SUARA TRENGGALEK – PT Jwalita Energi (PT JET), pengelola SPBU di Kelurahan Surodakan, Trenggalek, mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 1,6 miliar ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek.
Meski telah mendapatkan restu dari pihak eksekutif, namun Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas Raperda penyertaan modal itu belum memberikan restu final.
Perusahaan pelat merah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Trenggalek ini disebut belum memenuhi setoran modal dasar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 8.
Pemkab baru menyetor modal dasar Rp 11,9 miliar dari kewajiban Rp 35 miliar, atau setara 34 persen. Sementara ketentuan minimal yang harus disetor adalah 51 persen atau Rp 17,8 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp 5,9 miliar.
Dispenser Usang Alasan Penyertaan Modal
Direktur PT JET Mardianto Harahap, menjelaskan bahwa usulan penyertaan modal sebesar Rp 1,6 miliar salah satunya untuk peremajaan dispenser SPBU yang sudah berusia 20 tahun lebih.
Dispenser berumur tua itu menurutnya jadi penyebab kerugian bahan bakar (losses) yang cukup signifikan, sehingga mengurangi pendapatan yang dapat disetorkan ke daerah.
“Losses dari Pertamax mencapai 20 ml per liter, Dexlite 30 ml, dan Bio Solar 10 ml. Kalau dihitung, kerugian total bisa mencapai Rp 300–500 juta per tahun,” ujar Mardianto.
Mardianto juga menerangkan dari dana Rp 1,6 miliar yang diajukan, sekitar Rp 1 miliar dibutuhkan untuk mengganti dispenser, dan sisanya menutup defisit belanja BBM yang melonjak dari Rp 648 juta menjadi Rp 655 juta.
“Memang ada defisit sekitar Rp 300 juta, ya kami usahakan secara internal. Karyawan sendiri punya perhatian besar terhadap perusahaan,” ucapnya.
Menurutnya, usaha SPBU ini tergolong padat modal, karena BBM harus tersedia untuk konsumen. Bahkan tidak seluruh barang langsung terjual, juga sebagian masih dalam pesanan. Sehingga keterbatasan modal membuat belanja BBM perlu disokong suntikan dana.
“Pemkab telah menyetujui penyertaan modal ini melalui Raperda. Karena pergantian dewan mungkin ditunda. Eksekutif sudah menyiapkan, tinggal DPRD menyetujui,” ujarnya.
Ketua DPRD Bilang Perlu, Tapi Tunggu Pansus
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyatakan bahwa pembahasan Ranperda Penyertaan Modal PT JET masih ditangani Panitia Khusus (Pansus) dan menunggu proses.
Ia berharap Pansus dapat menyelesaikan pembahasan sebelum Rancangan APBD 2026 disahkan. Karena hal tersebut akan menjadi penentu disetujuinya penyertaan modal untuk PT JET.
“Menurut kami berdasarkan naskah akademik PT JET, ya perlu untuk penyertaan modal. Jadi terlepas dari pembicaraan di luar yang kayaknya kurang maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia memaparkan jika berdasar pada naskah akademik itu ya perlu, karena memang sudah harus ada peremajaan alat.
Menurutnya, PT JET merupakan hasil pelimpahan dari Pemkab Trenggalek dan belum pernah diremajakan. Oleh karena itu, ia memberi sinyal positif untuk mendukung penyertaan modal Rp 1,6 miliar.
“Telaah secara filosofis, yuridis, sosiologis dan akademik itu perlu. Kami menunggu rekomendasi dari Pansus. Kalau saya pribadi, setelah diuji melalui kajian akademik, tidak masalah diberi suntikan modal,” tegasnya.
Pansus Soroti Kesehatan Keuangan PT JET
Ketua Pansus DPRD Trenggalek, Mugianto dari Partai Demokrat, mengaku belum yakin untuk menyetujui penyertaan modal. Ia menyoroti laporan keuangan PT JET yang dinilai belum sehat.
“Kalau omzet penjualan Rp 60,9 miliar dan margin keuntungan 3,7 persen, seharusnya pendapatan kotornya sekitar Rp 2,2 miliar. Tapi kenapa setoran ke PAD cuma Rp 124 juta, kami akan dalami ini,” tegasnya.
Mugianto juga mempertanyakan beban usaha sebesar Rp 1,7 miliar, yang menurutnya perlu ditelusuri untuk memastikan efisiensi pengelolaan perusahaan tersebut.
“Setelah tahu laporan keuangan, kelihatannya tidak sehat. Cara pengelolaan keuangan jadi tanda tanya besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan penyertaan modal sekitar Rp 1,6 miliar itu bisa membuat Break Even Point (BEP) makin lambat tercapai. Secara bisnis tidak untung, malah rugi terus.
“Kami harus hati-hati dalam menyetujui penyertaan modal ini,” pungkasnya.
Kabag Perekonomian Minta PT JET Lakukan Efisiensi
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Trenggalek, Rubianto menyarankan agar PT JET melakukan efisiensi, terutama pada biaya operasional. Dengan belanja BBM yang minim dan harga jual ditentukan pemerintah, menurutnya langkah efisiensi adalah solusi utama.
“Jika melihat modal yang diberikan hanya Rp 649 juta untuk belanja BBM, sebenarnya dengan fluktuasi harga BBM yang ditentukan pemerintah, angka itu kurang,” ucapnya.
Karena menurutnya harga jual diatur Pertamina, maka yang bisa dikendalikan BUMD adalah biaya operasional yang harus ditekan serendah-rendahnya.
Dirinya sebagai pembina juga rutin memberi saran untuk mengefisiensikan pengeluaran. Salah satunya menyangkut jumlah pegawai, agar tidak berlebihan.
“Ada 25 pekerja, itu bisa dievaluasi. Pekerjaan yang bisa dirangkap jangan ditambah pegawai. Efisiensi pemeliharaan gedung, alat dan mesin juga wajib dilakukan, agar beban operasional tidak terlalu tinggi,” jelasnya.
