Inti Berita:
• Komisi II DPRD Trenggalek menyoroti capaian realisasi PAD Dinas Komindag tahun 2026 yang baru menyentuh Rp2,02 miliar (60,87%) dari target Rp3,32 miliar, serta mempertanyakan dasar penghitungan target PAD 2027 sebesar Rp3,33 miliar.
• DPRD merekomendasikan penggunaan perangkat Mobile Point of Sale (MPOS) bekerja sama dengan Bank Trenggalek untuk memungut retribusi pasar dan sewa toko secara digital (cashless) guna mencegah kebocoran penerimaan.
SUARA TRENGGALEK – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komindag) yang baru mencapai 60,87 persen hingga 15 Oktober 2026.
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, dewan mempertanyakan dasar penetapan target pendapatan sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan melalui digitalisasi retribusi dan inventarisasi aset daerah.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyampaikan Komindag mengusulkan target PAD sebesar Rp3,33 miliar untuk 2027. Sementara itu, belanja yang diusulkan mencapai Rp13,18 miliar.
Adapun realisasi PAD Komindag pada 2026 tercatat sebesar Rp2,02 miliar atau 60,87 persen dari target Rp3,32 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi II dalam evaluasi rancangan anggaran.
“Ya tadi kami juga mempertanyakan dasar penetapan target PAD untuk 2027,” kata Mugianto.
Menurutnya, penentuan target pendapatan harus didasarkan pada inventarisasi potensi yang benar-benar tersedia di lapangan. Dengan begitu, seluruh peluang penerimaan daerah dapat dihitung secara lebih terukur.
“Target PAD harus dihitung berdasarkan seluruh potensi yang ada. Kami ingin penerimaan daerah bisa dioptimalkan,” tegasnya.
Selain mengevaluasi target pendapatan, Komisi II mendorong Komindag bekerja sama dengan Bank Trenggalek untuk memperluas pembayaran retribusi secara digital.
Dewan merekomendasikan pemanfaatan perangkat Mobile Point of Sale (MPOS) agar pemungutan retribusi pasar dan sewa toko dapat dilakukan secara nontunai.
Sistem tersebut diharapkan mempermudah transaksi, memperbaiki pencatatan penerimaan, sekaligus menekan risiko kebocoran retribusi di pasar daerah maupun fasilitas publik lainnya.
“Kami mendorong pembayaran digital melalui kerja sama dengan Bank Trenggalek. Sistem ini diharapkan memudahkan transaksi dan pencatatan pendapatan,” paparnya.
Komisi II juga meminta Komindag membenahi inventarisasi aset daerah yang berada dalam pengawasannya. Pendataan aset fisik dinilai penting untuk mendukung percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Selain itu, data aset dapat menjadi dasar pemerintah daerah dalam merencanakan pemanfaatan lahan komersial milik Pemkab Trenggalek agar lebih optimal.
“Pemerintah daerah perlu mendata aset yang tersedia. Data tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan KDMP dan perencanaan daerah,” tandasnya.
