Inti Berita:
• Pemprov Jatim menunjuk Kabupaten Trenggalek sebagai pusat sentra genteng terbesar sekaligus lokasi launching program Gentengisasi nasional (dukungan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo) yang dijadwalkan pada 3 Desember 2026.
• Disperinaker Trenggalek mendampingi 12 IKM genteng lokal dalam pengujian mutu mekanik dan proses sertifikasi SNI bekerja sama dengan Balai Uji Keramik Bandung dan Balai Pelayanan Jasa Industri Surabaya demi memenuhi standar Peraturan Menteri PKP.
SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersiap menyambut peluang besar dari program strategis nasional 3 Juta Rumah dan “Gentengisasi” yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui Disperinaker, Pemkab Trenggalek menyiapkan industri kecil dan menengah (IKM) genteng agar bisa memasok kebutuhan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat.
Ada 12 IKM yang diusulkan untuk mengikuti uji mutu melalui anggaran APBD, hasilnya ada delapan sampel genteng dari IKM yang telah dinyatakan layak secara mekanik.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek, Christina Ambarwati mengatakan penguatan industri genteng menjadi peluang untuk menghidupkan kembali sektor yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan aktivitas produksi.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui program 3 juta rumah dan gentengisasi menunjuk sejumlah provinsi, termasuk Jawa Timur.
Trenggalek menjadi salah satu daerah yang disiapkan karena dikenal sebagai sentra produksi genteng terbesar di Jawa Timur.
Christina menyebut, jumlah produsen genteng di Trenggalek yang sebelumnya sekitar seribu kini diperkirakan tinggal 400-an yang masih beroperasi.
“Selama ini industri genteng mulai lesu. Dari sekitar seribuan produsen, tinggal 400-an yang operasional. Mereka menyambut baik program gentengisasi yang digagas pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjuk Trenggalek untuk mewakili peluncuran program gentengisasi yang direncanakan berlangsung pada 3 Desember 2026.
12 IKM Diusulkan Mengikuti Uji Mutu
Christina menjelaskan, genteng yang digunakan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk program perbaikan rumah tidak layak huni dan kegiatan sejenis, harus memenuhi persyaratan mutu atau keandalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Pemkab Trenggalek mengusulkan 12 IKM untuk mengikuti proses pengujian mutu menggunakan anggaran APBD.
Dari jumlah tersebut, delapan sampel telah selesai diuji dan dinyatakan layak secara mekanik, sedangkan empat sampel lainnya masih menyusul.
“Proses pendampingan juga melibatkan Balai Besar Keramik Bandung dan Balai Pelayanan Jasa Industri Surabaya,” ungkapnya.
Tim dijadwalkan bekerja di Trenggalek selama empat hari untuk membantu IKM mengevaluasi produk dan memperbaiki aspek yang diperlukan agar berpeluang memenuhi standar mutu, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI).
Christina mengatakan, hasil survei dan evaluasi dijadwalkan serta dipaparkan kepada pelaku IKM serta pemangku kepentingan pada Kamis.
Dari proses tersebut, pelaku usaha diharapkan memperoleh gambaran mengenai aspek yang perlu diperbaiki untuk memenuhi persyaratan mutu.
“Selain pengujian, pemda juga berencana mendorong pembentukan asosiasi industri genteng guna memudahkan koordinasi dan pemasaran produk,” ujarnya.
Kebutuhan Genteng Diperkirakan Meningkat
Christina menilai program pemerintah pusat dapat menjadi peluang bagi IKM genteng Trenggalek untuk meningkatkan produktivitas, terutama karena selama ini industri tersebut menghadapi masa sepi pesanan pada semester pertama.
Menurutnya, aktivitas proyek seperti rehabilitasi sekolah, puskesmas, dan kegiatan pembangunan lainnya cenderung meningkat pada semester kedua.
“Kondisi tersebut membuat produsen genteng menghadapi masa paceklik pada awal tahun, ditambah pengaruh musim hujan,” kata Christina.
Melalui program BSPS yang diharapkan dimulai lebih awal, kebutuhan genteng untuk pembangunan atau perbaikan rumah diharapkan dapat membantu mengisi masa sepi pesanan tersebut.
Pihaknya juga menyebut kebutuhan program perumahan di Jawa Timur pada 2026 mencapai sekitar 36.000 rumah.
Jika setiap rumah membutuhkan kurang lebih 300 keping genteng, kebutuhan totalnya diperkirakan mencapai 10,8 juta keping.
Untuk tahun berikutnya, ia memperkirakan kebutuhan dapat mencapai sekitar 40.000 rumah atau setara 12 juta keping genteng dengan asumsi kebutuhan 300 keping per rumah.
“Harapannya, kebijakan yang diambil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa gayung bersambut dengan ketersediaan genteng yang berjuta-juta di Trenggalek,” ujarnya.
Ia berharap dukungan pemerintah melalui pembukaan akses pasar, pendampingan uji mutu, dan pelaksanaan program perumahan dapat membantu IKM meningkatkan produksi sekaligus memperluas pemasaran.
Menurut Christina, produk yang telah memenuhi persyaratan mutu juga berpotensi memiliki nilai jual berbeda dibandingkan produk yang belum menjalani pengujian.
“Karena itu, penguatan kualitas dinilai penting agar industri genteng Trenggalek mampu memanfaatkan peluang dari program perumahan pemerintah,” pungkasnya.
