SUARA TRENGGALEK – Tahun 2025 ini, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei hadir dengan wajah yang berbeda. Ada titik awal gerakan nyata negara untuk memuliakan anak-anak dari kalangan termarjinalkan melalui program Sekolah Rakyat.
Adanya Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa negara tidak tinggal diam di belakang, tapi kini hadir di depan sebagai teladan, di tengah membangun semangat baru dan di belakang mendorong mereka yang selama ini tertinggal.
Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Christina Ambarwati mengatakan sekolah rakyat yang akan berdiri di Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan nanti akan digunakan untuk menerima anak dari keluarga dengan status di desil 1 dan 2.
Direncanakan, sekolah ini digunakan untuk 1000 siswa-siswi dengan berbagai jenjang sekolah mulai SD, SMP hingga SMA. Tetapi petunjuk Bupati tahun ini untuk di prioritas ke anak SMP dan SMA.
“Dengan sekolah rakyat, semua warga memiliki hak mengenyam pendidikan tanpa perlu memikirkan biaya,” kata Tina biasa disapa, Jumat (2/5/2025).
Disampaikan Tina, jumlah siswa-siswi yang ada di Sekolah Rakyat itu nanti ditargetkan dapat menampung semua siswa-siswi dengan berbagai fasilitas, mulai disediakan asrama untuk tinggal dan gratis biaya hidup hingga pakaian seragam.
Sasaran peserta itu nanti ada di desil 1 dan 2, namun meski saat ini belum bisa memastikan berapa jumlah warga yang ada di desil 1 dan 2, namun pihaknya telah berkoordinasi dengan Camat serta rekan SDM PKH untuk melakukan pendataan.
“Untuk para guru, tidak mengganggu tenaga pendidik yang sudah ada, nanti akan dilakukan rekrutmen baru dengan berbagai persyaratan,” jelasnya.
Menurutnya dimungkinkan akan mengambil dari guru yang memenuhi syarat tertentu dan Dinas Pendidikan sepertinya sudah ada data tersebut. Misal Guru yang telah melewati PPG yang akan direkrut sendiri oleh Kemensos.
Sedangkan untuk layanan akademik seperti kurikulum akan diberikan oleh dinas pendidikan. Karena memang sekolah ini kan di desain menjadi sekolah unggulan.
“Kami saat ini sedang melakukan pemadanan data desil 1 dan 2 di Dukcapil, serta menunggu data dari pusat,” jelasnya.
Tina juga menerangkan jika data di Aplikasi Sepakat yang ada masih pada tahun 2022, pihaknya belum bisa memberikan informasinya jumlah karena jadi sekarang sudah berbeda atau bergeser jumlahnya.
Sedangkan untuk pemilihan lokasi, ia menerangkan jika dilem wilis sekolah rakyat membutuhkan lahan yang cukup luas sekurang kurangnya 5 hektar sampai 15 hektar.
“Konsepnya nanti boarding school, jadi membutuhkan asrama, fasilitas bersama misalnya dapur, ruang makan, mushola, ruang olahraga dan seterusnya,” ungkapnya.
Selain itu, karena butuh lahan yang luas, Tina menerangkan aset yang dimiliki Pemkab Trenggalek seluas itu satu-satunya juga di Dilem Wilis. Selain itu Bupati Trenggalek ingin membuka Dilem Wilis menjadi lebih optimal agar bisa menggerakkan perekonomian.
Ia juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kemensos, dengan tujuan melakukan desk untuk clear and clean-nya status tanah. Alhasil clear sesuai dengan tata ruang, juga untuk menyiapkan MOU dengan Kemensos.
“Serta membahas hal teknis termasuk sasaran, kebutuhan pendidik dan tenaga-tenaga lainnya untuk men-support perjanjian yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk pembangunannya direncanakan dimulai di tahun ini, sesuai tahap dimana Trenggalek masuk tahap dua. Karena yang tahap satu itu sudah menerima siswa dengan memanfaatkan gedung yang eksisting.
Misalnya kerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah tidak dipakai, balai diklat, UPT dan seterusnya untuk yang tahap pertama.
Sementata itu, Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto menyampaikan bahwa program ini kini memasuki tahap kedua dan telah melalui proses verifikasi oleh sejumlah pihak.
Dijelaskannya, lokasi lahan berstatus hak pakai milik pemda yang akan difungsikan untuk Sekolah Rakyat. Lokasinya di Dilem Wilis, Bendungan. Ini sejalan dengan upaya membuka isolasi wilayah Bendungan sekaligus mengoptimalkan potensinya.
“Untuk pembangunan fisik sekolah akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.
Kemudian, disampaikan Edy, unthk tahap awal, rencananya dibuka tiga rombongan belajar (rombel) untuk SMP dan empat rombel untuk SMA, masing-masing dengan kapasitas 25 siswa per rombel.
“Ini akan menjadi sekolah unggulan yang tidak dipungut biaya. Beda dengan Sekolah Taruna Nusantara yang berbayar, meski sama-sama mengutamakan kualitas dan prestasi siswa,” tambah Edy.
