Inti Berita:
• Pemkab Trenggalek mempertimbangkan kerja sama dengan pihak swasta profesional untuk mengelola objek wisata Goa Lowo di Watulimo pascarevitalisasi demi menggenjot kunjungan wisatawan dan PAD.
• Disparbud Trenggalek menegaskan alokasi Rp5 miliar difokuskan untuk menambah daya tarik baru, sehingga mampu menggaet wisatawan yang melintasi Jalur Lintas Selatan (JLS) agar singgah ke Goa Lowo.
SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek bakal membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola objek wisata Goa Lowo di Kecamatan Watulimo setelah proses revitalisasi.
Pasalnya skema tersebut dipertimbangkan agar pengelolaan destinasi lebih profesional sekaligus mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah (PAD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Trenggalek, Tony Widianto mengatakan rencana revitalisasi Goa Lowo dengan alokasi anggaran Rp 5 miliar bertujuan menambah daya tarik destinasi, bukan sekadar membenahi sarana dan prasarana.
Menurutnya, keberadaan Jalur Lintas Selatan (JLS) menjadi peluang untuk menarik wisatawan agar singgah ke Goa Lowo.
“Selama ini, wisatawan yang melintas di JLS berpotensi melewati Trenggalek tanpa mengunjungi destinasi tersebut,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, setelah daya tarik Goa Lowo ditingkatkan, wisatawan yang berangkat melalui JLS dapat memilih jalur lama saat perjalanan pulang sehingga berkesempatan mampir ke objek wisata tersebut.
“Kenapa mengalokasikan anggaran yang cukup tinggi ke Goa Lowo, karena untuk mengangkat daya tarik Goa Lowo setelah sekarang ada JLS itu tidak cukup hanya dengan membenahi sarana dan prasarana saja. Tapi memang harus ada penambahan daya tarik yang cukup kuat,” jelas Tony.
Terkait pengelolaan pascarevitalisasi, Tony mempertimbangkan dengan menggandeng manajemen destinasi wisata profesional yang memiliki pengalaman mengembangkan objek wisata di tingkat regional Jawa Timur.
Dengan skema tersebut, menurutnya pengelolaan Goa Lowo nantinya tidak sepenuhnya dilakukan oleh dinas, melainkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta.
Tony menyebut, besaran kontribusi terhadap PAD akan dikaji lebih lanjut melalui pembahasan skema kerja sama. Pemerintah ingin memastikan pola pengelolaan yang dipilih mampu memberikan manfaat bagi daerah.
“Jadi mungkin nanti kita tidak mengelola secara total oleh dinas, tapi kolaborasi dengan pihak-pihak swasta yang memang punya pengalaman baik dalam pengembangan destinasi wisata,” ungkapnya.
Ia berharap keterlibatan pihak ketiga dapat membuat pengelolaan Goa Lowo lebih maksimal dan profesional sehingga target peningkatan kunjungan wisatawan bisa tercapai.
Nasib Anggaran Masih Menunggu Pembahasan
Di sisi lain, kepastian alokasi anggaran revitalisasi Goa Lowo masih menunggu hasil pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tony mengatakan pihaknya telah melaporkan rencana tersebut kepada pimpinan. Selanjutnya, Disparbud akan mengikuti keputusan dalam pembahasan anggaran.
“Kalau memang harus dialihkan ya nanti akan dialihkan. Kalau memang tidak dengan pertimbangan tertentu, ya nanti kita akan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan,” katanya.
Ia mengaku belum menerima informasi terbaru mengenai keputusan pembahasan anggaran Goa Lowo. Menurutnya, DPRD kemungkinan memiliki sejumlah pertimbangan terkait rencana alokasi tersebut.
“Yang jelas sudah saya laporkan ke Pak Sekda, mengikuti saja hasil keputusan di TAPD dan Banggar,” pungkasnya.
