SUARA TRENGGALEK – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Trenggalek masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan.
Pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera pataka secara simbolis oleh Ketua DPW PKDI Jawa Timur kepada Ketua DPC PKDI Trenggalek.
Ketua DPC PKDI Trenggalek, Puryono kepada awak media menyampaikan bahwa kepengurusan baru akan mengedepankan semangat persaudaraan sesuai dengan ruh organisasi.
“Saya lebih mengedepankan persaudaraan karena ini Persaudaraan Kepala Desa Indonesia. Di organisasi yang baru ini, satu jiwa, satu rasa, satu korsa itu akan lebih diutamakan,” ujarnya, Senin (16/2/2026).
Selain memperkuat solidaritas antar kepala desa, Puryono juga menerangkan pihaknya juga berkomitmen mendampingi desa agar semakin maju dan berkembang.
“Program kami adalah mendampingi desa supaya desa lebih baik dan lebih maju ke depan,” tambahnya.
Terkait isu perpanjangan masa jabatan kepala desa selama dua tahun yang sempat disinggung dalam sambutan, Puryono menyebut hal tersebut hanya guyonan untuk mencairkan suasana.
“Itu hanya selingan dalam pidato agar suasana lebih cair,” jelasnya.
Pengukuhan DPC PKDI Trenggalek
Sementara itu, Ketua DPW PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi mengatakan pengukuhan DPC PKDI Trenggalek merupakan bagian dari rangkaian pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Ini bagian dari sekian DPC PKDI yang kita kukuhkan. Alhamdulillah hampir selesai, tinggal Pacitan saja,” katanya.
Ia menegaskan bahwa PKDI ini merupakan organisasi sosial yang tidak memiliki afiliasi politik.
“PKDI itu murni organisasi sosial, tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau ada teman-teman berkomunikasi dengan partai politik, itu urusan pribadi masing-masing. Namun PKDI ingin mengembalikan marwah desa lewat organisasi persaudaraan,” tegasnya.
Menurutnya, PKDI juga berkomitmen tegak lurus mendukung pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
“Kita menganggap pemerintah adalah orang tua kita. Kita punya kewajiban membantu program dan visi untuk kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini harus hadir dan memiliki nilai manfaat,” ujarnya.
Syaifullah juga menyebut PKDI Jawa Timur telah beberapa kali melakukan aksi sosial, di antaranya membantu korban bencana di Sumatera Utara dan Aceh Tamiang dengan mengirimkan dua truk bantuan sembako.
Selain itu, PKDI Jatim juga menggalang iuran kepala desa se-Jawa Timur hingga terkumpul Rp 250 juta untuk membantu korban bencana di sejumlah daerah, seperti Lumajang, Pemalang, Purbalingga dan Cilacap.
Terkait keberadaan Asosiasi Kepala Desa (AKD), Syaifullah menjelaskan bahwa PKDI lahir dari semangat penyatuan organisasi agar tidak terpecah-pecah.
“Kita ingin melebur menjadi satu saja. Banyak teman-teman dari AKD bergabung ke PKDI, sehingga secara otomatis AKD dengan sendirinya tidak aktif lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan ke depan bagi desa, termasuk terkait berkurangnya pagu Dana Desa (DD), harus dijawab dengan kemandirian dan inovasi.
“Meski Dana Desa berkurang, kita harus tetap semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tetap membangun desa,” ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat koordinasi dan menyerap aspirasi, PKDI berencana menggelar pertemuan rutin setiap dua bulan melalui agenda “ngopi bareng” untuk membahas persoalan dan kebutuhan desa.
Dengan kepengurusan baru ini, dirinya berharap DPC PKDI Trenggalek diharapkan mampu memperkuat solidaritas kepala desa sekaligus berkontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
