SUARA TRENGGALEK – Sebanyak 1.329 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik pada 29 Agustus 2025 lalu dipastikan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek tahun 2026.
Pasalnya, gaji mereka tidak lagi ditanggung pemerintah pusat, melainkan harus dibayarkan menggunakan anggaran daerah. Kondisi ini terungkap dalam proyeksi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat untuk Trenggalek pada APBD tahun 2026.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menyampaikan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan. Terutama dalam penerimaan dana transfer dari pusat.
“Untuk Kabupaten Trenggalek, dana transfer dari pusat turun total Rp 153 miliar. Namun ada tambahan sekitar Rp 33 miliar, jadi secara keseluruhan berkurang Rp 120 miliar,” ujar Doding usai paripurna, Jumat (10/10/2025).
Doding menjelaskan, pemotongan terbesar terjadi pada dana bagi hasil yang turun Rp 47 miliar, termasuk hilangnya alokasi dari cukai sebesar Rp 32 miliar. Dana desa juga berkurang Rp 24 miliar, sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam turun Rp 14 miliar.
Selain itu, kata dia, dana alokasi umum (DAU) yang digunakan untuk membayar gaji dan operasional juga terdampak. “Yang paling berat, gaji PPPK rekrutan terakhir tidak dibiayai pusat, jadi harus kita tanggung sendiri. Nilainya sekitar Rp 43 miliar,” jelasnya.
Meski begitu, ada kabar baik dari sektor dana alokasi khusus (DAK). Tunjangan profesi guru naik Rp 15 miliar, dan Trenggalek mendapatkan tambahan Rp 19 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Jadi, dari total pengurangan Rp 153 miliar, ditutup dengan tambahan dua sektor itu sebesar Rp 33 miliar. Akhirnya kita tetap minus Rp 120 miliar,” terang Doding.
Untuk menutupi defisit, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan langkah efisiensi dan memprioritaskan program pelayanan dasar.
“Strateginya, belanja birokrasi harus kita ketatkan. Tapi program kerakyatan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jangan sampai terpotong,” tegasnya.
Doding menambahkan, asumsi APBD 2026 ditargetkan sekitar Rp 1,9 triliun dengan opsi tambahan pinjaman Rp 106 miliar. “Kalau tanpa pinjaman, kita hanya bisa di angka Rp 1,8 triliun,” pungkasnya.
