OPINI

Metode Pemenangan Pilkades Berbasis Edukasi Politik

×

Metode Pemenangan Pilkades Berbasis Edukasi Politik

Sebarkan artikel ini
Pilkades
NURANI SOYOMUKTI, pendiri INDEK (Institute untuk Demokrasi dan Keberdesaan), bakal calon kepala desa pada Pilkades Serentak Kabupaten Trenggalek.
Oleh: Nurani Soyomukti
NURANI SOYOMUKTI, pendiri INDEK (Institute untuk Demokrasi dan Keberdesaan), bakal calon kepala desa pada Pilkades Serentak Kabupaten Trenggalek.

SUARA TRENGGALEK – Metode pemenangan Pilkades yang selama ini dilakukan oleh para calon dan tim atau pendukungnya tampaknya kurang edukatif dan bahkan cenderung merusak demokrasi.

Hal ini berdampak pada tradisi dan budaya berdemokrasi yang kualitasnya masih tetap rendah, didominasi oleh pendekatan transaksional, klaim politik, dan pola pengorganisiran yang kadang juga memicu konflik dan disitegrasi sosial (perpecahan).

Penggalangan dukungan dan upaya mencari suara yang dilakukan tidak disertai dengan penguasaan visi-misi baik oleh calon sendiri maupun para tim dan pendukung ketika mereka mencari suara (pemilih).

Bentuk yang paling parah yang tak jarang dijumpai adalah begini: Calon kepala desa minta tolong pada orang untuk mencari suara, dan modalnya adalah iming-iming jumlah isi amplop.

Sehingga yang dilakukan kader, tim, atau pendukung adalah menemui orang dengan pesan komunikasi seperti ini: Ayo ikut aku milih calonku, nanti akan dikasih amplop seratus ribu. Mau ya? Sini tak catat!

Praktiknya, tim atau kader hanya bertugas untuk dua hal. Pertama, mencatat orang-orang yang nantinya diharapkan akan memilih calonnya. Kedua, membagi amplop.

Partisipasi politik warga, terutama para aktor, kader, tim, hanyalah di situ. Sedangkan calon juga ada yang keliling mencari dukungan dengan berbasis politik gratifikasi (menyenangkan orang dengan tutur sapa, kehadiran yang intens).

Jika ada perbincangan tidak berbasis pada visi-misi yang tajam, dengan dialog tentang masalah-masalah apa yang ada di desa dan bagaimana cara mebangun desa ke depannya.

Ada juga yang masuk dari rumah ke rumah (‘door to door’), tapi obrolan hanya terlalu didomasi permintaan doa dan restu. Upaya untuk sebanyak mungkin masuk dari rumah ke rumah warga ini harus diakui banyak meningkatkan kedekatan dan simpati. Warga yang didatangi merasa dihargai karena didatangi langsung.

Tentunya, jika kedatangan dan pertemuan dengan warga ini didorong ke dialog dan perbincangan yang edukatif, menarik secara penyampaian dan kaya isi, maka akan terjadi proses pendidikan politik yang baik.

Apalagi calon juga mau mengundang warga dalam sebuah perbincangan publik tentang pembangunan desanya seintensif mungkin.

Tentu akan menghasilkan proses pendidikan politik yang luar biasa lewat proses Pilkades karena calon bukan hanya sbagai sosok yang hanya ingin menang, tapi juga sosok pendidik masyarakatdan ini adalah karakter pemimpin desa yang sangat diharapkan.

Dengan mendatangi langsung warga, bakal calon (dan nantinya calon) akan lebih mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Karena hal itu menunjukkan ‘kejentelan’, keterbukaan, dan betapa seorang calon pemimpin tidak terbebani untuk menemui warganya.

Beban yang muncul biasanya karena ketidakmampuan bekomunikasi dan kurangnya ilmu yang membuat calon tidak percaya diri bertemu warga. Bagi petahana, yang merasa elektabilitasnya turun dan citranya di masyarakat memburuk, terjun ke masyarakat merupakan hal yang memberatkan.

Perasaan takut dikritik, diolok-olok, atau mendapatkan perasaan tidak menyenangkan lainnya. Juga calon yang punya hutang atau tanggungan material, juga akan membuat mereka terbebani ketika bertemu orang.

Itulah yang menghalangi pikiran terbuka dan gerak yang leluasa!

