwakilan koordinator GMNI cabang Trenggalek Mamik Wahyuningtiyas menjelaskan bahwa dirinya bersama anggota lain membawa aspirasi tentang kenaikan harga beras yang sangat signifikan, hal itu telah sesuai yang terjadi di pasaran.
Infrastruktur juga menjadi prioritas aspirasi di mana ada di jalan jalur suruh – gamping tepatnya di desa Gamping yang berstatus jalan Kabupaten dan juga kecamatan pule, yang mana menjadi keluhan masyarakat untuk meningkatkan perputaran ekonomi.
“Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap rakyat, berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Mamik sapaan akrabnya juga menegaskan kritik kerasa atas program agen perubahan yang di bentuk Pemerintah Daerah. Program Bupati juga telah dikaji bahwa agen perubahan seperti apa tidak jelas alurnya.
Sedangkan di lapangan masih banyak suara rakyat yang belum di tampung. Bahkan Bupati juga berjanji di tahun 2024 semua jalan akan diperbaiki, khususnya pada bulan maret.
“Intinya program agen perubahan tidak layak karena masih perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (ADV)