Inti Berita:
• Warga mendesak Camat Pule Trenggalek dipindah tugaskan
• Tuntutan disebut didukung kepala desa, perangkat dan tokoh masyarakat
• Camat dituding arogan dan tidak mendukung potensi lokal
• Singgung dugaan peminjaman uang pajak hingga Rp 188 juta
Persoalan disebut sempat dilaporkan ke aparat penegak hukum
SUARA TRENGGALEK – Aliansi Masyarakat Pule Manunggal (ALMAS PUMA) mendesak Pemkab Trenggalek segera memindah tugaskan Camat Pule menyusul berbagai polemik yang disebut memicu keresahan masyarakat.
Sebelumnya, Almas Puma bakal menggelar aksi di Pendopo Manggala Praja Nugraha dan Kantor DPRD Trenggalek, pada (6/5) untuk menyuarakan permintaan pencopotan jabatan Camat Pule.
Namun rencana tersebut dibatalkan setelah Pemkab sepakat memenuhi tuntutan tersebut, sehingga aksi itu di rangkum dalam musyawarah di kantor Kecamatan Pule.
Saat dikonfirmasi awak media, Koordinator Lapangan ALMAS PUMA, Agus Trianta mengatakan tuntutan utama dalam aksi yang digelar masyarakat adalah pencopotan Camat Pule dari jabatannya.
“Ya, kita cuma minta memindah tugaskan beliau (camat pule), 80 persen tujuan aksi kita yang pasti berupa tuntutan tersebut,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Menurut Agus, aspirasi tersebut muncul dari berbagai elemen masyarakat mulai kepala desa, perangkat desa hingga tokoh masyarakat di Kecamatan Pule.
Dari 10 kepala desa yang ada di Kecamatan Pule, 9 kepala desa hadir dalam musyawarah tersebut.
Hanya Kepala Desa Joho yang tidak hadir, namun tokoh Desa Joho tetap hadir bersama beberapa masyarakat.
“Yang hadir sekitar 60 sampai 80 orang, kalau kepala desa ya 9 kepala desa itu, juga perangkat desa serta masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan beliau,” katanya.
Ia menilai, permasalahan tersebut dari hal seperti sejumlah peningkatan potensi lokal di Kecamatan Pule yang justru tidak mendapat dukungan.
Salah satunya terkait pemasangan lampu oleh warga bernama Manto di depan kantor kecamatan untuk mendukung aktivitas UMKM dan angkringan warga pada malam hari.
“Mas Manto itu pakai uang pribadi dan listrik pribadi agar Pule lebih meriah. Tapi malah dimusuhi,” ucap Agus.
Agus bahkan menyebut sempat terjadi ketegangan antara Camat Pule dengan warga hingga nyaris berujung perkelahian.
“Beliau sempat ngamuk sampai hampir gelut dengan Pak Manto di kecamatan,” tambahnya.
Selain itu, Agus juga menyinggung dugaan peminjaman uang pajak desa yang sempat memicu persoalan di tingkat kecamatan.
Ia mengaku persoalan tersebut membuat sejumlah petugas pemungut pajak mengalami tekanan karena setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) belum disampaikan ke pemerintah daerah.
“Nah ketika uang itu masuk di tim pemungut pajak, uang itu dipinjam. Pegawai sampai stres karena ditagih pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, uang pajak bumi bangunan (PBB) tersebut baru dikembalikan sekitar Maret 2026, padahal jatuh tempo penyetoran disebut berlangsung pada September 2025.
“Itu untuk uang pajak masyarakat nominalnya sekitar Rp 188 juta lebih dari beberapa desa,” jelasnya.
Agus kembali menyebut persoalan tersebut sebelumnya juga sempat dilaporkan oleh LSM ke aparat penegak hukum.
Saat ditanya soal hasil dari musyawarah dengan Pemkab Trenggalek, ia mengapresiasi respon cepat Pemkab Trenggalek melalui Sekretaris Daerah, BKPSDM dan Inspektorat.
Agus menyebutkan bahwa Pemkab langsung mengambil langkah dengan meminta Camat Pule tidak berkantor sementara di kantor Kecamatan Pule.
“Untuk pemindahtugasan, berkas sudah diinput melalui sistem i-Mood ke BKN. Sekarang tidak boleh ngantor di Pule dulu,” katanya.
Agus kembali menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut hingga Camat Pule benar-benar dipindah tugaskan.
“Kita akan mengawal sampai 100 persen camat pule saat ini dipindah dari Pule. Orang Pule tidak menghendaki camat seperti itu,” tegasnya.