Seorang pemimpin memang harus punya pikiran dan nyali terbuka. Selain itu, seorang pemimpin jangan sampai terbebani dengan hal-hal yang menghambatnya untuk berdialog dengan masyarakat. Kalau seorang pemimpin punya beban, maka ia tak layak jadi pemimpin.

Seorang pemimpin harus berpikiran luas! Pikiran yang baik dan maju, yang ada di kepala pemimpin itulah yang akan memajukan desa setelah disampaikan pada rakyatnya kemudian bersama rakyat mencapai tujuannya!

KETERBUKAAN INFORMASI

Keterbukaan informasi dalam proses Plkades juga bisa dilakukan calon dengan cara membuat media sosial. Calon bisa menyampaikan visi-misinya, ‘track record’-nya, bisa menebar citra positif, dan terlebih lagi adalah pendidikan politik pada warga.

Proses pendidikan politik dari calon akan membuat masyarakat semakin cerdas dan terbuka pikirannya karena mendapatkan informasi dan wawasan.

Jika ada calon kepala desa yang mau dan mampu menggunakan media dan melakukan pertemuan dengan warga untuk melakukan pencerdasan dan penyadaran, tentu ia punya nilai plus.

Ada dua nilai baik yang ia berikan. Pertama, ia berkontribusi bagi investasi membangun demokrasi dan politik yang sehat.

Dengan melakukan penyebaran informasi dan wawasan pada warga yang ditemuinya atau yang melihat postingan media sosialnya, ia punya sumbangan untuk penyadaran pada warga tentang kehidupan demokrasi dan politik yang baik.

Kedua, hal itu juga akan membantunya mendapatkan citra baik, simpati, yang bisa didorong ke arah dukungan dan preferensi politik (rasa suka warga terhadap seorang calon).

Proses edukasi hanya bisa dilakukan oleh sosok yang punya pengetahuan, wawasan, dan ilmu yang cukup.

Dengan menyebarkan wawasan lewat proses komunikasi yang bisa diterima dan menimbulkan rasa puas warga yang butuh pengetahuan dan wawasan tentang desa, maka secara otomatis calon yang melakukan itu juga akan dianggap kompeten dan mampu.

Kepercayaan warga pada calon yang dianggap kompeten dan mampu juga akan menghasilkan perilaku politik yang baik. Di sini apatisme berkurang dan bahkan bisa hilang.

Berbeda dengan sebuah proses Pilkades di mana para calon yang bertarung sama sekali tidak menunjukkan ilmu dan wawasan tetang Desa (pemerintahan, hukum, politik, budaya, kemasyarakatan), yang membuat warga calon pemilih tidak yakin akan kemampuan para calon.

Situasi kitidakpercayaan pada kompetensi para calon akan berdampak buruk. Ketidakpuasan pada kualitas calon akan membuat warga malas memilih mereka.

Sementara itu, calon akan berusaha membuat bagaimana warga (calon pemilih) menyukai mereka. Salah satu caranya adalah dengan politik gratifikasi atau membuat mereka puas dengan pemberian materi, jasa, dan hiburan.

Modal utama calon dengan kompetensi yang rendah adalah duit untuk menyuap warga dan jaringan tradisional dengan pengembangan cara berpikir irasional dalam politik.

Rendahnya wawasan dan kesadaran politik warga tidak akan berubah dan tak akan dirubah oleh para calon yang inkompeten dan tak melakukan edukasi dan penyadaran politik.

Situasi warga yang kurang wawasan dan berada dalam situasi ketidakmengertian terhadap seluk-beluk desa dimanfaatkan para calon bermodal duit banyak dengan cara menyogok mereka dengan pemberian barang, jasa, dan hiburan. Proses pendidikan dan penyadaran tidak hadir.

Pada hal proses memintarkan warga, mencerahkan pikiran warga, dan penyadaran politik warga akan membuat keberdayaan politik warga meningkat.

Meningkatnya keberdayaan politik warga yang menghasilkan partisipasi aktif dan kemampuan bersuara akan memunculkan kekuatan warga untuk mengontrol para pejabatnya, termasuk nantinya kades terpilih.

Kalau masyarakat cerdas, pintar semua, maka tidak akan dibodohi, malah justru akan menjadi kekuatan kontrol terhadap pemerintah dan sekaligus kekuatan partisipatif untuk membangun.

