Inti Berita:
• Warga keluhkan kualitas MBG dari SPPG Karangsoko 3 Trenggalek
• Porsi dinilai minim, bahan makanan kadang tidak layak konsumsi
• Keluhan sudah sering disampaikan, tapi belum ada perbaikan konsisten
• Warga bandingkan dengan wilayah lain yang dinilai lebih baik
• Masyarakat desak evaluasi dan standar kualitas yang merata
SUARA TRENGGALEK – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek kembali menuai sorotan.
Kali ini, penerima manfaat mengeluhkan kualitas menu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangsoko 3 yang dinilai tidak konsisten dan cenderung menurun.
Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan komplain. Namun, hingga kini belum ada perbaikan signifikan dari pihak pengelola dapur.
Keluhan mencakup porsi makanan yang minim hingga kualitas bahan yang diragukan.
Seorang ibu menyusui asal Desa Sambirejo yang enggan disebutkan namanya, sebut saja Monic, mengatakan bahwa kualitas menu terus mengalami penurunan.
“Awalnya memang cukup baik, tapi semakin ke sini menunya makin kurang layak. Potongan ayamnya sangat sedikit, bahkan kondisi buahnya kadang kurang bagus,” ujarnya.
Menurut Monic, keluhan tersebut tidak hanya datang dari dirinya. Ia menyebut banyak wali murid di SDN 1 Sambirejo yang menerima makanan dari dapur yang sama juga menyampaikan protes serupa.
“Wali murid sudah sering protes dan memberikan penilaian buruk, tapi pengelola tidak melakukan perubahan nyata. Kualitasnya mungkin membaik sehari, tapi setelah itu kembali buruk lagi,” katanya.
Kekecewaan warga semakin meningkat setelah membandingkan menu dari SPPG Karangsoko 3 dengan wilayah lain. Monic menyebut kualitas makanan di wilayah Pogalan dinilai lebih baik, baik dari segi porsi maupun mutu bahan.
“Teman saya di wilayah Pogalan mendapatkan menu yang enak dan sangat layak. Kalau dibandingkan, perbedaannya sangat mencolok,” ungkapnya.
Perbedaan kualitas ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Warga menilai seharusnya ada standar yang sama, mengingat program tersebut berasal dari sumber anggaran yang seragam.
“Dananya sama, tapi kenapa hasilnya bisa berbeda-beda antar wilayah?” imbuhnya.
Selain porsi, kualitas bahan makanan juga menjadi perhatian. Monic mengaku beberapa kali menerima buah yang sudah tidak layak konsumsi.
“Beberapa kali buah pepaya atau semangka sudah tidak enak saat kami konsumsi. Ini jelas mengkhawatirkan dari sisi kesehatan,” tegasnya.
Ia menduga lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas di tingkat dapur menjadi penyebab utama masalah tersebut. Perbaikan yang dilakukan dinilai hanya bersifat sementara tanpa konsistensi.
“Mereka hanya memperbaiki sebentar, lalu kembali lagi ke pola lama. Ini terus terjadi,” ujarnya.
Keluhan ini menjadi peringatan bagi pelaksana program MBG. Warga mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan agar kualitas makanan yang diterima masyarakat sesuai standar.
“Harapan kami sederhana, pemerintah harus menjamin kualitas makanan yang layak dan setara di semua titik distribusi,” pungkas Monic.
