Inti Berita:
• KONI Trenggalek merespons terbuka kritik PC PMII terkait transparansi dana, dengan menegaskan bahwa seluruh keputusan pembagian anggaran untuk 37 cabor ditetapkan lewat musyawarah kolektif dan bukan keputusan individu.
• Alokasi dana menggunakan sistem skala prioritas berbasis raihan medali Porprov (seperti judo, senam, catur, panahan, dan terjun payung) serta pertimbangan animo massa dan cabor beregu akibat terbatasnya anggaran daerah.
SUARA TRENGGALEK – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi merespons kritik Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) terkait transparansi dan tata kelola pembinaan olahraga daerah.
Ia menegaskan, pembagian anggaran untuk 37 cabang olahraga (cabor) dilakukan melalui mekanisme musyawarah, bukan keputusan sepihak.
Doding menyebut, setiap kebijakan organisasi, termasuk penentuan alokasi anggaran, dibahas bersama pengurus, bidang-bidang, hingga perwakilan cabang olahraga.
“Semua keputusan yang ada di KONI itu sudah melalui tahapan musyawarah, baik itu musyawarah pengurus, musyawarah bidang-bidang, hingga musyawarah dengan cabor. Untuk anggaran pun juga seperti itu, kita putuskan dengan musyawarah dan tidak bisa diputuskan oleh satu orang,” ujar Doding.
Ia mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap tata kelola olahraga di Trenggalek. Menurutnya, kritik tersebut dapat menjadi masukan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah.
Skema Pembagian Anggaran untuk Cabor
Terkait pembagian anggaran, Doding mengakui dana pembinaan untuk 37 cabor masih terbatas.
Karena itu, KONI menerapkan skala prioritas dengan mempertimbangkan capaian prestasi, terutama perolehan medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur.
Sejumlah cabor yang menjadi pertimbangan berdasarkan prestasi di antaranya senam, catur, judo, panahan, dan terjun payung.
“Kebutuhan 37 cabor itu bermacam-macam dan anggaran yang diberikan ke cabor masih sangat kurang, sehingga kita berlakukan namanya skala prioritas. Kalau tanya apa acuannya membagi anggaran, acuannya jelas berdasarkan prestasi di Porprov,” ungkapnya.
Selain prestasi, alokasi juga mempertimbangkan jumlah peserta dan kebutuhan operasional masing-masing cabor.
Olahraga beregu seperti sepak bola dan bola voli, misalnya, membutuhkan anggaran lebih besar karena melibatkan banyak personel.
Doding menjelaskan, fokus pembinaan KONI diarahkan kepada atlet usia 13 hingga 23 tahun yang dipersiapkan menghadapi Porprov.
Sementara pembinaan atlet usia dini dilakukan melalui jalur kompetisi lain, seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).
KONI Usulkan Anggaran Rp3 Miliar pada 2027
Menghadapi Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya serta kegiatan lainnya, KONI Trenggalek memproyeksikan kebutuhan anggaran sekitar Rp 3 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 2 miliar diperkirakan terserap untuk kebutuhan kontingen, termasuk akomodasi dan konsumsi bagi 150 hingga 200 atlet yang akan diberangkatkan.
“Anggaran di 2027 nanti kelihatan besar Rp 3 miliar, tapi sekitar Rp 2 miliar akan terserap di Porprov Surabaya untuk penginapan dan makan kontingen. Saat ini kita sudah melaksanakan pemusatan latihan bagi 16 atlet berprestasi Porprov berdasarkan analisis tim Binpres,” jelasnya.
Sebagai persiapan, KONI telah menggelar pemusatan latihan bagi 16 atlet berprestasi berdasarkan analisis tim Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres).
KONI juga tengah menjaring atlet potensial dari ajang Popda untuk memperkuat persiapan menghadapi kompetisi mendatang.
Selain itu, Trenggalek dipersiapkan menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi cabang olahraga judo pada akhir 2026.
KONI Tegaskan Terbuka untuk Semua Kelompok
Menanggapi sorotan mengenai kedekatan kelembagaan, Doding menyatakan KONI terbuka memberikan fasilitasi kepada seluruh kelompok masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan olahraga di Trenggalek.
Fasilitasi tersebut, kata dia, dapat berupa rekomendasi, perizinan, hingga penugasan wasit resmi, termasuk untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik.
Ia menegaskan, keterbukaan tersebut berlaku tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun kelompok penyelenggara.
Doding mengakui pembinaan olahraga di Trenggalek masih memiliki sejumlah kekurangan. Evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan prestasi dan perolehan medali pada Porprov 2027.