KEDEKATAN PEMIMPIN DENGAN RAKYAT

Membawa tema kepemimpinan, Keterbukaan Informasi Publik, dan berbagai topik kemasyarakatan lewat diskusi dan dialog langsung dari rumah ke rumah ini bisa menjadi pilihan bagi para calon yang inggin mendidik masyarakat.

Calon tak boleh ada beban untuk tiap hari mendatangi orang dan forum-forum warga. Apalagi bagi calon yang punya pengalaman yang panjang untuk mengorganisir di organisasi dan komunitas.

Metode terjun langsung ke masyarakat merupakan hal yang paling tepat. Dan ini adalah metode yang paling disarankan bagi mereka yang maju di kepala desa jika ingin menang sekaligus berproses dengan baik dan benar.

Warga yang didatangi langsung ke rumahnya merasa dihargai. Dan memang, mengajak orang bertemu langsung itu terasa seperti ada kesetaraan dan kebersamaan yang nyata.

Apalagi bagi warga yang biasanya datang ke balai desa untuk ngurus-ngurus atau bertanya sesuatu, yang kadang diterima dengan kurang ramah atau kurang membuat mereka puas, justru kali ini merka merasa dihargai dan dibutuhkan.

Meski warga sadar bahwa calon yang datang ini punya kepentingan mendapatkan restu, dukungan, dan nantinya suara, bagi mereka hal itu sudah dianggap bukan masalah. Justru mereka merasa berharga karena merasa dibutuhkan.

Apalagi mereka yang punya pengalaman pernah datang ke balai desa untuk suatu kebutuhan tetapi justru merasa tidak dihargai, perasaan berharga didatangi tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan desa itu adalah sesuatu banget.

Dengan masuk rumah warga, terjadi perjumpaan dan obrolan, dialog. Bukan sekedar secara formal mohon doa restu, tetapi juga obrolan-obrolan ikutan yang memungkinkan warga yang didatangi bicara, curhat, berpendapat, atau bicara sesuai kepentingan dan kemampuan mereka.

Lalu calon menanggapi, merespon, dan dari sinilah calon yang punya pemikiran yang perlu disampaikan punya kesempatan bertemu langsung.

Di situ, antara calon dan warga bertemu langsung. Ini adalah pengalaman psikologis yang penting, menjembatani kekosongan demokrasi perwakilan yang kadang antara yang diwakili dan mewakili tak pernah bertemu.

Calon datang sendiri, tidak diwakili tim atau kader. Mereka para calon yang biasanya mengharapkan suara dan dukungan dengan bantuan kaderdan percaya sepenuhnya pada kaderbiasanya akan mengalami kerugian elektoral.

Jadi kalau disimpulkan, metode terjun langsung untuk melakukan edukasi politik dan penyadaran ini bisa secara nyata mampu meningkatkan elektabilitas.

Ia adalah cara murni dan berkualitas tinggi, upaya untuk memenangkan pertarungan Pilkades bukanlah pada suatu yang dibuat-buat dan bukan dengan cara menyogok warga semata yang dampaknya buruk bagi kualitas masyarakat.

Tapi memang harus dilakukan natural, yang berakar pada kepribadian, pikiran, mentalitas kepemimpinan yang memang sudah siap bahkan sebelum ia jadi kepala desa.

Pemimpin harus sering datang ke rumah warga untuk menyampaikan informasi. Nantinya, kepala desa memang harus sering datang ke warganya, menyampaikan informasi karena itu tugasnya sebagaimana amanat undang-undang.

Sedangkan rakyat juga punya hak informasi untuk dipenuhi Negara, dalam hal ini Negara desa yang dipimpin oleh kepala desanya!

Calon yang menggunakan metode tersebut bahkan bisa dikatakan sudah memulai kepemimpinan bahkan saat ia mulai berkontestasi.

Bukan suatu yang dibuat-buat, tapi memang berdasar pada keyakinan dan ukuran tentang bagaimana pemimpin yang ideal: Cerdas dan punya ilmu, mau menyampaikan pengetahuan untuk mendidik masyarakat, dan dengan pengetahuan bersama dan sama-sama tahu atau tahu sama-sama, maka pembangunan dan kemajuan desa akan dikendalikan bersama. Tidak akan ada elitisme yang memisahkan pemerintah dengan rakyatnya.

