SUARA TRENGGALEK – Tongkat estafet kepemimpinan di Dinas Pendidikan (Dindik) serta Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek resmi berganti menyusul purna tugas dua kepala dinas per 1 Maret 2026.
Penyerahan surat keputusan (SK) penunjukan pelaksana tugas (Plt) dilaksanakan pukul 08.30 WIB di Ruang Sekretaris Daerah oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek.
Hadir dalam kesempatan tersebut para asisten, pejabat administratur dari Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial PPPA, serta pejabat yang memasuki masa purna tugas dan pejabat yang ditunjuk sebagai Plt.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Trenggalek, Heri Yulianto menyampaikan terdapat dua pejabat yang memasuki masa purna tugas.
Disampaikannya, pertama ada Agoes Setiyono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek yang resmi purna tugas per 1 Maret 2026.
Sebagai pengganti Pelaksana Tugas terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2026, ditunjuk Saniran, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komidag).
Kedua ada Totok Rudijanto selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Sosial P3A, turut memasuki masa purna tugas per 1 Maret 2026.
Untuk posisi Plt Dinas Sosial PPPA selanjutnya diemban oleh Habib Solehudin yang saat ini menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran (Satpol PPK), terhitung mulai 1 Maret 2026.
Heri melalui pesan singkat juga menyampaikan bahwa pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Kepala Daerah menunjuk keduanya atas pertimbangan yang pertama telah punya pengalaman memimpin OPD sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
“Kedua memiliki background pengalaman pernah bertugas di perangkat daerah tersebut sebelumnya, dan ketiga berkinerja baik selama memimpin Perangkat Daerah,” paparnya.
Heri juga menjelaskan, penunjukan Plt merupakan langkah strategis sementara sambil menunggu pengisian jabatan definitif.
“Prinsipnya, pemerintah daerah harus tetap memastikan pelayanan publik tidak berhenti hanya karena ada pejabat yang pensiun. Penunjukan Plt ini adalah upaya menjaga stabilitas kerja OPD,” ujarnya.
Menurutnya, pengisian jabatan plt di dua dinas yang memberikan pelayanan dasar tersebut penting untuk memastikan mutu layanan pendidikan dan sosial tetap terjaga.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak merasakan adanya kekosongan pelayanan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak merasakan adanya kekosongan. Semua layanan tetap berjalan sesuai standar yang ada,” tegasnya.
Heri juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian para pejabat yang memasuki masa purna tugas atas dedikasi dan kerja sama selama bertugas di lingkup Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial PPPA.
Kepada para Plt yang menerima amanah, Heri berharap dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan, serta terus mendorong peningkatan mutu pendidikan.
“Sementara untuk Plt Dinas Sosial PPPA, diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.
