SUARA TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, berharap agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya menyehatkan anak bangsa, tetapi juga mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi daerah.
Harapan itu disampaikan saat mengikuti rapat sosialisasi percepatan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) secara daring dari Gedung Smart Center Trenggalek, Rabu (30/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Mas Ipin tersebut menyampaikan sejumlah masukan teknis terkait pelaksanaan program di daerah, khususnya yang memiliki tantangan geografis seperti Trenggalek atau wilayah kepulauan.
Mas Ipin menyarankan agar skema pendistribusian makanan melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dibuat seragam untuk semua daerah. Menurutnya, tidak semua kabupaten memiliki kapasitas fiskal dan dukungan mitra yang sama.
“Saya ingin program MBG ini bisa betul-betul mengungkit kesejahteraan di daerah. Untuk daerah yang tidak seatraktif secara ekonomi, seperti Trenggalek, mencari mitra itu sangat susah. Maka saya berharap penugasan bisa diberikan juga kepada TNI,” ujarnya.
Mas Ipin juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan efisiensi anggaran dengan merealokasi satu ruang kelas menjadi dapur MBG. Biaya pembangunan dapur ditanggung APBD, sementara yayasan pengelola bisa dibentuk dari komite sekolah agar akuntabilitasnya lebih terjamin.
Mas Ipin mengusulkan agar pemerintah daerah diberi ruang untuk membangun kantin bergizi secara mandiri. Dalam hal ini, komite sekolah berperan sebagai badan hukum pengelola. Ia menilai skema ini lebih efisien, karena makanan dapat langsung disiapkan di sekolah dan dikonsumsi dalam keadaan hangat, menghindari risiko seperti makanan basi yang bisa viral dan mencoreng program.
“Kami sudah coba di beberapa sekolah dan hasilnya lebih baik. Transportasi hemat, kualitas makanan terjaga, dan kontrol lebih mudah,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran pembayaran kepada penyedia, Bupati Trenggalek juga mengusulkan penggunaan kartu kredit pemerintah. Dengan skema ini, vendor tidak perlu menunggu pencairan APBN/APBD terlebih dahulu.
“Ketika anggaran dari APBN atau APBD cair, tinggal dibayarkan ke kartu kredit pemerintah. Ini akan mempercepat realisasi dan tidak membebani vendor,” pungkasnya.
Mas Ipin menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) program MBG agar dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah.
