Inti Berita:
• Banggar DPRD Trenggalek mendesak kolaborasi lintas dinas (PUPR, PTSP, dan Perizinan) untuk merampungkan izin 48 cold storage di kawasan pesisir agar dapat memberikan retribusi resmi bagi daerah.
• DPRD menilai capaian PAD Trenggalek cenderung stagnan, sehingga Pemkab diminta mengoptimalkan potensi sektor kelautan (pabrik tepung ikan, pabrik es), retribusi pasar hewan, usaha kuliner, hingga pengetatan tiketing wisata Watulimo.
SUARA TRENGGALEK – Keberadaan 48 unit fasilitas penyimpanan ikan (cold storage) di kawasan pesisir Kabupaten Trenggalek yang belum mengantongi izin resmi memantik perhatian serius legislatif.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto, mendesak pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan hambatan administrasi tersebut.
Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek, Guswanto, dalam pembahasan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Guswanto yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek itu mendorong pemerintah daerah segera membentuk kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan persoalan perizinan tersebut.
Menurutnya, fasilitas cold storage yang telah memiliki izin resmi berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD melalui retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini harus ada kerja tim Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui PUPR, PTSP, dan perizinan. Supaya kalau itu sudah punya izin resmi, akan mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi karena ini salah satu bentuk membayar retribusi terhadap pemerintah daerah,” jelas Guswanto.
Ia menilai optimalisasi sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu peluang peningkatan PAD yang perlu mendapat perhatian serius.
Selain perizinan cold storage, pemerintah daerah diminta memaksimalkan kontribusi pabrik tepung ikan dan pabrik es milik daerah.
Guswanto mempertanyakan besaran pendapatan yang selama ini diperoleh dari kedua fasilitas tersebut.
Menurutnya, peningkatan pengelolaan dan kontribusi usaha tersebut dapat menjadi sumber tambahan pendapatan daerah.
Sorotan itu disampaikan karena ia menilai capaian PAD Trenggalek cenderung stagnan dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.
“Sebetulnya ini semata-mata untuk mengkritisi. Dasarnya karena PAD kita setiap tahun seperti seolah-olah stagnan, tidak ada tambahan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Selain perikanan, Guswanto meminta sektor pariwisata dioptimalkan karena menjadi salah satu penopang PAD Trenggalek.
Ia menilai target pendapatan sektor tersebut, yang disebut berada di kisaran Rp9,4 miliar, masih perlu ditingkatkan agar mendekati target dalam RPJMD.
Menurutnya, dukungan anggaran melalui APBD maupun pinjaman daerah untuk pengembangan pariwisata harus diikuti peningkatan aktivitas dan pendapatan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan atau event wisata.
Kegiatan tersebut dapat digelar oleh pemerintah daerah, pihak ketiga, maupun swasta, dengan tetap memperhatikan kontribusinya terhadap PAD.
“Wisata itu harus banyak event. Banyak event itu dikerjakan pemerintah daerah boleh, melalui pihak ketiga boleh, atau swasta juga boleh. Tetapi event itu harus sering diadakan,” katanya.
Pengawasan kawasan wisata juga menjadi perhatian, terutama di wilayah Watulimo.
Guswanto meminta penjagaan dilakukan lebih optimal pada siang maupun malam hari untuk memastikan aktivitas wisata tetap terpantau dan potensi penerimaan daerah tidak terlewat.
Selain pariwisata, ia menyoroti potensi retribusi dari warung makan, restoran, serta pasar hewan yang tersebar di sejumlah wilayah Trenggalek.
Ia menyebut sejumlah pasar hewan, di antaranya Pasar Legi, Pasar Pon, Pasar Wage di Panggul, Pasar Kliwon di Dongko, serta pasar hewan di Tanggaran, Kecamatan Pule, dan wilayah Watulimo serta Munjungan.
Menurutnya, pengelolaan dan pengawasan di lokasi-lokasi tersebut perlu dimaksimalkan agar penerimaan daerah meningkat tanpa harus menambah beban pajak bagi masyarakat.
Guswanto menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan bentuk kemarahan terhadap pemerintah daerah, melainkan masukan agar potensi pendapatan yang sudah tersedia dapat dikelola lebih optimal.
“Tidak menambah pajak, hanya menertibkan saja. Harapan saya seperti itu,” pungkasnya.
