Inti Berita:
• Novita Hardini kembali menggelar layanan kesehatan mata gratis untuk warga Kampak dan Suruh Trenggalek.
• Program rutin tahunan itu melibatkan Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET.
• Novita juga menyoroti persoalan penonaktifan BPJS PBI dan meminta pemerintah memperbaiki kebijakan layanan kesehatan.
SUARA TRENGGALEK – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek yang juga Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini, kembali menggelar layanan kesehatan mata gratis bagi masyarakat Trenggalek.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk warga di Kecamatan Kampak dan Suruh, Senin (11/5/2026).
Program sosial itu menjadi agenda rutin tahunan yang dijalankan Founder UPRINTIS Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban warga.
Dalam pelaksanaannya, Novita menggandeng Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET.
Novita mengatakan Tim Penggerak PKK terus berupaya menghadirkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat sesuai peran PKK sebagai mitra kesejahteraan keluarga.
“Kita Tim Penggerak PKK terus melangkah untuk bisa memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa peran kita adalah ibunya masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh aspek kesejahteraan masyarakat, mulai perlindungan hingga kebutuhan dasar kehidupan, menjadi bagian dari pelaksanaan 10 program pokok PKK.
“Maka hari ini kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek konsisten menunjukkan komitmen bahwa program ini sudah terlaksana dari tahun ke tahun dan tetap terus berjalan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Novita juga menanggapi persoalan banyaknya kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan. Meski tidak berada di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
“Sebagai anggota DPR RI saya sangat prihatin dan mendorong pemerintah pusat agar benar-benar mau mendengar masalah masyarakat yang ada di akar rumput,” katanya.
Ia menilai persoalan kesehatan sama pentingnya dengan kebutuhan pangan sehingga pemerintah diminta tidak mengabaikan program kesehatan masyarakat.
“Ketika program kesehatan tidak lagi diprioritaskan ini dampak kesedihannya begitu luar biasa,” jelasnya.
Novita juga menyoroti persoalan birokrasi layanan kesehatan, termasuk masyarakat yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun masih mengalami kendala saat mengakses layanan rumah sakit.
“Maka dari itu saya mendorong Komisi IX untuk mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, agar benar-benar memperbaiki arah kebijakannya lebih inklusif lagi,” pungkasnya.