Di sinilah konsep kepemimpinan manuggaling kawula-gusti. Ketika sudah menyatu, tahu sama-sama dan sama-sama tahu, tidak ada manipulasi dan main sembunyi-sembunyi! Akhirnya potensinya besar untuk hilang budaya korupsi dan gratifikasi!***

Gus iqdam
OPINI

Mbak Suci, Gus Iqdam dan Dana Hibah Anggaran Negara, Suara Dapur TKW yang Mengguncang Blitar

Haris Yudhianto
Dosen Tetap STKIP PGRI Trenggalek | apa.katadata@gmail.com
Jalan Supriyadi No. 22, Trenggalek 66319

Gara-gara Hibah, Suara dari Taiwan Panas di Blitar

Yang ribut di Blitar, yang bersuara dari Taiwan. Itulah Mbak Suci. Pekerja migran asal Tulungagung ini membuat Blitar gaduh tanpa menginjakkan kaki di sana.

Mulanya sederhana. Sekitar 21 Oktober 2026, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah membuka rencana: pemerintah mendukung wisata religi di kompleks Majelis Sabilu Taubah, milik Gus Iqdam. Sabilu Taubah meminta hibah APBD 2027 sebesar Rp4,7 miliar.

Banggar DPRD memangkasnya jadi Rp2,3 miliar. Ke Pemprov Jatim diajukan Rp25 miliar. Wabup bilang sudah disetujui, tapi angkanya belum dibuka.

Mbak Suci bereaksi di media sosial. Intinya: ulama yang sering berpesan jangan terlalu cinta dunia, kok menerima uang negara sebesar itu? Akhirny DPRD Blitar membatalkannya Sampai di sini, kritiknya sah. Uang hibah itu uang rakyat.

Masalah mulai ketika kritik itu melebar. Mbak Suci memakai julukan “Gus Ompreng” dan menyerempet keluarga Gus Iqdam. Di sini kritik berubah jadi olok-olok.

Gus Iqdam menjawab: itu baru usulan pemerintah, belum ada realisasi, dan bangunan majelis berdiri dari sumbangan jamaah di atas tanah wakaf, bukan uang negara. Beliau tidak keberatan dikritik, tapi menyesalkan serangan ke lembaga, jamaah, dan keluarga.

Komentar netizen terbelah. Di lapangan, ormas Bledug Kelud, mengumpulkan lebih dari 100 orang yang mengaku santri Sabilu Taubah, dan menyatakan punya “cara sendiri” yang belum dibuka ke publik. Media online Bacaini bahkan mencatat hampir 90 persen komentar tentang Gus Iqdam bernada negatif.

Jadi di Blitar ada tiga yang bertengkar: TKW di Taiwan, ulama muda dengan jamaah besar, dan pejabat yang memegang anggaran. Padahal ada yang lupa ditanya: apakah hibah itu pantas?
Pertanyaan itu yang mau saya jawab. Dengan kepala dingin.

Kenapa Mbak Suci Layak Didengar

Pertama, Mbak Suci bukan siapa-siapa yang bicara atas nama dirinya. Ia mewakili jutaan orang yang tak pernah diundang rapat anggaran. Dalam pandangan saya, bukan soal setuju atau tidak dengan cara bicaranya. Soalnya: kenapa baru ribut setelah viral?

Kedua, pekerja migran itu penyumbang devisa yang jarang dihitung. Menurut Disnakertrans Tulungagung (2023), kiriman uang PMI asal kabupaten itu sekitar Rp2 triliun per tahun, dari 19 ribu PMI terdaftar.

Setiap tahun 6.000 orang lagi berangkat. Angka itu jauh melampaui hibah Rp2,3 miliar. Pantas kalau mereka merasa berhak ikut bertanya ke mana uang daerah pergi.

Ketiga, jarak membuat orang berani. Seorang petani di Dongko bilang kepada saya, ia takut bersuara karena khawatir bantuannya dicoret. Mbak Suci tidak punya beban itu. Orang yang tidak bergantung pada pejabat, biasanya lebih bebas jujur.

Kenapa Cara Mbak Suci Bermasalah

Kritik yang benar bisa mati karena cara yang salah. Ini tiga alasannya.

Satu, menyerang pribadi dan keluarga itu bukan kritik. Hibah itu soal kebijakan. Julukan “Gus Ompreng” tidak menambah satu data pun.

