Haris Yudhianto
Dosen Tetap STKIP PGRI Trenggalek
Email ; apa.katadata@gmail.com
Jalan Supriyadi No. 22 KP 66319 Trenggalek
SUARA TRENGGALEK – Di gang kecil di Desa Kertosono Pangul Trenggalek, ada warung Mbak Semi. Warungnya hanya 3 x 4 meter. Isinya beras, minyak, mi instan, gas elpiji, dan sebuah buku tulis lusuh.
Buku itu bukan buku akuntansi. Itu buku utang. Di sana tertulis: Pak Pait ngutang beras 5 kilo, Mbak Sri ngutang gas. Tidak ada bunga. Tidak ada jaminan. Hanya kepercayaan.
Warung itu sudah berdiri 20 tahun. Ia bukan sekadar tempat jual-beli. Ia adalah bank, lumbung, dan tempat curhat warga.
Lalu datang kabar dari Jakarta. Setiap desa harus punya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di Trenggalek, 152 desa dan 5 kelurahan wajib membentuknya.
Masing-masing dapat modal hingga Rp 3 miliar, gedung baru, dan tujuh gerai: sembako, pupuk, gas, apotek, klinik, simpan pinjam, dan logistik.
Pertanyaannya sederhana: Apakah Mbak Semi, Pak Pait dan Mbak Sri hidupnya akan lebih mudah dan sejahtera? Atau warungnya Mbak Semi justru mati, dan nasib Pak Pait dan Mbak Sri digilas koperasi raksasa milik negara?
Apa Itu KDMP?
Secara sederhana, KDMP ingin memotong jalan yang terlalu panjang. Petani porang di Panggul menjual ke tengkulak Rp 3.000 per kilo, lalu tengkulak menjual lagi Rp 8.000 ke pabrik.
Petani yang paling capek, dapat paling sedikit. Petani di Panggul membeli pupuk harus ke kota. Antre, mahal, kadang langka. Padahal pupuk itu subsidi negara.
KDMP ingin menjadi pembeli langsung hasil petani dan penjual langsung pupuk, gas, dan sembako dengan harga wajar. Uang yang selama ini lari ke kota, diharapkan berputar di desa.
Ibaratnya, negara ingin membuat Indomaret versi desa. Bedanya, Indomaret dimiliki orang kaya Jakarta. KDMP, konon, dimiliki warga desa sendiri. Idenya mulia. Tapi sejarah mengajarkan: niat baik saja tidak cukup.
Sisi Putih: Mengapa Kita Boleh Berharap?
Ada tiga alasan untuk mendukung KDMP.
Pertama, melawan tengkulak dan rentenir. Di Trenggalek Selatan, rentenir masih merajalela.
Pinjam Rp 1 juta, kembali Rp 1,2 juta dalam sebulan. Jika KDMP bisa memberi pinjaman dengan bunga 1 persen per bulan, itu adalah sebuah pembebasan.
Kedua, perputaran uang di desa. Satu desa dengan 2.000 kepala keluarga, masing-masing belanja Rp 500 ribu per bulan, berarti ada Rp 1 miliar yang berputar.
Selama ini uang itu pergi ke kota. Jika KDMP bisa menangkap separuhnya, ada Rp 500 juta uang yang berputar di desa untuk gaji pengurus, PADes, dan pembangunan.
Ketiga, jembatan ke negara. Banyak warga belum punya rekening bank. KDMP bisa menjadi agen penyalur bantuan, agen pembayaran listrik, dan pusat informasi harga. Desa tidak lagi menjadi pinggiran.
Jika tiga hal ini berjalan, KDMP adalah revolusi yang tenang bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Sisi Hitam: Mengapa Kita Harus Cemas?
Namun, ada empat hitam yang tidak boleh kita tutup mata.
Pertama, terlalu seragam. Desa di Trenggalek tidak sama. Watulimo butuh cold storage untuk nelayan. Dongko butuh bibit dan pupuk untuk petani. Kota butuh jasa. Tapi instruksi pusat meminta semua desa punya tujuh gerai yang sama.
Ini seperti memaksa semua anak memakai sepatu ukuran yang sama. Yang kecil akan lecet, yang besar akan terjepit. Ini melanggar asas subsidiaritas UU Desa: desa berhak menentukan apa yang cocok untuk dirinya.
