Inti Berita,
• DPRD Trenggalek bentuk pansus LKPJ 2025, dipimpin Sukarodin
• Pembahasan dilakukan maksimal 30 hari sebelum keluarkan rekomendasi
• Infrastruktur dan ekonomi meningkat, PDRB capai 5,33%
• Kemiskinan turun tapi masih di atas rata-rata provinsi
• Tercatat Silpa sekitar Rp 83 miliar dan utang Rp 56 miliar
SUARA TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam agenda tersebut, DPRD sekaligus membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas laporan tersebut. Ketua Pansus LKPj diduduki oleh Sukarodin.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan pansus LKPJ diketuai oleh Sukarodin dan akan bekerja selama maksimal 30 hari untuk melakukan pembahasan serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Setelah menerima LKPJ, DPRD membentuk pansus untuk membahas secara detail. Nanti akan ada dua tahap, yakni pembahasan LKPJ dan pemberian rekomendasi, sebelum masuk ke laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan LKPJ akan mencakup evaluasi terhadap lima misi utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pada sektor infrastruktur, capaian dinilai mengalami peningkatan signifikan.
“Pembangunan infrastruktur naik sekitar 10 poin, artinya ada perbaikan yang cukup baik,” jelasnya, Senin (30/3/2026).
Di sektor ekonomi, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Trenggalek tercatat sebesar 5,33 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,1 persen.
Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup juga menunjukkan tren positif, termasuk indeks kota hijau yang terus membaik.
Namun demikian, DPRD menyoroti masih tingginya angka kemiskinan. Meski mengalami penurunan dari 10,5 persen menjadi 10,39 persen, angka tersebut masih berada di atas rata-rata provinsi sebesar 9,5 persen.
“Ini menjadi perhatian agar ke depan penurunan kemiskinan bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Doding juga menyinggung adanya ketimpangan ekonomi yang tercermin dari kenaikan gini rasio dari 0,350 menjadi 0,359.
Dari sisi anggaran, pendapatan daerah pada 2025 tercatat sekitar Rp 1,93 triliun, sementara belanja daerah sekitar Rp 1,85 triliun.
Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sekitar Rp 83 miliar serta kewajiban pembayaran utang sebesar Rp 56 miliar.
“Detailnya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pansus sebelum DPRD memberikan rekomendasi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, secara umum indeks pendidikan di Trenggalek menunjukkan tren positif, meskipun evaluasi tetap akan dilakukan dalam pembahasan LKPJ.