Ia hanya menambah musuh. Pemilik warung di Trenggalek, Mbak Semi, bilang ke saya, “Isinya saya setuju, Pak. Tapi caranya kok kasar.” Di Jawa Timur, unggah-ungguh itu penting. Pesan bagus ditolak bukan karena salah, tapi karena menyakiti telinga orang tua kita.

Dua, mengkritik ulama tidak sama dengan menghina pesantren. Gus Iqdam punya jamaah yang sangat besar, dan mereka tersinggung. Wajar. Ketika sasaran kritik bergeser dari kebijakan ke orangnya, pembelaan pun berubah jadi serangan balik.

Tiga, viral itu pedang bermata dua. Sekali jadi sorotan, banyak yang mendekat, ada yang mau menjadikannya bintang, ada yang mau memakainya sebagai senjata politik. Suara yang tulus bisa berubah jadi alat.

Berani itu bagus. Berani tanpa adab itu seperti pisau tanpa sarung. Melukai siapa saja, termasuk pemegangnya.

Pejabat Juga Harus Menjawab, Bukan Mengancam

Sisi lain juga perlu dikritik. Kalau ada rencana hibah miliaran untuk sebuah lembaga keagamaan, yang pertama harus menjelaskan adalah pejabat yang mengusulkan, bukan ulama dan bukan TKW.

Wabup perlu terbuka: apa dasar hukumnya, siapa penerimanya, apa kriterianya, dan mengapa nilainya Rp4,7 miliar lalu jadi Rp2,3 miliar. Apalagi usulan Rp25 miliar ke provinsi: berapa yang akhirnya disetujui?

Pengamat Imam Fauzi mengingatkan Wabup “tidak boleh antikritik”, sekaligus bahwa kritik harus berbasis data dan tidak boleh jadi fitnah. Saya setuju dua-duanya. Kritik adalah vitamin.

Pejabat yang alergi kritik itu seperti badan yang alergi vitamin. Data harus dijawab dengan data, bukan dengan ormas yang mengancam atau pasal karet UU ITE.

Suara Warung: Boleh Keras, Jangan Kasar

Di warung Mbak Semi, saya mendengar obrolan yang jauh lebih sejuk daripada kolom komentar:
“Saya setuju sama Mbak Suci, Mbak. Tapi saya juga tidak enak sama Pak Kiai.”

“Iya, Kang. Mungkin dua-duanya ada benarnya. Yang salah itu jaraknya, tidak pernah duduk satu meja.”

Itulah demokrasi warung. Semua boleh bicara, tapi tidak sambil membanting gelas. Boleh keras, jangan kasar.

Harga yang Dibayar

Dampak baiknya, publik jadi bertanya soal hibah. Pejabat jadi lebih hati-hati, dan pekerja migran merasa suaranya punya tempat. Dampak buruknya, warga terbelah jadi kubu pro-Suci dan pro-Gus Iqdam. Grup WA panas.

Ulama jadi takut ceramah apa adanya, takut dipotong dan diviralkan. Dan TKW lain yang ingin bersuara jadi ragu, takut dihujat seperti Mbak Suci.

Tiga Jalan Tengah

Kritik tanpa solusi hanya keluhan. Saya usul tiga hal.

Pertama, buka dokumen hibah. Pemkab dan DPRD Blitar wajib mengumumkan penerima, nilai, dasar hukum, dan peruntukannya, supaya yang beredar adalah angka, bukan isu.

Kedua, undang pekerja migran ke meja anggaran. Manfaatkan Zoom untuk Musrenbang. Remitansi mereka triliunan, suara mereka layak masuk dokumen perencanaan, bukan hanya FYP TikTok.

Ketiga, sekolah kritik beradab. Kampus, karang taruna, dan pesantren perlu melatih cara mengkritik tanpa menghina dan cara menjawab kritik tanpa tersinggung. Itu keterampilan abad ini.

Penutup: Jangan Buang Cabainya

Mbak Suci itu seperti cabai. Pedas, bikin mata berair, tapi menyadarkan bahwa masakan kita selama ini terlalu hambar. Kita boleh tidak suka pedasnya, tapi jangan buang cabainya.

Yang perlu dijaga bukan agar Mbak Suci diam, dan bukan agar Gus Iqdam tidak dikritik. Yang perlu dijaga: setelah ribut-ribut ini, ada yang berubah di Blitar dan Jawa Timur.

Kalau tidak ada yang berubah, viral ini hanya tontonan. Dan tontonan, sehebat apa pun, akan dilupakan minggu depan.