Inti Berita:
• Komisi VII DPR RI bersama BSN memberikan pendampingan SNI kepada pelaku UMKM Trenggalek agar lebih siap bersaing di pasar nasional.
• Novita Hardini juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem OSS, dukungan permodalan, pembangunan infrastruktur fisik, serta akses sinyal untuk memperkuat aktivitas UMKM.
• Sementara Dinas Komindag mendorong pelaku usaha agar memahami proses standardisasi dan mampu mengurusnya secara mandiri.
SUARA TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Trenggalek memenuhi standar dan sertifikasi produk agar semakin siap bersaing di pasar nasional.
Dorongan tersebut terbukti dengan menghadirkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memberikan materi pendampingan kepada ratusan pelaku UMKM Trenggalek terkait Standar Nasional Indonesia (SNI).
Novita yang juga menjabat Ketua TP PKK Trenggalek itu menyampaikan, SNI menjadi salah satu standar penting yang perlu dipahami pelaku UMKM, selain sejumlah sertifikasi seperti PIRT, halal, HACCP, dan sertifikasi lainnya.
“Kami dari Komisi VII mendatangkan mitra kami BSN untuk bisa memberikan materi pendampingan kepada teman-teman pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek tentang SNI,” kata Novita, Minggu (16/8/2026).
Ia juga mengatakan, berbagai standar tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan produk UMKM agar mampu berkompetisi ketika masuk ke pasar nasional.
“Tentu kita terus menggalakkan beberapa standarisasi mulai dari PIRT, Halal, HACCP, kemudian beberapa sertifikasi lain yang Kabupaten Trenggalek sudah miliki,” ujarnya.
Menurutnya, persaingan UMKM tidak hanya terjadi di tingkat daerah. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki standar yang dapat menjadi jaminan dalam menghadapi persaingan yang lebih luas.
“Maka ya hari ini salah satu materi kita berikan,” katanya.
SNI Dinilai Penting bagi Pelaku UMKM
Novita menegaskan, penerapan SNI penting bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menjual produk, tetapi juga memberikan edukasi mengenai standar keamanan bahan yang digunakan.
“Sangat penting karena kita memastikan bahwa teman-teman tidak hanya mampu berjualan tapi teman-teman teredukasi tentang apa saja bahan-bahan yang aman untuk digunakan, yang standar,” jelasnya.
Pendampingan juga tidak berhenti pada pemberian materi. Novita mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan terus mendampingi pelaku UMKM dalam proses pemenuhan persyaratan hingga memperoleh sertifikasi.
“Dan tentunya hari ini tidak hanya materi yang diberikan tapi kami terus berupaya mendampingi teman-teman Pemkab Trenggalek memberikan pelayanan bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan beberapa persyaratan tentu terus akan kami dampingi sampai mereka bisa menerima sertifikasi dari standarisasi tertentu,” ujarnya.
Soroti Sistem OSS
Selain persoalan standardisasi, Novita juga menyoroti sistem Online Single Submission (OSS) yang berkaitan dengan layanan perizinan usaha.
Ia mengatakan, pemerintah pusat terus didorong untuk memperbaiki sistem tersebut agar proses digitalisasi dapat mendukung pelayanan UMKM di daerah.
“Kalau dari pusat sendiri kami memastikan bahwa kementerian benar-benar memperbaiki sistem OSS-nya,” katanya.
Menurut Novita, kendala sistem yang mengalami gangguan atau lambat dapat menghambat pelayanan kepada pelaku UMKM.
“Karena kan biasanya sudah bukan menjadi rahasia lagi ya bahwa sistem OSS itu seperti ngaret, apa-apa di situ nge-lag lah berjam-jam dan ini yang terus saya kawal dari pusat agar digitalisasi ini bisa support teman-teman di daerah agar teman-teman daerah bisa melayani masyarakat penggerak UMKM dengan lancar,” jelasnya.
Permodalan UMKM Terus Didorong
Terkait persoalan permodalan, Novita mengatakan dukungan terhadap UMKM terus diberikan, baik melalui kerja sama dengan lembaga keuangan maupun program yang diinisiasi pemerintah daerah.
