Inti Berita:
• Rusmini (58), warga kurang mampu Desa Sumberdadi, Trenggalek, dihadapkan pada tagihan rumah sakit sebesar Rp15 juta setelah suaminya meninggal dunia.
• Tagihan membengkak karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik almarhum mendadak tidak aktif saat pendaftaran, sehingga pasien terpaksa masuk kategori umum.
• Ketua BPD Sumberdadi menyoroti ketidaksesuaian data sosial korban yang masuk Desil 6, padahal kondisi ekonomi riil sangat memprihatinkan dan layak berada di Desil 1.
SUARA TRENGGALEK – Duka kehilangan suami belum usai dirasakan Rusmini (58), warga RT 2 RW 1 Dusun Krajan, Desa Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek.
Di tengah duka tersebut, ia masih harus menghadapi persoalan tagihan biaya perawatan rumah sakit sekitar Rp 15 juta.
Suami Rusmini sempat menjalani perawatan di RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
Keluarga datang dengan harapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Namun, saat hendak digunakan, kepesertaan KIS tersebut ternyata tidak aktif.
Suaminya kemudian menjalani perawatan sebagai pasien umum selama sekitar satu hari satu malam. Setelah itu, sang suami meninggal dunia.
Persoalan biaya kemudian menjadi beban berikutnya bagi Rusmini. Sebagai warga yang disebut tidak mampu, keluarga tersebut tidak memiliki uang untuk membayar biaya perawatan sekitar Rp 15 juta.
Kondisi Rusmini kemudian mendapat perhatian dari tetangganya yang mendampingi persoalan tersebut hingga ke DPRD Trenggalek.
Ketua BPD Sumberdadi, Sujito, mengatakan persoalan bermula ketika keluarga hendak menggunakan KIS milik suami Rusmini untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
“Warga kami yang ada di RT 2 Sumberdadi ada masalah, terkait warga kami yang sakit, ketika sakit di rumah sakit itu kan kami daftar, kan punya KIS, ternyata disitu KIS-nya tidak aktif,” kata Sujito.
Setelah mengetahui KIS tidak aktif, keluarga sempat mempertanyakan status kepesertaan BPJS. Namun, karena tidak dapat digunakan saat itu, pasien akhirnya masuk sebagai pasien umum.
“Akhirnya, di rumah sakit 1 hari satu malam, meninggal, setelah meninggal kebetulan warga itu warga kurang mampu, jadi sampai hari ini tidak punya biaya membayar biaya satu hari satu malam 15 juta itu tidak bisa,” ujarnya.
Persoalan tersebut kemudian dibawa ke DPRD Trenggalek. Sujito bersama warga meminta petunjuk terkait penyelesaian biaya perawatan yang tidak mampu ditanggung Rusmini.
Di sisi lain, Sujito mempertanyakan kondisi data sosial Rusmini. Ia menyebut Rusmini tercatat dalam Desil 6, sementara berdasarkan kondisi rumah dan penghasilan yang mereka lihat, keluarga tersebut dinilai lebih layak masuk kelompok desil paling bawah.
“Kalau warga yang kami dampingi ini Desilnya 6 padahal dia Desil 1 sangat layak, padahal dia rumah sangat jelek dan tidak ada penghasilan,” tegasnya.
Sujito berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi, khususnya bagi warga yang memiliki KIS tetapi status kepesertaannya tidak aktif.
“Harapan kami begini bagi warga kami yang punya KIS terus nonaktif segera mengurus yang nonaktif agar aktif,” jelasnya.
Ia juga berharap pemerintah memiliki solusi bagi warga yang benar-benar tidak mampu ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Kedua warga yang tidak mampu harapan kami pemerintah bisa menggratiskan,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan persoalan yang dialami Rusmini merupakan kasus yang bersifat kasuistik. Menurutnya, saat itu status BPJS tidak dapat diaktifkan karena bertepatan dengan hari Sabtu.
“Itu kan kasuistik karena waktu itu hari Sabtu tidak bisa mengaktifkan BPJS itu akhirnya dimasukkan ke Mandiri umum, lha itu tunggakan 15 juta,” kata Doding.
Doding mengatakan pihaknya kemudian mencari alternatif penyelesaian apabila regulasi pemerintah belum memungkinkan memberikan bantuan keuangan secara langsung kepada Rusmini.
“tapi kami punya solusi kalau mungkin regulasi pemerintah belum bisa memberikan bantuan keuangan makanya kami mengindang baznas dan sanggup menutup,” ujarnya.
Bagi Rusmini, persoalan tersebut datang bersamaan dengan kehilangan suaminya.
Setelah sang suami meninggal, ia masih dihadapkan pada tagihan biaya perawatan sekitar Rp 15 juta yang tidak mampu ditanggung keluarga.
Upaya melalui DPRD Trenggalek dan Baznas kini ditempuh untuk mencari penyelesaian atas biaya perawatan tersebut.
