PENDIDIKAN

35 Sekolah Negeri di Trenggalek Sepi Peminat, DPRD Desak Evaluasi dan Pemetaan

×

35 Sekolah Negeri di Trenggalek Sepi Peminat, DPRD Desak Evaluasi dan Pemetaan

Sebarkan artikel ini
Komisi IV DPRD Trenggalek
Sukarodin, saat memimpin rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Trenggalek

SUARA TRENGGALEK – Sepinya jumlah pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Trenggalek mendapat sorotan serius dari DPRD setempat.

Hingga hari pertama masuk sekolah, tercatat satu sekolah dasar negeri tidak mendapatkan murid sama sekali. Bahkan banyak juga sekolah lain yang mendapat siswa dibawah 5 anak.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan kondisi ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera ditangani. Ia menyebut kekosongan siswa di sekolah tersebut disebabkan faktor geografis dan demografis.

“Dari hasil rapat, ada satu sekolah yang tidak mendapatkan siswa pada saat penerimaan siswa baru. Karena di lingkungan sekolah tersebut penduduknya pindah akibat terdampak pembangunan Bendungan Bagong,” ujarnya, Senin (14/7/2025).

Selain satu sekolah tanpa murid, Sukarodin juga mencatat ada 34 sekolah dasar lainnya yang hanya menerima satu hingga empat siswa. Kondisi ini dinilai tidak ideal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara efektif.

Untuk mengatasi itu, pihaknya meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Trenggalek segera melakukan pemetaan. Langkah ini dinilai penting untuk menentukan kebijakan lanjutan, termasuk opsi penggabungan sekolah.

“Kami minta Dikpora untuk melakukan pemetaan. Jika faktornya karena penurunan jumlah anak usia sekolah di lingkungan tersebut, maka perlu ada perencanaan untuk digabung,” tegas Sukarodin.

Ia juga mendorong agar Dikpora menyiapkan dua skema perencanaan sebagai antisipasi. “Kami juga meminta dilakukan plan 1 dan plan 2,” lanjutnya.

Menurut Sukarodin, mutu layanan pendidikan juga bisa menjadi faktor rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu. Jika hal ini terbukti, ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Kalau yang menjadi masalah adalah mutu pendidikan, maka perlu ada evaluasi terkait apa yang salah dan harus dibenahi, supaya sekolah kembali diminati,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat soal jarak tempuh apabila sekolah digabung, Sukarodin menilai kondisi infrastruktur saat ini sudah cukup baik.

“Jika ada yang bilang digabung itu jaraknya terlalu jauh, menurut saya tidak masalah. Jalan di Trenggalek sekarang sudah bagus,” jelasnya.

Ia juga optimistis dengan kehadiran guru-guru baru dari skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

“Bahkan guru-guru muda PPPK saat ini ilmunya masih segar dan punya semangat tinggi. Jadi alasan kualitas SDM kurang sudah tidak tepat,” pungkasnya.