SUARA TRENGGALEK – Rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan Kecamatan Watulimo dan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dipastikan batal direalisasikan pada tahun ini.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk keperluan tersebut. Namun hingga kini, sejumlah tahapan administratif belum rampung, sehingga pembebasan lahan belum bisa dilakukan.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, Anjang Purwoko membenarkan hal itu. Ia menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahap persiapan dan prosesnya membutuhkan waktu cukup lama.
“Kami harap persiapan yang sudah dimulai sejak awal tahun ini bisa terealisasi tahun depan, karena memang ada tahapan-tahapan yang butuh kecermatan,” ujar Anjang, Kamis (7/8/2025).
Menurut Anjang, salah satu kendala utama terletak pada aspek legalitas lahan milik warga. Terutama yang berkaitan dengan sertifikat dan membutuhkan verifikasi menyeluruh agar statusnya dinyatakan clear and clean.
“Untuk realisasi pembebasan lahan belum bisa dilakukan tahun ini. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran Rp 20 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk pengadaan lahan, akan dialihkan untuk penanganan konstruksi infrastruktur lainnya.
“Tahun ini belum ada realisasi belanja pengadaan tanah. Anggaran kita alihkan,” jelasnya.
Terkait status lahan, Anjang menjelaskan bahwa sebagian besar lahan yang akan dibebaskan merupakan milik warga dan sebagian tanah kas desa. Ia juga menyebut ada kemungkinan lahan milik perhutani turut terdampak.
“Mayoritas adalah tanah milik warga dan ada juga tanah kas desa. Kalau milik perhutani, itu nanti penanganannya berbeda,” pungkasnya.
