PERISTIWA

Pemprov Jatim Sediakan Huntara Senilai 50 Juta Bagi Korban Tanah Gerak Trenggalek

×

Pemprov Jatim Sediakan Huntara Senilai 50 Juta Bagi Korban Tanah Gerak Trenggalek

Sebarkan artikel ini
Bencana tanah gerak
Penelitian bencana tanah gerak di Desa Ngrandu, Kabupaten Trenggalek.

SUARA TRENGGALEK – Korban bencana tanah gerak di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh bakal mendapatkan bantuan rumah dengan anggaran Rp 50 juta per rumah.

Perlu diketahui sebanyak 119 warga terdampak akibat bencana tersebut, dengan kondisi rumah yang tidak aman untuk dihuni.

Akhirnya Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim serta Komisi E DPRD Jatim mengusulkan untuk relokasi dengan hunian sementara (huntara).

“Saat ini kami bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Komisi E DPRD Jatim meninjau lokasi,” kata Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto.

Survei tersebut disampaikan Gatot diperuntukkan untuk mengetahui apakah tetap bisa ditinggali atau harus relokasi.

“Namun tentang rencana bencana kita di warga yang terdampak tanah gerak kami sudah meninjau baik,” ungkapnya.

Pihaknya bersama Komisi E DPRD Jatim dan PVMBG guna melihat kondisi warga yang saat ini sudah di lokasi pengusian dan tersedia logistik.

Hal itu sebagai dasar bersama DPRD dan seizin Pj Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan relokasi rumah warga.

Untuk nominalnya disesuaikan dengan jumlah rumah yang akan dibangun, setiap rumah disiapkan 50 juta.

“Sekarang masih berproses, dalam waktu dekat kami juga akan membangun hunian sementara untuk warga terdampak,” ujar Gatot Subroto.

Gatot merasa bersyukur, semua pihak dari pemerintah proaktif untuk membantu korban bencana yang mengenai 119 jiwa ini.

Dukungan relokasi dari Pj Gubernur Jawa Timur tidak lain untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga.

“Jadi bagaimana bisa menjadi tempat tinggal yang layak dan bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas sehari,” ucapnya.

Disinggung potensi kembali ke rumah lama, ia mengaku masyarakat sudah melihat sendiri bagaimana kondisi wilayah rumah yang sudah retak-retak menganga.

Sehingga potensi longsor susulan bisa terjadi apabila hujan lebat. Pihaknya bersama TNI Polri melakukan sosialisasi ke warga setempat agar jangan tinggal di rumah tersebut.

“Karena sewaktu waktu rumah tersebut bisa longsor apalagi di musim penghujan,” paparnya.

Lokasi huntara yang aman menurut Gatot berada di Lapangan Giling atau yang saat ini menjadi tempat Posko 2. Selain dekat dengan rumah warga, juga akses jalan raya nasional terbilang dekat.

Trenggalek
PERISTIWA

Perhutani Trenggalek Siaga Hadapi Ancaman Kebakaran Hutan, Gunung Orak Arik Jadi Titik Rawan

Inti Berita:
Perhutani dan instansi terkait siaga hadapi kemarau panjang 2026
Puncak kemarau diprediksi terjadi Juli–Agustus
Titik rawan kebakaran: Gunung Orak-Arik, Jaas, dan Gembleb
Pembakaran lahan jadi pemicu utama kebakaran
Antisipasi kekeringan dilakukan dengan penambahan sumber air dan biopori

SUARA TRENGGALEK – Perhutani bersama sejumlah instansi di Kabupaten Trenggalek meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan kekeringan yang diprediksi meningkat saat musim kemarau 2026.

Wakil Kepala KPH Perhutani Kediri Selatan, Hermawan, mengatakan langkah antisipasi dilakukan menyusul peringatan adanya fenomena kemarau panjang yang dipengaruhi perubahan iklim global.

“Ini bagian dari kesiapsiagaan perubahan iklim. Kita mendapat arahan langsung, termasuk dari Wakapolri, untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang tahun ini,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Hermawan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan bersama Polres Trenggalek, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, hingga instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memaparkan prediksi puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait larangan membuka lahan dengan cara dibakar.

“Kita lakukan edukasi bersama BPBD, termasuk pemasangan banner, flyer, dan kampanye di media sosial agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar,” jelasnya.

Hermawan mengungkapkan, sejumlah titik rawan kebakaran di Trenggalek telah dipetakan. Di antaranya kawasan Gunung Orak-Arik, Gunung Jaas, serta wilayah perbukitan di sekitar Desa Gembleb.

Menurutnya, aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat saat persiapan tanam menjadi salah satu pemicu utama kebakaran hutan.

“Biasanya lahan dibersihkan lalu dibakar. Ini yang menjadi pemicu kebakaran, apalagi saat angin kencang api bisa merambat ke kawasan hutan,” ujarnya.

Selain kebakaran, potensi kekeringan juga menjadi perhatian serius. Hermawan menyebut pihaknya telah berkoordinasi untuk mengantisipasi krisis air seperti yang terjadi pada 2024 lalu.

Upaya yang dilakukan antara lain memperbanyak titik penampungan air, termasuk pembuatan biopori serta inventarisasi sumber mata air di kawasan hutan.

“Kita inventarisasi mata air yang ada untuk mendukung daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, seperti wilayah Panggul dan sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana tersebut.

“Kita harus bahu-membahu agar kejadian kekeringan seperti tahun 2024 tidak terulang,” tegasnya.

Hermawan juga menyoroti potensi kebakaran di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga, khususnya di wilayah Gunung Orak-Arik.

Area tersebut dinilai rawan karena berada di atas lahan perkebunan milik warga yang kerap dibersihkan dengan cara dibakar.

“Yang paling rawan itu di Orak-Arik karena dekat dengan permukiman. Kalau pembakaran di kebun tidak diawasi, apinya bisa merambat ke atas,” ujarnya.

Selain itu, kawasan Gunung Jaas juga menjadi perhatian karena banyaknya bambu kering yang mudah terbakar.

Ia bahkan menyinggung kasus kebakaran sebelumnya yang diduga dipicu oleh aktivitas manusia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Perhutani berharap potensi kebakaran hutan dan kekeringan di Trenggalek dapat ditekan sejak dini.