SUARA TRENGGALEK – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menyuarakan penolakan terhadap dugaan politisasi pendidikan melalui penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku yang dinilai tidak relevan dan membebani sekolah.
Aksi unjuk rasa dilakukan GMNI Trenggalek, Senin (6/5/2025), dengan orasi dan pertunjukan teatrikal. Mereka memprotes pembelian dua jenis buku oleh sejumlah sekolah di Trenggalek, yaitu buku disiplin lalu lintas seharga Rp350 ribu dan buku anti-korupsi seharga Rp1,5 juta.
“Beberapa data yang kami kumpulkan menunjukkan adanya dugaan monopoli program di sektor pendidikan lewat dana BOS. Dua buku ini contohnya, dibeli dengan harga fantastis, padahal masih banyak kebutuhan mendesak lain di sekolah-sekolah,” kata Genta Aditya Pranayan, orator aksi.
Menurut Genta, pengadaan buku semacam itu menunjukkan adanya penyusupan program titipan ke sekolah yang tidak berdampak langsung terhadap kualitas belajar siswa.
“Dana BOS seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak siswa, seperti perbaikan sarana belajar atau buku penunjang kurikulum, bukan untuk proyek yang tidak prioritas,” tambahnya.
Selain pengadaan buku, Genta juga mengangkat isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan menurunnya kualitas pembelajaran, yang menurut mereka mencerminkan kelalaian pemerintah dalam menjamin hak dasar siswa.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menyatakan bahwa berdasarkan klarifikasi dengan Dinas Pendidikan, tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk membeli kedua buku tersebut.
“Setelah kami klarifikasi ke Disdikpora, tidak ada kewajiban membeli buku itu. Ini murni inisiatif sekolah,” ujar Sukarudin.
Meski begitu, ia menilai materi buku tentang disiplin lalu lintas dan anti-korupsi penting dikenalkan kepada siswa sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter.
“Pendidikan lalu lintas dan anti-korupsi penting diajarkan sejak dini. Ini investasi karakter untuk masa depan anak,” jelasnya.
DPRD, lanjut Sukarudin, akan terus mengawal penggunaan dana BOS agar sesuai dengan aturan dan tepat sasaran dalam mendukung mutu pendidikan di Trenggalek.
