Inti Berita:
• Komisi II DPRD Trenggalek meminta Dinas Pertanian memaparkan hitungan terukur dan Break Even Point (BEP) atas rencana pembangunan prasarana kawasan Dilem Wilis senilai Rp3,8 miliar yang bersumber dari pinjaman PT SMI.
• DPRD menyoroti urutan prioritas pembangunan yang mendahulukan fisik (rehabilitasi gudang kopi, pabrik susu, dan perluasan kafe) sementara konservasi lahan serta ketersediaan bahan baku (seperti kebun cengkeh yang tak produktif dan tanaman kopi baru) belum matang.
SUARA TRENGGALEK – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek meminta Dinas Pertanian memberikan gambaran terukur mengenai target pendapatan dan waktu pengembalian modal atau Break Even Point (BEP) dari rencana pembangunan prasarana di kawasan Dilem Wilis senilai sekitar Rp 3,8 miliar.
Anggaran tersebut bersumber dari pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). DPRD ingin memastikan investasi untuk pengembangan kawasan wisata dan fasilitas pendukung itu benar-benar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Murkam, setelah melakukan kunjungan kerja pengawasan ke kawasan Dilem Wilis. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap mitra kerja Komisi II, yang juga mencakup PDAM Tirta Wening dan PT JET.
Murkam mengatakan, kunjungan ke Dilem Wilis dilakukan untuk melihat langsung kesiapan kawasan dalam mengoptimalkan anggaran yang telah direncanakan.
Menurutnya, pembangunan prasarana tersebut mencakup sejumlah fasilitas, di antaranya rehabilitasi gudang kopi, pembangunan pabrik susu, serta rehabilitasi dan perluasan kafe Dilem Wilis yang direncanakan dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan rapat.
Namun, ia menilai rencana pembangunan fisik harus diikuti dengan perencanaan pengelolaan dan target pendapatan yang jelas.
“Harapannya, untuk tahun-tahun berikutnya ini benar-benar bisa menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Murkam.
Ia mengungkapkan, dalam pembahasan sebelumnya Komisi II belum memperoleh gambaran memadai mengenai keluaran (output) maupun dampak (outcome) dari penggunaan anggaran tersebut.
Karena itu, DPRD ingin memastikan kesiapan kawasan tidak hanya dilihat dari pembangunan fasilitas, tetapi juga dari ketersediaan bahan baku, pengelolaan lahan, hingga daya tarik wisata.
Murkam mencontohkan kondisi kebun cengkeh yang disebut sudah tidak produktif. Sementara itu, pengembangan pabrik kopi juga perlu didukung ketersediaan tanaman kopi yang memadai.
Rencana penanaman kopi disebut masih akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut membuat DPRD mempertanyakan urutan prioritas pembangunan, terutama karena prasarana direncanakan dibangun lebih dahulu, sementara gambaran konservasi dan pengembangan lahan belum sepenuhnya jelas.
“Sehingga gambaran kami, pembangunan prasarananya dibangun dulu. Namun demikian, konservasi lahannya juga belum ada gambaran untuk tahun-tahun ini ataupun tahun depan,” jelasnya.
Menurut Murkam, pengembangan Dilem Wilis seharusnya dirancang sebagai satu kesatuan antara wisata alam, produk unggulan, dan fasilitas penunjang.
Dengan begitu, kawasan tersebut memiliki daya tarik yang dapat mendatangkan pengunjung sekaligus menghasilkan pendapatan.
Komisi II, lanjutnya, meminta Dinas Pertanian mengoptimalkan perencanaan agar anggaran yang digelontorkan tidak sekadar menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah perhitungan BEP atau waktu yang dibutuhkan agar investasi dapat kembali. Perhitungan itu dinilai penting mengingat anggaran pembangunan bersumber dari dana pinjaman.
Murkam mengatakan, dalam pemaparan saat kunjungan kerja, pihaknya belum memperoleh rincian mengenai target waktu pengembalian modal tersebut.
“Kami mengharapkan dari anggaran sekian miliar ini juga harus dihitung target sekian tahun balik. Nah, jadi saya tanya BEP,” ungkapnya.
Ia berharap investasi tersebut nantinya tidak hanya mampu mengembalikan dana pinjaman, tetapi juga meninggalkan prasarana yang layak dan memiliki nilai ekonomi untuk jangka panjang.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II juga menerima paparan mengenai pendapatan Dilem Wilis selama ini.
“Angka yang disampaikan disebut berada di kisaran Rp 300 juta, meski periode dan rincian pendapatan tersebut masih perlu diperjelas,” ungkapnya.
