SUARA TRENGGALEK – DPRD Trenggalek resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 melalui rapat paripurna, Rabu (26/11/2025).
Pengesahan Perda APBD 2026 tetap dilakukan meski sebelumnnya terjadi dinamika panjang antara legislatif dan eksekutif terkait komposisi anggaran di tengah penurunan transfer dari pusat.
Usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menjelaskan APBD Trenggalek 2026 ditetapkan dengan total pendapatan Rp 1.866.919.080.082, sementara belanja mencapai Rp 1.935.742.033.313.
Kondisi tersebut menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp 68.822.953.213. “Defisit ini hanya perhitungan. Nanti akan ditutup dengan pembiayaan dari sisa anggaran 2025 dan pinjaman,” ujar Doding.
Doding juga menyebut postur APBD Trenggalek semula diharapkan bisa mencapai Rp 2 triliun, namun penurunan transfer pusat sekitar Rp 153 miliar membuat target itu tidak tercapai.
Doding kembali menambahkan, meski terjadi penurunan, daerah tetap memperoleh tambahan dana dari pusat, termasuk dana DID sekitar Rp 20 miliar serta dana Inpres.
Pinjaman Trenggalek Rp 70 Miliar
Dalam struktur pembiayaan di 2026, Doding menyampaikan Pemkab Trenggalek akan menggunakan pinjaman daerah sebesar Rp 70 miliar melalui PT SMI dengan tenor tiga tahun dan angsuran sekitar Rp 27 miliar per tahun.
“Pinjaman ini finalnya untuk dua program besar, sebagian Rp 41 miliar untuk infrastruktur. Sisanya untuk infrastruktur yang berpotensi menghasilkan pendapatan,” kata Doding.
Ia menegaskan bahwa tahun 2026 juga akan menggunakan anggaran untuk melunasi pinjaman lama pasca pandemi Covid-19 sekitar Rp 50 miliar. Sementara untuk pinjaman baru mulai diangsur pada tahun 2027.
Untuk sektor pariwisata, alokasi anggaran diperkirakan sekitar Rp 15 miliar. Doding menyebut rencana pendanaan masih menunggu perkembangan, namun kemungkinan besar pinjaman tetap diarahkan melalui PT SMI.
APBD Defisit Jadi Tantangan Berat
Sementara itu Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, mengatakan bahwa defisit APBD yang mencapai sekitar Rp 120 miliar menjadi tantangan besar pemerintah daerah, sebagian akan ditutup menggunakan anggaran pinjaman daerah.
“Kita harus tetap melakukan inovasi di tengah keterbatasan, dengan APBD tahun depan diperkirakan berada pada kisaran Rp 1,9 triliun,” ungkapnya.
Mas Syah menegaskan defisit akan ditutup melalui pinjaman daerah sekitar 10 persen dari total APBD. Ia menyebut pembayaran utang tidak bisa dihindari.
“Namanya utang, ya dibayar,” katanya.
Meski harus melakukan penyesuaian anggaran, pihaknya memastikan belanja infrastruktur dan belanja prioritas tetap dipertahankan.
Pengurangan Kegiatan Seremonial
Mas Syah juga mengungkapkan bahwa sejak 2025 pemerintah telah mengurangi kegiatan seremonial guna menekan beban anggaran.
“Mungkin masyarakat melihat acara-acara besar mulai berkurang sejak 2025, dan itu akan berlanjut ke depan,” tuturnya.
Menurut Mas Syah, porsi anggaran terbesar masih didominasi belanja rutin, terutama belanja pegawai, yang nilainya hampir separuh dari total APBD.
