SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengoreksi pernyataan sebelumnya terkait status izin higienis dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bila sebelumnya disebut hanya delapan dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), kini dipastikan seluruh 23 dapur MBG yang sudah beroperasi belum mengantongi sertifikat tersebut.
Koreksi itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Trenggalek sekaligus Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG, Saeroni.
Ia menyebut, data awal yang disampaikan belum menggambarkan kondisi perizinan secara menyeluruh. Kalau Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) sekaligus meralat pernyataan sebelumnya.
“Bahwa kemarin itu saya sampaikan yang belum memiliki SLHS ada delapan. Jadi, yang delapan itu adalah yang belum mengikuti pelatihan keamanan pangan,” kata Saeroni, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, seluruh dapur MBG di Trenggalek memang belum memiliki SLHS. Sebelumnya, proses perizinan harus melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun kini dipermudah sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terbaru.
“SLHS di Trenggalek belum ada, tapi sekarang sudah ada percepatan sesuai surat edaran Kemenkes. Persyaratan yang sebelumnya lewat provinsi sudah dihapus, jadi sekarang bisa manual,” jelasnya.
Pemkab Trenggalek diberi waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk menuntaskan penerbitan SLHS bagi seluruh dapur MBG.
Sertifikat tersebut menjadi syarat utama operasional dapur sekaligus jaminan keamanan pangan bagi penerima manfaat program.
“Yang sudah operasional dan belum memiliki izin SLHS ini diberikan waktu sampai akhir bulan. SLHS ini merupakan juga persyaratan,” tegas Saeroni.
Berdasarkan data Pemkab Trenggalek mencatat, terdapat 60 dapur MBG yang terdaftar, dengan 23 di antaranya sudah beroperasi. Tiap dapur melayani antara 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari.
