SUARA TRENGGALEK – Dalam upaya mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersinergi dengan Kodim 0806 Trenggalek membentuk Posko Swasembada Pangan.
Posko yang diresmikan oleh Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, pada Selasa (25/3/2024) ini bertujuan meningkatkan produksi pangan di daerah.
Posko yang berlokasi di Jalan Hasanudin, Kelurahan Surodakan, Trenggalek ini nantinya akan menjadi pusat koordinasi antara petani, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta pihak terkait lainnya.
“Kodim 0806 juga berperan sebagai pendamping pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan swasembada pangan nasional,” ungkap Mas Syah, Selasa (25/3/2025).
Mas Syah juga menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Karena pertanian adalah wajah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.
“Karena wajah, kita harus mendukung swasembada pangan ini, meskipun tantangannya cukup besar, seperti keterbatasan lahan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Trenggalek, Imam Nurhadi, menambahkan bahwa Posko Swasembada Pangan akan menjadi pusat koordinasi guna meningkatkan produksi pangan lokal.
“Tantangan kita adalah keterbatasan lahan, sehingga perlu strategi tanam yang optimal. Pola tanam cepat, seperti ’14 hari panen langsung tanam’ harus diterapkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi biaya produksi agar petani tetap mendapatkan keuntungan.
“Percuma bercocok tanam jika petani tidak memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kami berupaya menekan biaya produksi semurah mungkin,” tandas Imam.
Sememtara itu, Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Letkol Czi Yudo Aji Susanto, menegaskan bahwa Posko Swasembada Pangan juga berfungsi sebagai pusat informasi dan pengawasan, termasuk dalam pemanfaatan bantuan pompa air bagi petani.
“Posko ini juga akan memantau penggunaan pompa air yang telah diberikan kepada petani, memastikan bahwa bantuan benar-benar dimanfaatkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak tanpa ada ego sektoral.
“Tidak ada lagi ‘ini kewenangan pusat’ atau ‘ini kewenangan provinsi’. Semua harus bekerja sama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Program Swasembada Pangan di Trenggalek juga selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Pemerintah memetakan kebutuhan MBG dengan harapan masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam pemenuhannya. Sementara itu, Koperasi Merah Putih bertugas sebagai penyedia kebutuhan, sehingga semuanya saling melengkapi,” terang Letkol Yudo.
Dalam mendukung program swasembada pangan, Bulog berperan dalam penyerapan gabah petani. David Donny Kurniawan, perwakilan Bulog yang hadir dalam peresmian posko, menegaskan bahwa Bulog siap menampung gabah petani dengan harga Rp6.500 per kg.
“Harga ini adalah harga bersih yang diterima petani tanpa biaya tambahan. Petani cukup menunggu di rumah, karena Bulog yang akan datang mengambil dan mengangkut hasil panen,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa petani tetap memiliki kebebasan untuk menjual gabah ke pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi.
“Bulog bertugas menyerap gabah, tapi bukan berarti semua gabah petani harus dibeli oleh kami. Jika ada yang berani membeli dengan harga lebih tinggi, silakan,” tutupnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, serta para petani, diharapkan program Swasembada Pangan di Trenggalek dapat berjalan optimal demi mendukung ketahanan pangan nasional.
