Inti Berita:
• DPR apresiasi KEK Kura-Kura Island sebagai proyek strategis pariwisata
• Proyek dinilai bisa tekan kebocoran ekonomi dalam negeri
• Novita ingatkan keadilan untuk masyarakat lokal
• Soroti serius potensi krisis air dan minta sistem pengelolaan mandiri
• Waspadai dampak limbah terhadap ekosistem laut
• Tekankan pembangunan harus seimbang antara ekonomi dan lingkungan
SUARA TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengapresiasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Island sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.
Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting terkait dampak lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam kunjungannya, Senin (4/5/2026), Novita menilai proyek tersebut memiliki konsep besar yang dapat menekan kebocoran ekonomi nasional dengan menghadirkan fasilitas kelas dunia di dalam negeri.
“Kita bangga ada grand design yang luar biasa dan megah ini. Ini adalah upaya agar masyarakat kita tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja. Kita harus apresiasi itu,” ujarnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, pembangunan KEK harus tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat lokal, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
Selain itu, Novita menyoroti isu krisis air tanah yang tengah melanda Bali dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Ia meminta pengelola KEK memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan.
“Saya tanya tadi soal mitigasi air. Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat sekitar. Saat ini mereka menjawab belum siap sepenuhnya, dan ini tugas kami di DPR RI untuk terus mendorong pemerintah dan mitra terkait agar menjadi ‘bapak asuh’ bagi KEK ini supaya persiapannya matang,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan potensi dampak limbah pembangunan terhadap ekosistem laut, mengingat lokasi proyek yang berbatasan langsung dengan perairan.
Menurutnya, pengelolaan sedimentasi dan limbah cair harus dirancang secara detail agar tidak mencemari laut, dengan berkaca pada praktik pengelolaan di kawasan Sanur dan Nusa Dua.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek, misalnya hanya untuk 5–10 tahun ke depan. Kita ingin keberlanjutan. Jangan sampai ada bencana atau kekeringan akibat pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan. Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
