Inti Berita:
• DPRD Kabupaten Trenggalek mengusulkan kenaikan porsi belanja modal infrastruktur menjadi 28–29 persen pada 2027, dengan target minimal anggaran Rp100 miliar khusus sektor jalan, jembatan, dan irigasi.
• Alokasi belanja infrastruktur tersebut saat ini masih kurang sekitar Rp13 miliar, sehingga DPRD terus mendorong pemenuhan anggarannya dalam pembahasan APBD 2027.
SUARA TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek mendorong peningkatan alokasi anggaran infrastruktur pada 2027, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta irigasi.
Anggaran untuk tiga sektor tersebut ditargetkan minimal mencapai Rp 100 miliar. DPRD Trenggalek juga mengusulkan tambahan anggaran pemeliharaan rutin Rp 4,2 miliar bagi UPT di daerah.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan, pihaknya mengupayakan peningkatan porsi belanja modal infrastruktur dari sekitar 26 persen menjadi 28 hingga 29 persen.
Menurutnya, peningkatan alokasi tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah, terutama jalan, jembatan, dan jaringan irigasi.
“Kalau yang untuk belanja-belanja itu sudah anu agar dinaikkan menjadi sekitar 28 atau 29 persen. Untuk jalan, jembatan, dan juga irigasi minimal harus Rp100 miliar,” jelas Doding.
Dia menyebut, kebutuhan anggaran Rp100 miliar tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam pembahasan sebelumnya. Terdapat kekurangan sekitar Rp 13 miliar untuk mencapai target tersebut.
Selain mendorong peningkatan anggaran pembangunan, DPRD juga menyoroti kebutuhan pemeliharaan infrastruktur secara rutin.
Pemerintah daerah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah wilayah untuk menangani perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya.
UPT tersebut bertugas melakukan pemeliharaan rutin, termasuk penanganan kerusakan ringan seperti penambalan jalan.
Untuk mendukung pekerjaan tersebut, anggaran pemeliharaan melalui UPT juga ditambah sekitar Rp 4,2 miliar.
Doding menjelaskan, pembagian wilayah kerja UPT tidak berdasarkan satu kecamatan. Setiap UPT memiliki tiga hingga empat titik layanan yang mencakup beberapa kecamatan.
Dengan pembagian tersebut, penanganan kerusakan infrastruktur di wilayah dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu program pembangunan berskala besar.
