• Komisi II DPRD Trenggalek meminta Dinas Pertanian dan Pangan memperjelas target pengembalian investasi (Break Even Point/BEP) atas pengembangan kawasan wisata Dilem Wilis yang menyedot anggaran pinjaman PT SMI sebesar Rp 3,8 miliar.
• DPRD menilai pembangunan prasarana (gudang kopi, pabrik susu, dan kafe) belum diimbangi perencanaan matang, terutama terkait ketersediaan bahan baku kopi dan konservasi lahan kebun yang dinilai belum siap.
SUARA TRENGGALEK – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek meminta Dinas Pertanian dan Pangan memperjelas target pengembalian investasi atau break even point (BEP) pengembangan kawasan Dilem Wilis.
Pasalnya, proyek pengembangan kawasan wisata tersebut mendapat dukungan anggaran sekitar Rp 3,8 miliar yang bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Murkam saat melakukan kunjungan kerja pengawasan ke kawasan Dilem Wilis.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap sejumlah mitra kerja Komisi II, termasuk Perumda Tirta Wening dan PT Jwalita Energi Trenggalek (JET).
Murkam mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan rencana penggunaan anggaran pengembangan Dilem Wilis benar-benar mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, anggaran sekitar Rp3,8 miliar tersebut direncanakan untuk membangun dan merehabilitasi sejumlah fasilitas, di antaranya gudang kopi, pabrik susu, serta kafe Dilem Wilis yang akan diperluas menjadi tempat kegiatan pertemuan atau rapat.
“Kita ingin memastikan kondisi Dilem Wilis ini bagaimana dalam rangka optimalisasi dan peningkatan PAD. Mengingat sumber anggaran yang sebesar itu juga dari dana pinjaman,” terang Murkam.
Ia mengingatkan, pengembangan Dilem Wilis selama ini telah mendapatkan dukungan anggaran dari berbagai sumber dalam APBD.
Namun, Komisi II masih membutuhkan gambaran lebih jelas mengenai hasil yang akan diperoleh dari rencana investasi terbaru tersebut.
Dalam kunjungan itu, Murkam mengaku belum mendapatkan pemaparan secara terperinci mengenai proyeksi hasil maupun perhitungan pengembalian modal dari pembangunan fasilitas yang direncanakan.
Ia menilai, pembangunan prasarana perlu diimbangi dengan kesiapan lahan, ketersediaan bahan baku, dan konsep pengelolaan kawasan secara menyeluruh.
Murkam mencontohkan, kondisi kebun cengkeh di kawasan tersebut saat ini sudah tidak produktif.
Sementara itu, rencana pembangunan pabrik kopi belum sepenuhnya didukung ketersediaan bahan baku yang memadai.
Penanaman kopi untuk memenuhi kebutuhan produksi juga masih direncanakan pada tahun-tahun berikutnya.
“Gambaran kami ini pembangunan prasarananya dibangun dulu. Namun demikian, konservasi lahannya juga belum ada gambaran untuk tahun ini ataupun tahun depan,” ujarnya.
Menurut Murkam, pengembangan Dilem Wilis tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Kawasan tersebut juga perlu memiliki daya tarik wisata alam dan produk unggulan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan.
Karena itu, Komisi II meminta Dinas Pertanian dan Pangan mengoptimalkan perencanaan agar seluruh fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar berfungsi dan dikelola secara profesional.
“Komisi II meminta Dinas Pertanian benar-benar mengoptimalkan perencanaan itu, supaya nanti memang benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya sekadar menggugurkan kegiatan tahunan, tetapi juga dikelola dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Terkait target pengembalian investasi, Murkam menyebut pihaknya secara khusus menanyakan perhitungan BEP dari anggaran yang akan digelontorkan.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki target waktu yang jelas untuk mengembalikan dana pinjaman sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun tetap memberikan manfaat ekonomi setelah kewajiban pinjaman terpenuhi.
Sementara itu, dalam pemaparan yang diterima Komisi II, pendapatan Dilem Wilis selama satu tahun terakhir disebut berada di kisaran Rp300 juta.
Komisi II juga berharap pengembangan kawasan tersebut dapat memberikan peningkatan pendapatan yang sebanding dengan besarnya investasi, sekaligus meninggalkan fasilitas wisata dan produksi yang layak serta berkelanjutan.