Kedua, ini bukan hibah, ini utang. Rp 3 miliar itu bukan hadiah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan. Jika koperasi rugi, Dana Desa yang akan dipotong. Dana untuk jalan, stunting, dan irigasi akan habis untuk membayar cicilan.
Kita pernah mengalami ini. Era Orde Baru ada KUD. Awalnya megah, lalu bangkrut. Pengurus tidak profesional, koperasi menjadi alat politik, warga kapok. Apakah kita sedang mengulang KUD dengan baju baru?
Ketiga, negara melawan rakyatnya sendiri. Ini dilema yang paling getir. Bagaimana warung Mbak Semi bisa bersaing dengan koperasi yang modalnya Rp 3 miliar dari negara, tanahnya gratis dari desa, pengurusnya digaji dari APBDes?
Jika KDMP menjual minyak lebih murah karena disubsidi, warung Mbak Semi akan sepi. Kita menolong petani, tapi membunuh pedagang kecil. Kita membangun satu keadilan dengan menciptakan ketidakadilan yang lain.
Keempat, pengurus belum siap. Koperasi adalah bisnis. Ia butuh manajer yang paham akuntansi dan tahan godaan.
Banyak pengurus dipilih bukan karena kompetensi, tapi karena dekat dengan Kepala Desa. Uang miliaran tanpa pengawasan ketat adalah godaan besar. Korupsi di desa sering lahir bukan karena orangnya jahat, tapi karena sistemnya memberi kesempatan.
Di Trenggalek, masalah ini makin rumit karena kita sudah punya BUMDes. Banyak BUMDes sudah jalan bagus mengelola wisata dan porang.
Sekarang datang KDMP yang tumpang tindih. Jika tidak diatur, akan terjadi konflik: pengurus BUMDes melawan pengurus KDMP, warga terbelah.
Jalan Tengah
Kritik tanpa solusi adalah keluhan. Saya menawarkan empat jalan tengah.
Pertama, jangan buat baru, gabungkan yang ada. Jika sudah ada BUMDes sehat dan koperasi lama, gabungkan saja menjadi KDMP. Hemat anggaran, hemat konflik.
Kedua, jangan dipaksa tujuh gerai. Biarkan desa memilih tiga gerai dulu sesuai potensinya. Desa nelayan mulai dari BBM, es, dan simpan pinjam. Desa pertanian mulai dari pupuk dan offtaker. Jika untung, baru tambah.
Ketiga, jangan langsung beri Rp 3 miliar. Beri bertahap. Tahun pertama Rp 500 juta dulu. Jika laporan keuangannya bersih, baru ditambah. Ini seperti memberi kepercayaan kepada anak: beri kunci sepeda dulu, jika ia bisa merawatnya, baru beri kunci mobil.
Keempat, wajibkan sekolah koperasi. Pengurus harus lulus diklat 100 jam dari Dinas Koperasi, STKIP PGRI Trenggalek dan universitas lain siap membantu.
Tidak lulus, tidak dilantik. Dan laporan keuangan harus ditempel di Balai Desa setiap bulan. Transparansi adalah vaksin terbaik untuk korupsi.
Penutup
Pada akhirnya, semua program besar akan diuji di tempat yang kecil: di warung Mbak Semi. KDMP bisa menjadi jembatan emas menuju Trenggalek yang adil.
Ia bisa membuat petani tidak lagi diperas tengkulak, ibu-ibu tidak lagi dikejar rentenir, dan uang tidak lagi lari ke kota.
Tetapi ia juga bisa menjadi jembatan bambu yang patah di tengah jalan. Menenggelamkan desa dalam utang, membunuh warung kecil, dan membuat warga kapok berkoperasi untuk sepuluh tahun ke depan.
Yang menentukan bukan Jakarta. Yang menentukan adalah keberanian Kepala Desa untuk berkata “tidak” pada program yang tidak cocok dengan desanya, dan keberanian warga untuk mengawasi uangnya sendiri.
Koperasi, dalam bahasa aslinya, berarti co-operation: bekerja bersama. Ia tidak lahir dari instruksi, ia lahir dari kesadaran bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Warung Mbak Semi sudah membuktikan selama 20 tahun: kepercayaan tidak dibangun dengan gedung megah dan modal miliaran. Kepercayaan dibangun dengan buku tulis lusuh dan kejujuran setiap hari.
Semoga KDMP belajar dari buku tulis lusuh Mbak Semi itu.
