Inti Berita:
• Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Trenggalek masih menghadapi sebagian kecil warga yang menolak pendataan.
• BPS memilih pendekatan persuasif dan menyediakan metode CAWI untuk memudahkan responden mengisi data secara mandiri.
• Jika setelah berbagai upaya warga tetap menolak, BPS akan menerbitkan berita acara penolakan resmi.
SUARA TRENGGALEK – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Trenggalek berjalan relatif kondusif. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) Trenggalek masih menghadapi sebagian warga yang menolak kedatangan petugas pencacah.
BPS belum menghitung secara pasti jumlah kasus penolakan karena proses pencacahan masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
Petugas terus melakukan pendekatan persuasif untuk menjelaskan tujuan dan manfaat sensus kepada warga.
Kepala BPS Trenggalek, Abu Amar, menyebut penolakan hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat.
“Hanya ada satu dua warga yang sempat menolak. Namun, begitu petugas memberikan penjelasan secara persuasif, mereka akhirnya mau menerima dan mengisi formulir sensus,” ujar Abu Amar.
Menurutnya, tidak semua warga yang tidak dapat langsung ditemui petugas berarti menolak sensus. Sebagian responden terkendala waktu karena kesibukan bekerja sehingga kesulitan melayani proses wawancara secara langsung.
BPS Sediakan Pengisian Data Secara Mandiri
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS menyediakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).
Melalui metode ini, warga dapat mengisi data secara mandiri tanpa harus menunggu kedatangan petugas atau menjalani wawancara tatap muka. Responden cukup membuka tautan yang disediakan BPS dan mengisi formulir sesuai kondisi mereka.
Metode tersebut juga memberikan ruang yang lebih nyaman bagi warga yang merasa kurang leluasa menyampaikan informasi pribadi secara langsung.
“Ketika responden menginput data secara mandiri melalui aplikasi, prosesnya biasanya jauh lebih lancar dan fleksibel,” jelas Abu Amar.
Apalagi, petugas Sensus Ekonomi menanyakan sejumlah informasi terkait aktivitas ekonomi, termasuk pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Sebagian responden menganggap informasi tersebut sebagai ranah pribadi.
Pelaku Usaha Banyak Manfaatkan CAWI
BPS mencatat pelaku usaha cukup aktif memanfaatkan metode CAWI dibandingkan kelompok rumah tangga.
Pengusaha skala menengah hingga besar menjadi salah satu kelompok yang banyak memilih pengisian data secara mandiri.
Selain pelaku usaha, lembaga pendidikan dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menggunakan metode tersebut.
“Seluruh pengelola dapur MBG atau SPPG hampir seratus persen memilih mengisi data sendiri menggunakan layanan CAWI,” beber Abu Amar.
Sejumlah sektor perbankan di Trenggalek juga memanfaatkan layanan CAWI untuk mengikuti pendataan.
Tingginya penggunaan metode digital menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan sensus, terutama bagi responden yang memiliki aktivitas padat.
Penolakan Jadi Pilihan Terakhir
Meski pendekatan persuasif dan metode digital membantu petugas menjangkau responden, BPS masih menghadapi sejumlah warga yang tetap menutup diri.
BPS tidak langsung mencatat mereka sebagai penolak. Petugas terlebih dahulu kembali menjelaskan manfaat Sensus Ekonomi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat.
Petugas akan terus melakukan pendekatan hingga batas akhir pencacahan. Jika warga tetap menolak setelah berbagai pendekatan dilakukan, BPS akan mencatat penolakan tersebut melalui prosedur administratif.
“Jika warga tetap menolak padahal petugas sudah berjuang maksimal, kami akan menerbitkan berita acara penolakan resmi,” tegas Abu Amar.
Langkah tersebut menjadi pilihan terakhir setelah petugas tidak lagi menemukan ruang untuk melakukan wawancara maupun pengisian data secara mandiri.
BPS Belum Petakan Wilayah Penolakan
Hingga 19 Agustus 2026, BPS Trenggalek belum memiliki peta pasti mengenai desa atau wilayah yang paling banyak mencatat penolakan.
Abu Amar mengatakan pihaknya masih menunggu pencacahan lapangan selesai sebelum menyusun pemetaan tersebut.
“Kami belum memegang peta pasti wilayahnya karena operasional lapangan masih berlangsung,” tuturnya.
BPS menargetkan seluruh pencacahan selesai pada akhir Agustus 2026. Setelah petugas menyelesaikan seluruh pendataan, BPS akan menginventarisasi wilayah yang masih menyisakan kasus penolakan.
