Inti Berita:
• Banggar DPRD Trenggalek bersama TAPD berupaya mengejar kekurangan target PAD sebesar Rp17 miliar agar rancangan APBD 2027 yang saat ini baru memproyeksikan Rp346 miliar bisa menyamai target penyesuaian RPJMD sebesar Rp363 miliar.
• Penyisiran potensi pendapatan menyasar sektor non-pajak, seperti optimalisasi retribusi pariwisata dan pemanfaatan sewa aset-aset milik pemerintah daerah.
SUARA TRENGGALEK – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek membidik tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 17 miliar untuk memenuhi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (5/11/2026).
Pembahasan difokuskan pada potensi peningkatan pendapatan dari sejumlah unit penghasil di lingkungan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan target PAD 2027 dalam RPJMD awalnya mencapai sekitar Rp400 miliar.
Namun, angka tersebut mengalami penyesuaian sekitar Rp 37 miliar karena komponen anggaran BPJS dialihkan ke rekening lain.
Dengan penyesuaian tersebut, target PAD yang menjadi acuan RPJMD berada di kisaran Rp363 miliar.
Sementara itu, rancangan APBD 2027 yang diajukan pemerintah daerah baru memproyeksikan PAD sebesar Rp346 miliar.
“Jadi untuk APBD kita tahun 2027 itu sesuai RPJMD kita itu sekitar Rp 363 miliar. Aslinya di RPJMD Rp 400 miliar, terus dikurangi BPJS itu karena pindah di rekening lain Rp 37 miliar sehingga sesuai perhitungan itu Rp 363 miliar,” jelas Doding.
Berdasarkan perbandingan tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp 17 miliar yang perlu diupayakan agar proyeksi pendapatan dalam RAPBD 2027 sesuai dengan target RPJMD.
“Nah, yang sekarang ada itu Rp 346 miliar sehingga kita harus meningkatkan PAD kita itu ya sekitar dari Rp 363 miliar dikurangi Rp 346 miliar ya sekitar Rp 17 miliar,” katanya.
Doding mengatakan Banggar menggali potensi tambahan pendapatan dari sejumlah unit penghasil.
Upaya tersebut tidak hanya bertumpu pada sektor pajak, tetapi juga mengoptimalkan sumber pendapatan lain, seperti sektor pariwisata dan pemanfaatan aset daerah.
“Jadi yang misalkan dari wisata, terus sewa-sewa tempat-tempat aset kita, sewa apa dan sebagainya,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata. Dalam pembahasan, Ia menilai proyeksi pendapatan dari sektor tersebut masih perlu dihitung lebih rinci, terutama karena adanya rencana pembangunan di kawasan wisata Pantai Pasir Putih.
Menurut Doding, proses pembangunan yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan berpotensi memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.
Karena itu, Dinas Pariwisata diminta menghitung kembali proyeksi pendapatan sekaligus menyiapkan strategi agar penurunan kunjungan dapat diantisipasi.
Salah satu alternatif yang muncul dalam pembahasan adalah meningkatkan kunjungan ke kawasan Pantai Prigi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event.
“Makanya dia tetap memintanya untuk diturunkan tapi kita suruh menghitung detail bagaimana terus alternatif solusi strategi-strateginya agar tingkat kunjungannya tidak menurun dengan cara satu ada ide misalkan meningkatkan kunjungan di Pantai Prigi misalkan dengan acara event-event,” ungkapnya.
Doding berharap penggalian potensi dari berbagai unit penghasil tersebut dapat menutup selisih proyeksi PAD sekitar Rp 17 miliar, sehingga target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 lebih mendekati sasaran RPJMD.
