Inti Berita:
• DPRD Trenggalek meminta pengawasan pelaksanaan MBG diperketat setelah 549 penerima manfaat diduga mengalami gangguan kesehatan.
• Data Satgas mencatat keluhan terjadi pada 493 penerima manfaat di SMPN 1 Trenggalek, 30 di SD Integral Luqman Hakim, dan 26 penerima manfaat di Posyandu Tamanan.
• Doding Rahmadi meminta kejadian tersebut tidak terulang dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya.
SUARA TRENGGALEK – Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, meminta pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat, selain itu pihaknya juga berharap seluruh standart operasional SPPG terpenuhi untuk menjaga jaminan keamanan pangan.
Hal itu disampaikan menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami 549 penerima manfaat setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tamanan, Kabupaten Trenggalek.
Doding berharap kejadian tersebut menjadi yang terakhir dan tidak kembali terjadi. Menurutnya, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.
“Ya, kita berharap ini kejadian tidak terulang lagi ya dan ini yang terakhir karena untuk keselamatan anak-anak kita itu yang paling utama dan ini pengawasannya juga harus diperketat,” kata Doding.
Ia mengatakan, pemantauan terhadap kondisi di lapangan terus dilakukan. Menurutnya, Satgas MBG, pemerintah daerah, dan pihak terkait juga terus melakukan pemantauan.
“Saya juga terus memantau terus kondisi-kondisi yang ada di lapangan,” ujarnya.
Doding berharap kondisi dapat segera terkendali dan tidak ada kejadian lain yang tidak diinginkan.
“Jadi mudah-mudahan semuanya bisa terkendali dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan kita berharap ini yang terakhir kalinya untuk dapur-dapur harus semakin lebih bagus lagi,” katanya.
DPRD Soroti Sertifikat Keamanan Dapur MBG
Doding juga menekankan pentingnya penyelesaian sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan dapur penyedia MBG.
“Utamanya yang sertifikat-sertifikat itu harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Namun, ketika ditanya mengenai keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan masih terjadinya dugaan gangguan kesehatan, Doding mengatakan sertifikat tidak menjadi jaminan mutlak bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi.
“Ya kan tidak menjamin kan gitu, tapi kan yang penting kan usaha kan gitu,” ujarnya.
Menurut Doding, masih terdapat sejumlah faktor yang perlu diketahui melalui hasil pemeriksaan laboratorium.
“Jadi kan ada beberapa faktor ya, tinggal tunggu saja nanti evaluasinya dari lab itu apa yang menjadi permasalahan kan itu. Kalau kita kan belum bisa mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya kan itu,” jelasnya.
Ia berharap hasil pemeriksaan laboratorium dapat segera diketahui sehingga penyebab persoalan dapat diketahui.
“Jadi mudah-mudahan dari hasil lab itu bisa keluar sehingga apa yang menjadi masalah sebenarnya bisa diketahui,” katanya.
Doding menilai kelalaian tetap mungkin terjadi meski berbagai persyaratan dan sertifikat telah dipenuhi.
“Jadi walaupun sudah usahanya sudah dengan sertifikat-sertifikat itu dipenuhi dan sebagainya, tapi kalau ada kelalaian dari satu pihak dan sebagainya pasti masih bisa saja terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak diharapkan kembali terjadi ke depan.
DPRD Belum Berencana Panggil Pengelola SPPG
Terkait kemungkinan pemanggilan pengelola SPPG, Doding mengatakan DPRD belum memiliki rencana tersebut.
“Ya belum lah,” jawabnya.
Menurutnya, langkah selanjutnya akan melihat perkembangan dari Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus tersebut.
“Jadi nanti seperti apa dari BGN karena ini yang sudah dihentikan sementara ya. Nanti hasilnya lab-nya itu,” katanya.
Doding mengatakan Satgas MBG menjadi bagian yang dapat melakukan koordinasi terkait perkembangan kasus tersebut.
“Terus dari Satgas kita karena kita itu ya pusat itu ya dari Satgas itu yang bisa koordinasi ya,” ujarnya.
549 Penerima Manfaat Terdampak
Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, dr. Sunarto, menyampaikan terdapat 549 penerima manfaat yang diduga terdampak gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Tamanan di bawah naungan Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah.
Berdasarkan pembaruan data Satgas, sebanyak 26 penerima manfaat di Posyandu Tamanan, Kelurahan Tamanan, mengalami keluhan.
Ke-26 penerima manfaat tersebut terdiri dari sembilan balita, tiga ibu hamil, empat ibu menyusui, dua kader, dan delapan anggota lainnya.
Keluhan tersebut ditemukan di lima dari sekitar 10 posyandu yang menerima MBG dari SPPG yang sama.
“Dari SPPG Tamanan yang sama. Jadi dari sekitar 10 posyandu itu yang ada keluhan pada 5 posyandu,” jelas Sunarto.
493 Penerima Manfaat di SMPN 1 Trenggalek
Di SMPN 1 Trenggalek, terdapat 493 penerima manfaat yang tercatat mengalami keluhan.
“Untuk di SMP 1 saat ini ada update terakhir adalah 493 anak. Di mana yang masih dalam kondisi sakit ada keluhan masih sampai hari ini ada 78,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 orang tidak masuk sekolah pada Kamis.
Data 493 penerima manfaat tersebut terdiri dari 474 siswa dan 19 guru atau tenaga pendidik yang sebelumnya mengalami keluhan.
Selain itu, terdapat 30 penerima manfaat di SD Integral Luqman Hakim yang mengalami kejadian serupa. Rinciannya, 20 siswa dan 10 guru atau tenaga pendidik.
“Terus kemudian untuk ada lagi kasus, maksud saya ada kejadian yaitu yang ada di SD Integral Lukman Hakim yaitu ada 30 kejadian, ada siswanya 20, kemudian gurunya atau tenaga pendidiknya ya 10,” kata Sunarto.
