Inti Berita:
• BGN bakal memutus kerja sama (cut off) yayasan yang meminta potongan dana Rp1.500–Rp2.000 per porsi kepada mitra dapur SPPG tanpa memberikan kontribusi operasional.
• Pungutan liar tersebut dinilai menurunkan kualitas gizi dan porsi makanan, sehingga BGN melakukan pembaruan PKS secara menyeluruh.
• Skema insentif diubah menjadi Rp2.000 per porsi, disertai penataan jam kerja kepala dapur serta penyediaan kanal aduan untuk memperketat pengawasan program MBG.
SUARA TRENGGALEK – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memutus kerja sama dengan yayasan yang dinilai tidak memiliki kontribusi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi justru meminta setoran atau potongan kepada mitra.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, pihaknya menemukan persoalan hubungan antara mitra dan yayasan.
Dalam beberapa kasus, mitra yang telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru diminta memberikan setoran oleh yayasan yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan program.
“Pada praktiknya ini kami menemukan satu fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia membangun dapurnya, keluar biaya. Yayasan itu kemudian tidak nyambung sama mitranya,” ujar Mas Dar dalam Peresmian
SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).
Menurutnya, BGN mendapat laporan adanya mitra yang diminta memberikan potongan antara Rp1.500 hingga Rp2.000 per porsi karena persoalan hubungan dengan yayasan.
Mas Dar menilai potongan tersebut berpotensi berdampak pada kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Sebab, berkurangnya anggaran yang diterima mitra dapat berpengaruh terhadap komponen menu.
“Ada mitra, dia dipotong 1.500, ada yang dipotong 2.000, bayangkan! yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” jelas Mas Dar.
Karena itu, BGN akan melakukan pembenahan terhadap tata kelola kerja sama antara mitra, yayasan, dan SPPG. Yayasan yang tidak memiliki kontribusi dalam pelaksanaan MBG tetapi hanya meminta setoran akan ditindak tegas.
“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak membina, tidak ikut repot, tidak modal, tidak membina, tidak ikut… tidak ikut sibuk, tidak mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita… kita cut off namanya, akan kita amputasi semua,” tegasnya.
Sebagai bagian dari pembenahan, BGN menyiapkan mekanisme baru melalui pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra dan dapur SPPG.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghilangkan potongan yang tidak diperlukan sekaligus memastikan yayasan yang menaungi SPPG benar-benar memiliki peran dalam penyelenggaraan program.
Selain memperbarui PKS, BGN juga melakukan sejumlah penyesuaian lain dalam tata kelola MBG. Di antaranya mengatur ulang skema insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi.
BGN juga memperjelas jam kerja kepala dapur serta menyediakan sejumlah kanal untuk menyampaikan aduan dan laporan terkait pelaksanaan program.
Mas Dar mengatakan, berbagai pembenahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan sejak program MBG berjalan.
Evaluasi di lapangan digunakan untuk memperbaiki mekanisme yang belum optimal sekaligus memperkuat hal-hal yang sudah berjalan baik.
“Yang baik kita tambah baik, yang jelek kita perbaiki jadi tambah baik, dan kita terus kita perbaiki, insya Allah,” ujarnya.
Ia meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar proses pembenahan tata kelola MBG dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, perbaikan tersebut penting agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
“Saya mohon dukungan Bapak, Ibu semua, kita menuju MBG yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya,” tutupnya.
