Inti Berita:
• Komisi II DPRD Trenggalek mengusulkan penundaan sejumlah belanja peralatan dan mesin dalam APBD 2027, seperti kendaraan dinas, laptop, komputer, dan perlengkapan lain yang dinilai belum mendesak.
• Anggaran tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk memperbesar belanja infrastruktur yang saat ini masih sekitar 8 persen dari total APBD, sehingga perbaikan jalan, jembatan, dan sekolah dapat menjadi prioritas.
SUARA TRENGGALEK – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mulai membedah anggaran dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembahasan yang dilakukan bersama OPD mitra, Komisi II terus mengupayakan untuk meningkatkan anggaran infrastruktur agar mencapai 40 persen sesuai UU HKPD, hal itu dilakukan mengingat anggaran infrastruktur yang tercantum masih sebesar 8 persen.
Salah satu langkah yang dilakukan Komisi II untuk menambah anggaran Inspektorat ialah menunda sejumlah belanja peralatan dan mesin, termasuk pengadaan kendaraan dinas, laptop, hingga komputer, agar anggarannya dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengatakan penyisiran anggaran dilakukan melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra guna memastikan program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Hari ini kita rapat kerja komisi dengan OPD mitra terkait KUA-PPAS 2027. Kami ingin memastikan prioritas masing-masing OPD, mana yang masih bisa ditunda atau dirasionalisasi anggarannya,” ujar Mugianto.
Menurutnya, dalam pembahasan tersebut Komisi II masih menemukan sejumlah program yang belum menjadi prioritas namun telah memperoleh alokasi anggaran.
“Masih banyak juga yang kita temukan di masing-masing OPD mitra kami yang belum prioritas tetapi masih dikasih anggaran. Ini nanti akan kami laporkan dalam pembahasan di Badan Anggaran,” katanya.
Soroti Kecilnya Belanja Infrastruktur
Mugianto menilai postur APBD 2027 masih belum berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
Ia menyoroti masih rendahnya porsi anggaran infrastruktur, sementara kondisi jalan, jembatan, hingga bangunan sekolah di Trenggalek membutuhkan penanganan segera.
“Kalau melihat paparan KUA-PPAS kemarin, kami masih banyak menemukan postur APBD kita belum berpihak kepada masyarakat, khususnya untuk belanja infrastruktur. Padahal kondisi infrastruktur kita banyak yang harus segera ditangani,” ujarnya.
Menurutnya, alokasi belanja infrastruktur dalam paparan KUA-PPAS baru berada di kisaran 8 persen dari total APBD. Angka tersebut dinilai masih jauh dari ketentuan yang mengamanatkan porsi belanja infrastruktur lebih besar.
Karena itu, Komisi II mengumpulkan OPD mitra untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat ditunda agar ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur dapat diperbesar.
“Hal-hal yang tidak penting dan masih bisa kita tangguhkan, kita tangguhkan dulu untuk mendukung belanja infrastruktur,” tegasnya.
Belanja Peralatan dan Mesin Diusulkan Ditunda
Dalam penyisiran anggaran, Komisi II juga menemukan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya mencapai sekitar Rp 32 miliar.
Belanja tersebut meliputi pengadaan kendaraan dinas roda dua maupun roda empat, laptop, komputer, serta sejumlah peralatan lainnya.
Mugianto menilai pengadaan yang belum mendesak sebaiknya ditunda sementara agar anggarannya dapat dialihkan ke pembangunan infrastruktur.
“Belanja modal peralatan dan mesin itu masih muncul sekitar Rp 32 miliar. Termasuk belanja laptop, komputer, sepeda motor, kendaraan dinas roda empat maupun alat-alat lainnya yang tidak prioritas, kami usulkan ditangguhkan dulu untuk mendukung belanja infrastruktur,” jelasnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan porsi belanja infrastruktur sehingga pembangunan jalan, jembatan, serta perbaikan sekolah yang rusak dapat dipercepat.
