Inti Berita:
• KUA-PPAS 2027 Kabupaten Trenggalek telah disepakati dengan proyeksi belanja sekitar Rp1,767 triliun dan pendapatan sekitar Rp1,750 triliun.
• Selisih sekitar Rp16 miliar akan ditutup melalui pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya.
• Dalam proyeksi sementara, belanja infrastruktur ditargetkan berada di kisaran 27 persen, sementara pembayaran utang daerah pada 2027 diproyeksikan sekitar Rp11 miliar.
SUARA TRENGGALEK – Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027 disepakati dalam rapat paripurna DPRD Trenggalek, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi dan dihadiri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin serta dari berbagai tamu undangan.
Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan kesepakatan tersebut menjadi dasar awal penyusunan APBD 2027.
Namun, angka yang disepakati masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan.
“Karena ini masih sementara jadi penghitungannya ya belum final,” imbuhnya.
Belanja Diproyeksikan Rp1,767 Triliun
Doding menjelaskan, dalam KUA-PPAS sementara tersebut, belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp 1,767 triliun, tepatnya Rp 1 triliun 767 miliar 400 juta.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp 150 miliar hingga Rp 160 miliar dibandingkan APBD 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya anggaran transfer dari pemerintah pusat.
“Kita berharap masih ada anggaran-anggaran yang dari pusat,” ujarnya.
Menurut Doding, pendapatan daerah diproyeksikan berada di kisaran Rp 1,750 triliun.
Dengan demikian terdapat selisih sekitar Rp 16 miliar yang kemudian ditutup melalui pembiayaan dari sisa anggaran tahun sebelumnya atau SILPA.
“Kalau dibandingkan tahun 2026 ini ada penurunan sekitar 150 sampai 160 miliar ya. Jadi, memang anggaran transfer dari pusat ya berkurang,” katanya.
Ia juga menerangkan untuk pendapatan itu di angka 1 triliun 750 miliar sehingga ada selisih sekitar 16 miliar. Tapi itu ditutup dari SILPA, sisa tahun sebelumnya.
Defisit Rp16 Miliar Ditutup SILPA
Doding menyebut proyeksi defisit APBD 2027 sekitar Rp 16 miliar. Defisit tersebut akan ditutup menggunakan pembiayaan dari tahun sebelumnya.
“Ya, 16 miliar kan gitu. Defisitnya tapi ditutup dengan pembiayaan yang tahun kemarin,” jelasnya.
Untuk pembayaran utang daerah, pada 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp11 miliar.
“Jadi, kita karena kecil untuk utang itu kita proyeksikan bayar utang itu cuma 11 miliar. Kalau yang tahun ini kan terakhir yang 57 miliar ini terakhir tahun ini,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah mulai mencadangkan anggaran untuk kebutuhan Pilkada 2029 sebesar Rp20 miliar pada 2027.
“Tapi kita ada pengeluaran lagi dana cadangan pilkada yang sudah mulai kita cadangkan mulai tahun 2027 sekitar 20 miliar,” kata Doding.
Efisiensi Anggaran Terus Didorong
Doding menegaskan efisiensi anggaran tetap menjadi salah satu strategi dalam penyusunan APBD 2027. Menurutnya, efisiensi dilakukan agar defisit dapat ditekan dan ruang fiskal untuk belanja publik tetap tersedia.
“Iya, makanya kita cuma defisitnya 16 miliar itu karena kita efisiensi maksimal. Semuanya kita efisiensi,” tegasnya.
Doding menyebut belanja infrastruktur dalam proyeksi sementara berada di kisaran 27 persen. Sementara belanja pegawai diupayakan dapat mencapai sekitar 40 persen.
“Untuk mandatory spending akhirnya akan kita pepet terus itu ya dengan efisiensi-efisiensi itu akhirnya untuk infrastruktur itu di angka sekitar 27 persen, itu kurang dikit lah kurang dikit,” katanya.
“Persen 27 persen untuk pegawai mudah-mudahan bisa 40 persen,” imbuhnya.
Belanja Pegawai Diperketat
Menurut Doding, pengetatan belanja pegawai dilakukan dengan membuat perhitungan anggaran semakin presisi.
“Ya, kita pengetatan-pengetatan anggaran pegawai itu jadi crash, ada crash itu kita mepetkan jadi perhitungannya semakin presisi,” ujarnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sebelumnya, ketika pada akhir tahun masih terdapat sisa anggaran belanja pegawai cukup besar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau dulu misalkan di akhir tahun itu masih ada sisa untuk belanja pegawai sekitar 100 miliar itu di OPD, tapi sekarang sudah sangat presisi. Sekarang hanya sisa setengah persen untuk cadangannya belanja pegawai itu,” jelas Doding.
Menurutnya, pengetatan tersebut dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal.
“Jadi, sudah kita pepetkan karena kita tuntut untuk presisi. Jadi, nanti uang yang kita anggarkan ini akan habis di akhir tahun untuk belanja pegawainya,” katanya.
Belanja Operasi Dialihkan ke Infrastruktur
Doding juga menyebut sejumlah belanja operasi akan diefisienkan dan dialihkan untuk mendukung belanja infrastruktur.
Termasuk di antaranya pengadaan kendaraan dan laptop yang dinilai dapat ditekan.
“Ya, itu untuk operasi belanja operasi ya. Belanja operasi nanti kita, kemarin kan di infrastruktur hanya berapa persen sekarang sudah mencapai 27 persen. Nah, di situ dari laptop itu kita pindah ke belanja infrastruktur,” pungkasnya.
