Inti Berita:
• Pemkab Trenggalek menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di BBI Karangan untuk memperkuat sinergi program penanganan kemiskinan dari tingkat kabupaten hingga desa.
• Kepala Bapperida Trenggalek, Ratna Sulistyowati, menegaskan penanganan kemiskinan bertumpu pada tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menuntaskan kantong kemiskinan.
• Tingkat kemiskinan di Trenggalek tercatat terus turun hingga mencapai 10,29 persen, meski masih perlu diturunkan lagi untuk mengejar target RPJMD sebesar 9 persen dengan tantangan utama pada populasi lansia di atas 60 tahun.
SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dengan mendorong sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat desa.
Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar di Aula Balai Benih Ikan (BBI), Selasa (15/9/2026).
Rakor melibatkan OPD terkait, camat, hingga kepala desa. Pembahasan diarahkan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memetakan program penanggulangan kemiskinan agar berjalan lebih terpadu dari tingkat kabupaten hingga desa.
Kepala Bapperida Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati, mengatakan penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Penanganan kemiskinan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas saja, tapi ada lintas OPD yang semuanya bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Ratna, terdapat tiga strategi utama yang menjadi pijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Ketiganya yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Berbagai program kemudian diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Di antaranya dukungan pendidikan bagi masyarakat miskin, pemberdayaan dan peningkatan keterampilan agar keluarga mampu menambah pendapatan, serta memperluas akses terhadap jalan, rumah layak huni, layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi.
Agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, Bapperida juga melakukan tagging terhadap program dan kegiatan OPD yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut turut dipetakan.
Ratna menyebut angka kemiskinan di Trenggalek saat ini berada di angka 10,29 persen. Angka tersebut terus mengalami penurunan setiap tahun, namun masih lebih tinggi dibandingkan target RPJMD sebesar 9 persen.
Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah tingginya proporsi masyarakat miskin berusia di atas 60 tahun.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohammad Natanegera menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dari tingkat paling bawah hingga kabupaten.
Menurutnya, komunikasi tersebut diperlukan agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui dan ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Dengan sinergi lintas sektor tersebut, penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak hanya berfokus pada angka, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat keluarga dan desa,” pungkasnya.
