Inti Berita:
• Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek menetapkan mantan Direktur Perumda Air Minum Tirta Wening berinisial S (59) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek rehabilitasi gedung produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun anggaran 2024, dan langsung menahannya di Rutan Trenggalek selama 20 hari sejak Kamis (12/11/2026).
• Berdasarkan penghitungan penyidik, perbuatan tersangka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp684.223.000, sehingga S dijerat UU Tipikor serta pasal alternatif dalam KUHP Baru usai statusnya dinaikkan dari saksi setelah alat bukti dinilai cukup.
SUARA TRENGGALEK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek menetapkan mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Wening berinisial S (59) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek rehabilitasi gedung produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun anggaran 2024.
Pensiunan direktur perusahaan daerah tersebut langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek, terhitung sejak Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.
Berdasarkan hasil penghitungan dalam proses penyidikan, dugaan perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp684.223.000.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Trenggalek, Hendryko Prabowo, membenarkan penetapan tersangka sekaligus penahanan tersebut.
S diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan gedung.
“Memang betul, kami kemarin telah menetapkan satu tersangka atas nama S yang melakukan indikasi perbuatan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa, yaitu bangunan,” kata Hendryko saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Hendryko menjelaskan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, S terlebih dahulu dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Setelah mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup, penyidik kemudian meningkatkan status hukum S menjadi tersangka dan melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.
“Kemarin kami panggil sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian ditetapkan tersangka, sementara ini kami masih tahap proses penyidikan jadi penahanan di penyidikan,” ujarnya.
Dalam perkara ini, S disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hingga kini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan. Kejari Trenggalek belum dapat memastikan jadwal persidangan karena berkas perkara harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum dilimpahkan ke penuntut umum.
“Kalau sidang masih menunggu tahap dua dulu dari penyidik ke penuntut umum, ini kan masih tahap penyidikan,” jelas Hendryko.
Kejari Trenggalek juga membuka kemungkinan adanya tersangka lain apabila penyidik menemukan fakta dan alat bukti tambahan dalam pengembangan perkara tersebut.
“Nanti dilihatlah, apabila nanti cukup bukti mungkin arahnya ke sana, jadi kami kan tidak bisa beritahu dulu,” pungkasnya.
