Inti Berita:
• Pemerintah meluncurkan aplikasi Jaga Dapur MBG untuk awasi program makan bergizi gratis.
• Aplikasi ini memantau kualitas makanan, distribusi, dan potensi penyimpangan secara real-time.
• Masyarakat bisa ikut melapor lewat fitur pengaduan berbasis foto/video.
• Sistem ini jadi upaya mencegah korupsi dan menjaga keamanan pangan.
• Pilot project dimulai di Tuban dan akan diterapkan secara nasional.
SUARA TRENGGALEK – Pemerintah meluncurkan sistem pengawasan digital bertajuk Jaga Dapur MBG untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, transparan, dan akuntabel melalui kanal https://jagadapurmbg.id/.
Program MBG sendiri merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui guna menekan angka stunting dan malnutrisi, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Pelaksanaan program ini dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang bertugas mengolah dan mendistribusikan makanan sesuai standar gizi dan keamanan pangan.
Untuk memperkuat pengawasan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan aplikasi Jaga Dapur MBG yang diluncurkan pada awal April 2026.
Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menjadi lokasi percontohan sebelum diterapkan secara nasional.
Aplikasi ini memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya pemantauan secara real-time terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Selain itu, sistem ini juga dilengkapi fitur early warning system untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini, seperti gangguan distribusi, penurunan kualitas makanan, hingga indikasi penyimpangan anggaran.
Masyarakat juga dilibatkan secara aktif melalui fitur pelaporan. Penerima manfaat, seperti siswa dan orang tua, dapat menyampaikan keluhan terkait kualitas makanan, rasa, atau kebersihan dengan melampirkan foto maupun video. Laporan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh Kejaksaan dan BGN.
Tak hanya itu, aplikasi ini juga mengintegrasikan data rantai pasok dan penerima manfaat guna meningkatkan transparansi serta mencegah praktik penyelewengan, termasuk mark-up harga.
Pengembangan sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola MBG melalui pendekatan preventif. Kerja sama dengan Kejaksaan Agung menitikberatkan pada pencegahan potensi korupsi maupun pelanggaran di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah juga memperketat standar operasional dapur MBG, mulai dari persyaratan lokasi, standar keamanan pangan, hingga kewajiban sertifikasi dan pengawasan rutin. Sejumlah dapur yang tidak memenuhi standar bahkan telah dihentikan sementara operasionalnya.
Dengan hadirnya Jaga Dapur MBG, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap program ini meningkat, risiko makanan tidak layak konsumsi dapat ditekan, serta penggunaan anggaran negara menjadi lebih tepat sasaran.
Program MBG sendiri telah menjangkau jutaan penerima manfaat dan turut membuka peluang ekonomi baru melalui keterlibatan UMKM, petani, serta koperasi dalam penyediaan bahan pangan.
Ke depan, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, sehingga program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi generasi mendatang.