Ia juga menyebut UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau permodalan kita terus berikan, kita perlu support. Kalau dari pemerintah pusat juga Pak Presiden juga terus mendorong bahwa statement pidato kenegaraan juga sudah sangat jelas bahwa UMKM adalah hal-hal yang diprioritaskan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Menurut Novita, kebijakan tersebut dapat menjadi penguat bagi pemerintah daerah untuk terus mengalokasikan dukungan bagi sektor UMKM.
“Baik bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada maupun dari beberapa program yang memang diinisiasi oleh setiap masing-masing bupati,” katanya.
UMKM Trenggalek Dinilai Terus Bertumbuh
Novita menilai perkembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren positif dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Alhamdulillah positif, setiap tahunnya bergerak positif memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara global di Kabupaten Trenggalek,” ungkapnya.
Ia mengatakan keterbatasan pembangunan fisik dan anggaran menjadi salah satu tantangan. Namun, pertumbuhan pelaku UMKM tetap menunjukkan perkembangan.
Menurut Novita, dukungan pembangunan infrastruktur diharapkan turut memperkuat aktivitas ekonomi pelaku UMKM, khususnya yang berada di wilayah pelosok.
“Namun meskipun fisik terbatas tapi teman-teman pelaku UMKM terus bertumbuh signifikan,” katanya.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah dan pusat melalui pembangunan fisik dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah Trenggalek.
“Dan saya berharap dengan upaya yang dilakukan Pak Bupati, sinergi yang dilakukan Daerah dengan pusat melalui pembangunan fisik tahun ini dan tahun depan bisa menambah kontribusi positif bagi teman-teman pelaku UMKM terutama teman-teman yang ada di pelosok-pelosok,” ujarnya.
Bangun Infrastruktur Sinyal di 120 Titik
Novita juga mengatakan pihaknya menyiapkan dukungan infrastruktur sinyal untuk membantu pelaku UMKM berjualan secara daring dari wilayah masing-masing.
“Dan tentunya saya juga tidak lupa untuk menyiapkan infrastruktur sinyal yang sudah saya bangun di masing-masing kabupaten ini,” katanya.
Ia menyebut terdapat sekitar 120 titik yang telah dibangun untuk mendukung akses sinyal dan memastikan wilayah yang sebelumnya mengalami blank spot dapat terjangkau.
“Totalnya ada 120-an titik yang saya bangun sehingga memastikan untuk tidak ada blank spot. Jadi meskipun dari rumah mereka tetap bisa berjualan,” jelas Novita.
Dinkomindag Dorong UMKM Mandiri
Sementara itu, Kepala Dinas Komindag Trenggalek, Saniran, mengatakan pendampingan dilakukan untuk membantu pelaku UMKM memahami proses standardisasi yang sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri.
Menurutnya, sebagian pelaku UMKM masih belum mengetahui tata cara pengurusan standardisasi sehingga pemerintah menghadirkan narasumber untuk memberikan edukasi secara langsung.
“Jadi dengan menghadirkan narasumber, sebetulnya kan SNI ini juga bisa dilakukan sedeklar. Tapi karena mereka enggak tahu caranya, maka kita undangkan, kita hadirkan narasumbernya,” tutur Saniran.
Ia mengatakan edukasi tersebut diharapkan membuat pelaku UMKM mampu melakukan proses pendaftaran secara mandiri dengan memanfaatkan telepon seluler.
“Bagaimana mereka mendaftarkan secara sedeklar. Hanya menggunakan model HP dan sebagainya,” ujarnya.
Saniran berharap pelaku UMKM tidak selalu bergantung pada pendampingan pemerintah dan dapat membangun kolaborasi antarpelaku usaha.
“Jadi, itulah yang kita lakukan memberikan edukasi agar mereka mampu mandiri yang tidak harus kita pandu, kita harus didampingi setiap saat tapi mereka saling kolaborasi antara satu dengan lain, saling take and give,” pungkasnya.
